Selasa, 25 September 2018 08:14 WIB
pmk

Nasional

MUI Masih Ragu, Dewan Pastikan Tidak Setuju Penggunaan Bitcoin

Redaktur: Novita Amelilawaty

INDOPOS.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mengeluarkan secara resmi fatwa terkait penggunaan cryptocurrency atau mata uang virtual. Sementara Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa mata uang sejatinya alat pembayaran dan media untuk bertransaksi, dan bukan produk investasi.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal MUI bidang Fatwa, Sholahuddin Al Aiyubi, MUI sudah mengetahui kegiatan tersebut sedang digandrungi masyarakat. Namun karena belum ada permintaan dari masyarakat atau pihak manapun, MUI belum mengeluarkan fatwa.

“Ya tahu lah. Karena sampai saat ini memang belum ada yang minta fatwa. Padahal yang namanya fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan. Tapi dalam waktu dekat MUI akan membahasnya,” kata Kiai Aiyub, panggilan akrabnya saat dihubungi INDOPOS, Rabu (31/1).

Meski begitu, secara pribadi, Kiai Aiyub menyarankan agar masyarakat untuk saat ini lebih berpegang kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Yang pasti jika pemerintah sudah mengeluarkan aturan, dan aturan tersebut tidak melanggar syariat, rakyat dapat mematuhinya. Karena itu adalah bagian dari taat kepada ulil amri (pemimpin),” ucapnya.

Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis turut menjelaskan, saat ini MUI sedang mengkaji sejumlah bisnis mata uang virtual, seperti bitcoin, cardano, litecoin, aladain coin, dan sejenisnya apakah termasuk alat investasi atau alat pembayaran. Meski begitu, dirinya menyarankan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam melakukan bisnis virtual itu. "Hati-hati untuk bertransaksi di bitcoin, tapi tidak bisa mengatakan MUI melarang karena kita belum mengeluarkan fatwanya," ujar KH Cholil juga kepada INDOPOS.

Dirinya pun menuturkan ada 11 hal yang bisa dijelaskan dari keberadaan bitcoin dan mata uang virtual lainnya. Di antaranya, pria kelahiran Sampang, Jawa Timur ini menjelaskan bahwa Bitcoin hukumnya adalah mubah jika digunakan sebagai alat tukar bukan mata uang negara bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. "Namun jika Bitcoin sebagai investasi, hukumnya adalah haram. Karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi, bukan bisnis yang menghasilkan," ujarnya.

Kenapa begitu? menurut KH Cholil, mata uang virtual sebagai investasi lebih dekat pada gharar atau spekulasi yang merugikan orang lain, karena tidak ada aset pendukung, harga tak bisa dikontrol, dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi. “Dengan spekulasi itu, maka hukumnya haram,” cetusnya.

Pendiri Pesantren Cendikian Amanah itu menuturkan, mata uang virtual pada beberapa negara juga digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya, kata dia, tidak diakui oleh otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. "Transaksi Bitcoin (mata uang virtual) mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan bahwa mata uang sejatinya alat pembayaran dan media untuk bertransaksi, dan bukan produk investasi. “Baik itu transaksi di dalam negeri Indonesia yaitu dengan nominasi rupiah maupun transaksi expor imlor dengan valuta asing yg duakui sebagai mata uabg dunia, atau yang lebih dikenal SDR,” ucapnya.

Selaku anggota komisi yang membidaingi keuangan Negara ini, Ecky menjelaskan, perekenomian yang sehat dan bermanfaat bagi rakyat adalah ketika ekonomi sektor riil menjadi dominan dan tulang punggung dan bukan ekonomi yang ditopang oleh "sektor" derevative.

“Nah, demam mata uang virtual, bitcoin, dll itu lebih mengarah pada ekonomi dervative yang tingkat uncertainty (ketidakpastuan) dan risikonya tinggi,” ungkapnya.

Atas dasar itu, politisi Partai keadilan Sejahtera ini mendukung Bank Indonesia yang melarang dan tidak mengizinkan bitcoin dan mata uang virtual.

“Sedangkan meningkatnya porsi transaksi non tunai dengan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran, harus didukung dengan lebih menekan biaya transaksi dan biaya lainnya agar lebih efisien dan bermanfaat untuk rakyat,” pungkasnya. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mui #bitcoin 

Berita Terkait

IKLAN