Minggu, 23 September 2018 05:38 WIB
pmk

utama

Pemetaan Laut dan Kerja Ekstra Hidros

Redaktur:

Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro.

INDOPOS.CO.ID - Berdasarkan perjalanan sejarah pemetaan laut di Indonesia, data batimetri di perairan Indonesia diawali dengan hasil pemetaan laut di zaman pemerintahan Hindia Belanda sejak awal abad ke 18 hingga abad ke-20 sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi surta hidros pada masa itu.

Hingga saat ini data batimetri perairan Indonesia belum semua dapat dimutakhirkan secara sistematis oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) selaku pembina hidros di Indonesia. Perairan Indonesia seluas sekitar 5,8 juta km2, sebagian besar data batimetrinya masih banyak berupa data lama (Hindia Belanda), terutama di perairan laut dalam dan terbuka seperti di Laut Banda, Samudera Hindia, Laut Maluku dan Samudera Pasifik.

"Untuk perairan dangkal seperti Laut Jawa dan Laut Natuna sebagian besar juga masih banyak menggunakan data pemetaan di masa Hindia Belanda. Untuk itu  diperlukan banyak aktivitas survei hidro-oseanografi untuk memperbarui dan melengkapi data," terang Kepala Pushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro dalam kunjungannya ke redaksi INDOPOS pekan lalu.

Peta Laut Indonesia (PLI) dan Electronic Navigational Charts (ENC) dibuat serta dimutakhirkan datanya berdasarkan hasil surta hidros. Kegiatan surta hidros ini mencakup daerah yang relatif luas dan memerlukan waktu yang cukup lama dengan kegiatan yang meliputi bidang hidrografi, oseanografi, meteorologi, dan geografi maritim.

Melihat kepadatan lalu lintas pelayaran kapal yang melintas di perairan Indonesia, maka kebutuhan akan peta laut untuk bernavigasi yang terkini sangat diperlukan. Konsekuensi yang dihadapi Indonesia, apabila di perairan tanah air data hidro-oseanografinya tidak dimutakhirkan, maka akan berdampak kepada biaya asuransi tinggi bagi kapal-kapal yang melintas. Sehingga akan berdampak terhadap tingginya harga barang-barang kebutuhan nasional dan yang tentu juga akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian nasional.

Mensikapi keterbatasan data hidros yang terkini di perairan Indonesia, pemerintah melalui Kemenhan mengakomodasi kebutuhan wahana survei hidrografi baru untuk mendukung percepatan pemutakhiran data hidros di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Pada  2015, Pushidrosal telah mendapatkan tambahan kekuatan dua kapal survei hidrografi yang modern, yaitu KRI Rigel - 933 dan KRI Spica - 934 yang dilengkapi dengan peralatan surta hidros. Dalam upaya memanfaatkan kedua kapal tersebut secara optimal, untuk akuisisi data hidros dalam rangka pemutakhiran data Peta Laut Indonesia dan ENC. Kapal tersebut melakukan surta hidros di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia awal 2016 - 2020.

"Seluruh perairan laut di Indonesia dapat dimutakhirkan, khususnya untuk pemutakhiran Peta Laut Indonesia pada skala 1:1.000.000 dengan maksud agar paling tidak semua peta laut dengan skala kecil termutakhirkan datanya dan data hasil survei Hindia Belanda dapat dimutakhirkan dengan data yang terbaru hasil survei hidros oleh Pushidrosal," urainya.

Butuh Penguatan Regulasi

Keunikan dan kompleksitas perairan Indonesia menjadi daya tarik para peneliti dari berbagai negara datang ke Indonesia. Hampir semua tipe dasar topografi ditemukan di Indonesia seperti Continental Shelves, continental dan insular slope, basin laut dalam, palung dan relung. Ini juga kenampakan topografi lainnya seperti gunung bawah laut dan pulau-pulau terumbu karang yang tersebar di sepanjang gugusannya.

Kepala Pushidrosal Laksamana Muda TNI Harjo Susmoro mengaku khawatir akan mudahnya mendapatkan izin untuk melakukan pemetaan laut, termasuk melakukan survei di laut Indonesia.  "Selama ini siapa saja boleh melakukan pemetaan atau survei. Tapi pengesahannya harus ke Pushidrosal agar bisa diakui secara internasional," jelasnya.

Kekhawatiran Harjo bukan tanpa alasan. Menurutnya, selama ini banyak surveyor asing dengan menggandeng lembaga Pemerintah Indonesia melakukan survei dengan mudah. Karena selama ini memang tidak ada aturan yang melarang pihak mana pun melakukan survei di laut Indonesia.   "Untuk regulasi awal bentuknya bisa perpres atau sejenisnya. Akses pemetaan bisa siapa saja, yang resmi dan punya peralatan di sembilan instansi. Kami melihat perlu ada undang-undang yang mengatur, tapi hal ini belum kami ajukan. Kami masih butuh sosialisasi terlebih dulu untuk mendengar suara masyarakat secara umum," papar Harjo.

Dia mengatakan, regulasi dibutuhkan untuk keamanan sumberdaya alam (SDA) laut Indonesia dan kepentingan militer. Ini juga untuk konstelasi keragaman bentang alam dan karakteristik oseanografi regionalnya menjadikan perairan Indonesia wilayah yang menantang untuk menguji keandalan alat-alat perang bawah air negara-negara besar.

Kepentingan ini diperuncing dengan meningkatknya ketegangan akibat masalah perbatasan dan sengketa Laut China Selatan antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia dan juga Indonesia. Ini juga perebutan pengaruh China dengan USA dalam menguasai jalur sutera.

Survei dan pemetaan laut di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda, ekspedisi penelitian laut Internasionalpun sering dilakukan mulai dari ekspedisi Challenger (1872-1875). The Gazelle (1875), The Valdivia (1899), The Siboga (1899-1900), The Planet (1906-1907), The Snellius I (1929-1930), The Albatros (1948), The Spencer of Bird (1947-1950), The Galathea (1981) serta yang terakhir Deep Sea Explorer (2010) yang dilakukan dengan kapal Angkatan Laut Amerika Serikat (USNS) di Laut Sulawesi, bahkan selanjutnya diikuti kapal-kapal asing lainnya dengan menggandeng perguruan tinggi dalam negeri. Selama era reformasi riset asing di Indonesia pun mulai marak dengan bentuk dan kedok kerjaasama dengan pihak asing atau bahkan ada pula yang jelas-jelas illegal namun dapat dengan bebas melakukan penelitian di perairan Indonesia.

Tanpa sadar membawa konsekuensi akan bocornya data rahasia negara yang seharusnya tidak jatuh ke tangan pihak asing. Sebab bukan saja informasi dan potensi SDA dan energi yang pindah ke tangan asing. Namun juga informasi tentang medan laut yang dapat digunakan asing dalam menentukan taktik dan strategi militer yang akan dipakai serta teknologi persenjataan yang harus digunakan jika mereka ingin menguasai wilayah Indonesia.

Pihak Pemerintah RI pun sadar betul akan ancaman potensial ini. Melalui Kementerian Ristek dan Dikti, semua penelitian asing harus mendapat persetujuan tim yang dibentuk dibawah Sekretariat Perizinan Peneliti Asing. Tim ini merupakan Pokja Interdept yang anggotanya terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kemenetrian Pertahanan, Polri, BIN, LIPI, BPPT serta kementerian lain yang disesuaikan dengan misi surveinya. Demikian pula kapal survei asing yang akan digunakan di Indonesia pun harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kementrian Perhubungan. Apalagi sejak diberlakukaknya azas cabotage yang mengharuskan penggunaan kapal nasional untuk kegiatan di wilayah laut Indonesia.

Belakangan aturan inipun tidak berjalan baik, bahkan di pihak pemerintah sendiri tidak konsekuen menjalani aturan ini. Jika kita mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka banyak sekali celah yang mampu meloloskan kegiatan survei asing ini tanpa melalui prosedur yang benar. Beberapa negara asing yang ingin memperoleh data kelautan Indonesia sekarang sedang giat-giatnya menggandeng lembaga riset di kementerian dan bahkan di perguruan tinggi, tentu saja dengan alasan lebih mudah prosedurnya. Tiongkok misalnya, sekarang paling banyak menggelontorkan dana riset kelautannya di Indonesia baik melalui lembaga Litbang kementerian maupun di beberapa perguruan tinggi yang peraturannya bisa “dikompromikan”.

Perlu diketahui bahwa, penelitian yang dilakukan oleh asing di Indonesia harus menggandeng lembaga riset nasional seperti Kemenristek Dikti, LIPI dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Dari ketentuan tersebut dapat berlangsung transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada tenaga ahli Indonesia serta keuntungan informasi yang bisa diperoleh bagi kepentingan Indonesia sendiri.

"Apalagi dengan semakin meningkatnya ketergantungan dunia akan laut, perairan Indonesia menjadi incaran penguasaan oleh bangsa-bangsa asing terutama negara yang industrinya sangat tergantung kepada laut. Wilayah Indonesia juga menjadi terbuka dari segala arah dan rentan terhadap perkembangan lingkungan baik global, regional dan internasional," pungkas Kapus Hidrosal yang didukung oleh analisa Pamen Dinas Oseanografi dan Meteorologi Pushidrosal Gentio Harsono. (nel)


TOPIK BERITA TERKAIT: #perairan-indonesia #tni 

Berita Terkait

IKLAN