KPK Gelar Pelatihan Pelayanan Publik di Lebak

INDOPOS.CO.ID – Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan publik pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi di aula Multatuli Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Selasa (6/3).

Kegiatan ini merupakan ide dari Pjs Bupati Lebak, Ino S Rawita dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya untuk menggerakkan komunitas dalam pencegahan korupsi.

”Kegiatan tersebut merupakan bentuk keseriusan dari Pemkab Lebak dab KPK mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga membutuhkan proses yang panjang dalam menjalin kolaborasi komunitas dengan pemerintah daerah, agar bisa bermanfaat bagi masyarakat,”  ujar Rama Handoko, perwakilan Deputi Bidang Pencegahan KPK.

Menurut Handoko juga, pelibatan komunitas dalam pencegahan korupsi sangat penting. Karena komunitas selain mengawal, juga akan memberikan saran dan masukan yang berharga dalam pelayanan publik ke masyarakat.

Baca Juga :

Sementara Pjs Bupati Lebak Ino S Rawita mengharapkan, kegiatan ini dapat menstimulasi untuk semua sektor pemerintahan agar pelayanan publik dapat memenuhi standar.

Selain komunitas, kegiatan pelatihan ini juga dikuti jajaran inspektorat se-Provinsi Banten dan organisasi perangkat daerah urusan pendidikan, kesehatan, sosial dan pemberdayaan desa.

Baca Juga :

Dalam kesempatan itu, Ino menegaskan, para pelayan publik harus menyadari bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan berhak atas pelayanan prima yang dilakukan oleh para abdi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik sudah saatnya bersungguh-sungguh menempatkan masyarakat pada posisi yang harus dilayani dengan baik.

”Komunitas harus bisa berperan mengkampanyekan kebaikan kepada masyarakat dan memegang nilai integritas yang diharapkan seperti jujur, peduli, disiplin, mandiri, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, dan bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang positif,” terang juga pejabat Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Banten ini.

Dia menambahkan, pelayan publik merupakan rangkaian tindakan kegiatan pemenuhan kebutuhan setiap warga negara atas barang dan jasa, serta administrasi harus dilakukan oleh semua lembaga publik mulai dari daerah sampai pusat. (yas)

Komentar telah ditutup.