Nasional

Tiga LSM akan Somasi Presiden

Redaktur:
Tiga LSM akan Somasi Presiden - Nasional

Presiden Joko Widodo.

INDOPOS.CO.ID - Gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak DPR RI agar menghentikan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan merekapun melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hal yang serupa. Pasalnya, hingga kini belum ada terjemahan resmi KUHP yang ditetapkan pemerintah.

Para LSM itu terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat.

"Kami minta tunda dulu. Terjemahkan dulu secara resmi," kata Peneliti dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju kepada wartawan di Kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (11/3). 

Kendati pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi KUHP, sambung Anggara, telah beredar terjemahan tidak resmi yang dilakukan oleh para pakar hukum. Pakar hukum pidana yang menerjemahkan KUHP tersebut, yaitu Andi Hamzah, Mulyanto, Sunarto Surodibroto dan R Susilo. 

Karena belum menetapkan terjemahan resmi, lanjutnya, pemerintah dianggap tidak mematuhi ketentuan UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. 

Dengan tak ada rujukan resmi, tegasnya, maka RKUHP yang dibahas oleh DPR memilki potensi membuat debat pakar hukum kian tajam. "Pasti karena 70 persen isinya masih sama (dengan yang ada saat ini, red)," imbuhnya.  

Karena belum ada terjemahan resmi KUHP dari pemerintah, masih menurut, Anggara, para pakar hukum kerap berdebat tajam terkait satu pasal. Misalnya, Pasal 55 KUHP yang mengatur digolongkan atau orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Menurutnya, saat ini ada pakar hukum yang menterjemahkan pasal itu dengan dua kata yang berbeda, yakni menganjurkan dan menggerakan. Padahal, dua kata itu memiliki dua nuansa yang berbeda.

"Para ahli hukum bisa berantem luar biasa hanya mempertahankan terjemahan dia mana yang paling benar," kata dia.

Parahnya lagi, kata Anggara, hal serupa juga menular ke para mahasiswa hukum. Bahkan juga menular ke polisi, jaksa hingga hakim. Tak hanya itu, perdebatan juga terjadi misalnya dalam kasus makar.

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati menyatakan hal senada. Menurutnya, dalam UU tersebut diatur, setiap perundangan-undangan wajib ditulis dengan bahasa Indonesia. 

"Kami meminta agar pemerintah segera menetapkan terjemahan resmi KUHP. Dengan belum adanya terjemahan resmi KUHP, maka RKUHP yang saat ini dibahas oleh DPR memakai terjemahan KUHP yang tidak resmi," tukasnya kepada wartawan dilokasi yang sama. 

Asfinawati juga mengatakan, pihaknya bersama rekan-rekan LSM lainnya melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sekali lagi, sampai saat ini tidak ada teks resmi terjemahan 'Wethoek van Strafrecht' (WvS, red) itu bodong," tukasnya.

Dia menyatakan, pada WvS atau KUHP peninggalan Hindia Belanda, konsep makar berlaku kepada raja, bukan pemerintah atau Presiden. Lantaran hal itu pula, MK membatalkan pasal soal penghinaan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Ditambahkan perwakilan LBH Masyarakat, Muhammad Afif AQ, setiap perundangan-undangan wajib ditulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Meski sudah 73 tahun merdeka, WvS yang berlaku masih dalam bahasa Belanda. Bahkan, UU Nomor 1 tahun 1946 yang mengubah beberapa ketentuan WvS juga masih menggunakan bahasa Belanda. 

Dia menilai, penerjemahan KUHP sangat mendesak karena menciptakan ketidakpastian hukum. Tak jarang pula, terjadi perdebatan tafsir atas beberapa terjemahan tidak resmi KUHP. Bahkan, akibat belum ada terjemahan resmi KUHP, hakim Mahkamah Konstitusi (Mk) kerap bertanya terjemahan KUHP mana yang dipakai oleh pemohon yang mengajukan gugatan perkara. Padahal, bahasa di dalam dunia hukum adalah yang utama. Sehingga, hakim, jaksa, hingga advokat tidak hanya sekadar membaca pasal, namun juga memahaminya. 

"Kami mendesak agar pemerintah segara memenuhi tuntutan menerapkan terjemahan resmi KUHP dalam tempo 7 x 24 jam setelah somasi dilayangkan. Bila tidak, LYBHI, ICJR dan LBH Masyarakat mengancam akan menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tutupnya. (aen)

TAGS

Berita Terkait


Baca Juga !.