Rabu, 21 November 2018 07:11 WIB
pmk

Jakarta Raya

Naturalisasi Sungai Tidak Bisa Ditawar

Redaktur:

Alat Berat - Banjir Kanal Barat (BKB) terus mengalami pengerukan untuk naturalisasi sungai

INDOPOS.CO.ID - PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertekad membebaskan ibu kota bebas banjir. Deretan sungai membelah ibu kota Jakarta harus dinaturalisasi. Pendeknya, opsi mengembalikan fungsi sungai tidak bisa ditawar. Kalau tidak, imaji Jakarta bebas teror banjir kiriman dari Bogor, Jawa Barat harus dibuang jauh-jauh. 

Angan-angan Pemprov DKI Jakarta itu sejatinya tidak sulit. Mudah untuk diwujudkan. Caranya, relatif sederhana. Di mana, Pemprov DKI harus fokus menaturalisasi bantaran sungai dan pelebaran badan sungai. Itu penting untuk dapat menampung kapasitas volume air lebih besar. Di mana, permukiman warga di bantaran kali harus dibebaskan dan direlokasi ke tempat hunian vertikal terdekat macam rumah susun sewa (rusunawa) dan kampung susun.

Sebetulnya, edisi 2012-2017 pemerintah pusat mematok normalisasi (sekarang disebut naturalisasi) empat sungai meliputi Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Dan, hingga pengujung tahun 2017, rata-rata 50 persen sungai sudah dibenahi. Sisanya masih terkendala pembebasan lahan. ”Cita-cita Jakarta bebas banjir dan sungai ideal, Pemprov DKI harus fokus naturalisasi sungai,” tutur Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga, ketika dihubungi di Jakarta, belum lama ini.

Sejumlah langkah, bilang Nirwono, harus dilakukan Pemprov DKI antara lain pertama, fokus penuntaskan empat sungai dari total 13 sungai utama di Jakarta, pembebasan lahan harus diikuti rencana relokasi warga ke rusunawa terdekat sudah terbangun untuk mempercepat penataan bantaran sungai.

Kedua, percepatan pembangunan baru rusunawa belum selesai, merupakan warisan kebijakan gubernur terdahulu. Di mana, gubernur sekarang harus berbesar hati dan mau berkomitmen untuk menyelesaikannya. Dan, gubernur saat ini harus merampung dengan target Maret dan Juni mendatang. Ketiga, gubernur bisa mengusulkan pembangunan kampung susun pada lokasi tidak jauh dari permukiman tepian kali tetapi, tetap mengikuti aturan. Artinya, tidak menabrak peruntukan lahan sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030. ”Itu bisa dikombinasi dengan program rumah uang muka (DP) nol rupiah,” ulas Nirwono. 

Keempat, pelebaran badan sungai harus dilakukan. Mengapa? itu supaya bisa menampung air lebih besar untuk kemudian dialirkan ke badan-badan penampung air seperti waduk, danau, situ, kolam penampung air terdekat dari sungai. Perlu diingat, pelebaran badan sungai hanya bisa dilakukan kalau permukiman warga di bantaran kali dibebaskan. ”Harus direlokasi ke hunian vertikal terdekat seperti rusunawa dan kampung susun,” tegasnya.

Kalau bantaran sungai dihijaukan kembali lalu sejumlah titik sungai mulai dari hulu ke hilir ada situ atau danau alami, dibuat waduk buatan, kolam penampung di taman atau hutan kota, maka air mengalir dapat ditampung. Ini kesempatan menabung air untuk cadangan air pada musim kemarau. Dengan begitu, volume air sungai dapat ditekan dan dampak banjir dapat berkurang secara signifikan. ”Jangan lupa, prinsip dasarnya adalah bagaimana menampung air sebanyak-banyaknya untuk diserap sebesar-besarnya ke dalam tanah (ekodrainase). Ini sekaligus prasyarat mutlak yang harus dilakukan supaya tercipta sungai ideal,” ucap Nirwono.

Terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan keseriusannya mengatasi masalah banjir di ibu kota. Namun, mantan Menteri Pendidikan itu memilih istilah naturalisasi sungai, daripada normalisasi. 

Diungkapkannya, naturalisasi sungai adalah melakukan penataan untuk mengembalikan fungsi sungai seperti aslinya. "Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi banjir yakni naturalisasi sungai. Bagaimana sungai itu bisa mengelola air dengan baik. Bagaimana mengamankan (air) tidak melimpah, tapi juga ekosistem sungai dipertahankan," ujar Anies, belum lama ini.

Seiring naturalisasi, Anies juga berencana membuat tanggul. Tanggul tersebut ditujukan untuk mencegah rob di kawasan utara Jakarta. "Kalau banjir rob kan sudah dikerjakan. Masih jalan terus. Insyaallah kita teruskan juga. Soal tanggul dipantai. Itu yang harus dilakukan. Tanggulnya di pantai," kata Anies. (far/wok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #naturalisasi-sungai #banjir #pemprov-dki 

Berita Terkait

Dorong Investasi Pemprov DKI di JICT

Jakarta Raya

Hulu Tersumbat, Banjir Mengancam

Megapolitan

Lebak Terancam Banjir dan Longsor

Banten Raya

Pendekatan Ini Atasi Masalah Ekosistem Danau di Jakarta

Jakarta Raya

IKLAN