Selasa, 23 Oktober 2018 11:32 WIB
pmk

Jakarta Raya

Perlu Control untuk Cegah Kecurangan Penjualan Rumah DP Rp 0

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Untuk menghindari kecurangan dalam proses penjualan rumah susun (rusun) DP 0 Rupiah, diperlukan kontrol yang ketat.

Mengingat timpangnya antara jumlah unit yang tersedia dengan jumlah warga yang berminat untuk membeli hunian tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahap awal baru menyediakan 703 unit hunian. Sejauh ini, pendaftar mencapai 3.000 orang. Diprediksi jumlah tersebut akan terus bertambah.

"Pengawasan harus ketat agar tidak ada penyalahgunaan dan kecurangan dalam proses penjualan hunian DP 0 Rupiah," ujar Sekretaris Komisi C (bidang aset) DPRD DKI Jakarta James Arifin Sianipar, Rabu (14/2).

James mengatakan, dewan pun meminta dilakukan pengawasan ketat terhadap calon pembeli. “Ini rawan praktik main mata antara calon pembeli dengan aparat yang mengelola rusun DP 0 Rupiah persen," kata dia.

Ia menuturkan, pengelola dalam hal ini PD Sarana Jaya, harus adil dalam  menyalurkannnya. Kriteria  warga yang menginginkan rumah murah itu harus jelas dan transparan. “Harus dilakukan pengundian yang adil,” kata James.

Menurut dia, apa yang terjadi di program rumah DP 0 Rupiah sama halnya seperti warga berebut memperoleh rumah susun sewa.

Berdasarkan pengalaman, terdapat laporan adanya praktik suap menyuap petugas saat menempati rumah susun sewa milik Pemprov DKI Jakarta sebelumnya.

“Itu baru sewa. Ini kan jadi milik. Jadi harus dicari formula yang tepat untuk  menghindari  hal yang tidak diinginkan,” jelas dia.    

Sementara itu, Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dengan pengembang sedang memobilisasi alat berat untuk memulai pembangunan rusun DP 0 Rupiah. Sejauh ini, tercatat sudah ada 3.000 warga yang mendaftar sebagai konsumen dan akan diverifikasi.

Ia menjelaskan, pihaknya akan membentuk badan untuk mengelola rusun DP Rp0. "Untuk pemasaran tunggu BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang  dibentuk April nanti. Semuanya ada 703 unit dalam satu tower. Tentu kita akan terbuka,” kata dia.

Ia menambahkan, warga yang ingin mendaftar sebagai konsumen harus memenuhi syarat seperti ber-KTP DKI, belum pernah sama sekali mempunyai rumah, sudah berkeluarga dan berpenghasilan di atas Rp 2,5 juta dan di bawah Rp7 juta. (wok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemprov-dki #rumah-dp-0-rupiah 

Berita Terkait

Pemprov Dukung Kegiatan Keagamaan

Jakarta Raya

Jakarta Butuh Tempat Pembuangan Sampah

Jakarta Raya

Pemprov DKI Bersama KPK Tertibkan Reklame Liar

Headline

Apresiasi Kinerja Anies, tapi Kritik OK OCE

Jakarta Raya

IKLAN