Rabu, 17 Oktober 2018 02:06 WIB
pmk

Hukum

Cagub yang Didukung Terjerat OTT KPK, PKB Pasrah

Redaktur: Ali Rahman

Bupati Ngada NTT, Marianus Sae mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di gedung Merah Putih KPK, Senin (12/1).

INDOPOS.CO.ID - Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ngada yang juga Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Marianus Sae membuat pusing partai pendukungnya, PKB.

Bagi Lukman Edy, selaku Ketua DPP PKB, penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (11/2) lalu atas perkara dugaan menerima suap sangat mengejutkan pihaknya. "Kami benar-benar terkejut. Dan pastinya kami menyesalkan hal itu terjadi," kata Lukman kepada INDOPOS, Selasa (13/2).

Lalu, apakah dirinya akan mencabut dukungannya terhadap pasangan calon Marianus Sae dan Emelia Julia Nomleni ini di Pilgub NTT? Lukman yang juga anggota Komisi II DPR secara tegas menyatakan hal itu sulit untuk dilakukan. "Berdasarkan UU tidak bisa mencabut dukungan jika seorang calon sudah ditetapkan oleh KPU. Sehingga kami berserah diri aja sampai ada keputusan inkrah dalam kasus tersebut," ucapnya.

Ketua Desk Pilkada PKB Daniel Johan saaat dihubungi INDOPOS juga menyatakan hal serupa. Bahkan dirinya berharap saat pemberitaan muncul di media online, berharap hal itu bukanlah Marianus. "Saat itu saya masih berharap pemberitaan yang ada bukanlah Marianus," ucapnya.

Dirinya juga mengaku untuk pencalonan Marianus sebagai cagub NTT akan mengikuti aturan perundangan yang berlaku. "Kita ikuti saja aturan yang ada," singkatnya.

Terpisah, terkait hal ini, Peneliti Perludem, Titi Anggraeni menilai Marianus Sae tidak bisa digantikan oleh sosok lain meskipun telah menjadi tersangka korupsi. "Sebagai tersangka memang dia (Marianus) tidak ada larangan untuk menjadi calon di pilkada," kata Titi kepada INDOPOS.

Hal ini, kata Titi, merujuk pada pasal 53 ayat 1 UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."

"Di ayat 2 pasal itu juga dikatakan calonkada yang mundur tidak dapat diganti dengan yang lain," lanjut Titi.

Diketahui, Marianus sudah ditetapkan tersangka kasus suap proyek jalan di NTT senilai Rp 54 miliar. Marianus ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu.

Marianus Sae sendiri disangkakan oleh KPK dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001.

Tersangka kedua, adalah WIU, yang merupakan Direktur PT S99P. Ia diduga sebagai pemberi.

Ia disangkakan pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 UU 31 1999 yang diubah dengan UU 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ott-kpk #bupati-ngada 

Berita Terkait

IKLAN