Selasa, 23 Oktober 2018 11:46 WIB
pmk

Indobisnis

Pengusaha Properti Semakin Pro Rakyat Kecil

Redaktur:

ROCKER- Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum REI Bidang Komunikasi, Promosi dan Pameran Ikang Fauzi (kanan), di Jakarta kemarin. Foto: Dewi Maryani/INDOPOS.CO.ID

DEWI MARYANI, Jakarta

INDOPOS.CO.ID - Persatuan Perusahaan Real Estate lndonesia (REI) menargetkan membangun 250 ribu rumah subsidi di 2018. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata. Optimisme ini seiring pencapaian di sepanjang 2017 dimana para anggota REI telah membangun sebanyak 206.290 unit rumah bersubsidi di seluruh indonesia. Realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan asosiasi tersebut sebanyak 200 ribu unit. ''Tahun ini, REI menambah target pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi 236 ribu hingga 250 ribu unit,'' ujar prianyang akrab disapa Eman ini di Jakarta, Rabu (31/1).

Eman mengaku puas dengan capaian pembangunan rumah bersubsidi untuk rakyat yang dibangun anggota REI di seluruh wilayah. Meski diakui sebenarnya realisasi pembangunan tersebut bisa lebih banyak lagi bila mendapat dukungan penuh dari seluruh stakeholder terutama pemerintah daerah, perbankan, PLN dan PDAM. ''Perlu dijelaskan bahwa 206.290 unit itu adalah rumah subsidi yang sudah terbangun, jadi yang sudah siap dihuni. Sebagai pengembang peran dan tugas kami adalah membangun, sehingga targetnya pembangunan. Kalau berdasarkan akad kredit mungkin datanya ada di bank atau PPDPP Kementerian PUPR,'' tandasnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretariat DPP REl, lima besar daerah penyumbang pembangunan rumah MBR di 2017 adalah Jawa Barat sebanyak 24.380 unit, Jawa Timur 19.265 unit, DKI Jakarta 17.921 unit, Sumatera Utara 13.273 unit, dan Sulawesi Selatan 12.059 unit.

Sedangkan lima daerah dengan pembangunan terendah adalah Maluku hanya 241 unit, Khusus Batam 335 unit, Di Yogyakarta 362 unit, Maluku Utara 474 unit dan Bangka Belitung 672 unit.

Eman memproyeksikan realisasi pembangunan rumah subsidi akan meningkat sepanjang tahun ini. Oleh karena itu, target ditingkatkan menjadi 236.261 unit berdasarkan masukan dari daerah. ''Kalau menurut kesanggupan daerah tahun ini targetnya 236.261 unit. Tapi saya maunya digenjot lebih kencang, kalau bisa sampai 250 ribu unit,'' tambahnya

Dia optimistis realisasi pembangunan rumah subsidi oleh REI di 2018 bisa meningkat didasari berbagai pertimbangan antara lain kebutuhan masyarakat yang masih tinggi terhadap rumah murah terjangkau, adanya komitmen pemerintah untuk mendorong penyediaan rumah rakyat melalui Program Sejuta Rumah (PSR) serta kuatnya semangat pengembang anggota REI untuk membangun rumah subsidi.

Titik fokus pembangunan rumah rakyat oleh REI masih akan diprioritaskan pada empat target pasar yakni PNS, TNI/Polri, pekerja di sekitar kawasan industri, dan kelompok masyarakat sektor informal. ''Saya kira program PSR ini baik sekali, sehingga kami harus dukung. Ini menunjukkan pengembang masih punya idealisme dan kesempatan yang sama mulia untuk membantu negara sesuai kompetensi kami yakni membangun rumah. REI harus berbuat banyak melalui program ini,'' imbuhnya.

REI berharap dengan mendukung PSR sekaligus dapat menjadi trigger (pemicu) bagi bisnis anggota-anggotanya di daerah. Karena mayoritas anggota REI adalah pengembang rumah subsidi yang tersebar di seluruh Indonesia. Semakin banyak pengembang di daerah yang bergerak, menurut Eman, maka lapangan kerja di daerah yang terbuka. Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden lokowi untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Tanah Air.

Ke depan, ungkap Eman, REI terus berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh anggotanya sesuai arahan pemerintah.

Masih Hadapi Kendala

Saat ini hampir 70 persen anggota REI adalah pengembang rumah subsidi. Meski begitu diakui Eman, pelaksanaan PSR masih dihadapkan oleh berbagai hambatan antara lain belum terealisasinya kebijakan penyederhanaan perizinan untuk pembangunan rumah bersubsidi sesuai amanah PP No 64 tahun 2016, masih terjadinya bottle neck penyaluran subsidi FLPP oleh perbankan di sejumlah daerah karena kekurangan SDM, serta masih adanya kendala teknis dan operasional di 2017 yang perlu dibenahi.

REI juga tengah melakukan riset spesifikasi teknis struktur dan arsitektur untuk rumah subsidi. Diharapkan hasil riset yang dilakukan oleh REI dapat memberi masukan kebijakan bagi PUPR, sehingga menghasilkan spek rumah subsidi yang tepat dan murah untuk peningkatan laju pembangunan rumah MBR diseluruh daerah. ''Kami yakin pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah, karena terbukti industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil,'' katanya.

Penyediaan listrik dan air bersih merupakan salah satu syarat untuk akad kredit. Kalau spiritnya tidak sama, kemudian pasokan listrik atau air lama, maka akad kredit tertunda dan yang menderita adalah pengembang, karena menanggung bunga kredit konstruksi (modal kerja) yang tinggi. Padahal marjin membangun rumah subsidi sangat kecil yakni di bawah 10 persen.

REI saat ini terus memperjuangkan agar pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mendorong suku bunga kredit konstruksi dapat diturunkan sehingga finansial pengembang rumah subsidi bisa lebih kuat. Saat ini bunga kredit konstruksi untuk pengembang subsidi disamakan dengan bunga buat pengembang nonsubsidi yang berkisar 11 persen -13 persen. Sementara untuk pembeli rumah subsidi pemerintah sudah menyediakan KPR dengan suku bunga 5 persen dan uang muka 1 persen. ''Kami kira program ini bagus sekali tapi akan sulit terealisasi kalau belum semua stakeholder bergerak. REI tidak bisa lari sendiri, karena kami butuh support pemangku kepentingan lain, mengingat PSR ini adalah program strategis nasional dan bagian dari Nawacita Presiden Jokowi,'' pungkasnya. (*)


TOPIK BERITA TERKAIT: #properti #rei 

Berita Terkait

IKLAN