Jalur PTUN Terhadap UU Ormas Dinilai Tim Advokat GNPF Ulama tak Solutif

INDOPOS.CO.ID – Tim Advokat Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama seusai sidang lanjutan uji materi UU Ormas di Mahkamah Konstitusi pada Selasa (6/3) menanggapi keterangan DPR RI dalam persidangan.

M. Kamil Pasha perwakilan Tim Advokat GNPF Ulama saat diwawancarai INDOPOS menilai jika apa yang dipaparkan DPR RI dalam persidangan sudah out of date. “Poin-poinnya tadi sudah disampaikan oleh saksi ahli yang kita ajukan saat persidangan sebelumnya,” kata dia.
 
Salah satu catatan adalah mengenai keterangan dari DPR di mana mereka menghapuskan
Baca Juga :

PA 212 Dukung Parpol Bela Ulama

peran pengadilan oleh ormas tapi lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Hak berserikat ini diberikan oleh konstitusi UUD, sehingga apabila untuk mencabut atau membubarkan ormas itu harus lewat pengadilan umum, tidak bisa melalui PTUN,” sebutnya.

Baca Juga :

Maka dari itu, PTUN yang dikatakan oleh pihak DPR dalam persidangan sebagai tempat mengajukan gugatan jika ada ormas yang bermasalah menurut Kamil hal ini tak bisa jadi solusi untuk pembenaran UU Ormas ini.

“PRUN itu tidak bisa menggantikan kedudukan pengadilan biasa. Dia (PTUN, red) itu hanya untuk menyelesaikan satu perkara terkait kebijakan pemerintah yang sifatnya individual konkrit dan terbatas,” jelas dia.(rvn)

Komentar telah ditutup.