Dinasti Politik dan Petahana Jadi Incaran

INDOPOS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sudah melakukan langkah pencegahan. Mendatangi seluruh partai politik, seluruh Provinsi dan bertemu seluruh kepala daerah. Namun penindakan koruptor lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) juga tak pernah padam.

Terus berulangnya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, bahkan tak sedikit merupakan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada 2018. Trah politik kekerabatan juga kembali ditangkap, seperti kasus Kendari yang masih hangat.

Baca Juga :

Seluruhnya diakui KPK jadi atensi dalam pencegahan. Namun jika tidak ada perubahan, ditegaskan Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan tetap dilakukan penindakan-penindakan.

“Dinasti politik masih jadi atensi kami. Begitu pula calon Petahana dan kepala daerah, karena kecenderungan memiliki atau meraup kekayaan di daerah kekuasaan atas jabatan, sudah banyak fakta,” kata Basaria kepada INDOPOS baru-baru ini.

Baca Juga :

Kembali berulangnya kasus dinasti politik di Pemko Kendari, Sulawesi Tenggara dan menjadi keenam calon kepala daerah yang ditangkap sepanjang 2018 berjalan. Tentunya dalam kaitan politik, berhubungan dengan partai pendukung. Apakah hanya partai tertentu saja yang jadi konsern KPK?.

“Saya pastikan kita tidak punya target menangkap partai-partai tertentu, kita tak tau yang ditangkap itu partai apa. Semua berdasar laporan masyarakat, kalau ini riil, kita turunkan tim, siapapun dia, apapun partainya,” jawabnya

Baca Juga :

Terdakwa Jiwasraya Pantas Dihukum Berat

Mengklaim tidak ada target khusus untuk penangkapan calon-calon kepala daerah. Namun kembali dijelaskan Basaria bahwa seluruh kepala daerah tetap jadi atensi.

Beberapa upaya pencegahan diakuinya juga sudah dilakukan. Mulai dari kerjasama di tingkat lembaga hukum, sampai turut serta mengawal semua kejadian di lapangan. Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK diakuinya juga intens turun ke daerah agar kejadian penindakan tidak berulang.

“Parpol sudah didatangi, semua komit, kepala daerah juga. Memang perlu sebuah kesadaran dalam menjauhi dan menolak praktik-praktik korupsi ini, dimulai dari diri sendiri,” pesannya. (egp)

Komentar telah ditutup.