Senin, 17 Desember 2018 02:41 WIB

Nusantara

KPK Anggap Legislator Daerah Bandel, Karena Tidak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Redaktur: Ahmad Nugraha

Perwakilan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Andhika Widiarto Foto : Muhammad Rizal

INDOPOS.CO.ID- Dari seluruh penyelenggara negara, KPK memberikan rapor merah kepada legislator yang berada di daerah dalam laporan harta kekayaan pada 2017. Menurut Perwakilan Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Andhika Widiarto, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) baik di tingkat I maupun tingkat II yang melaporkan harta kekayaannya hanya berkisar 27 persen.

Andhika menjelaskan, kewajiban untuk melporkan harta kekayaan hanya diperuntukkan bagi  penyelenggara negara saja. Sementara, anggota DPRD mengelak berstatus penyelenggara negara karena berada di daerah, mereka berdalih hanya penyelenggara daerah. Alasan kedua, dirinya menuding legislator daerah hanya malas saja untuk melaporkan seluruh harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Padahal mereka  termasuk dalam penyelenggara negara. Dalam UU 28/1999 itu sudah jelas. Mereka hanya malas saja sih menurut saya," ujarnya

Pun demikian, kewenangan KPK tidak dapat memberikan sanksi terhadap pembangkangan tersebut. Kata Andhika, selama tidak ada tindak pidana korupsi, KPK hanya dapat merilis seluruh laporan kekayaan penyelenggara negara setiap akhir tahunnya di website resmi KPK. Andhika berharap DPRD dapat membuat aturan dan sanksi sendiri bagi anggota yang tidak melaporkan harta kekayaan setiap tahunnya.

"Seharusnya DPRD itu bikin peraturan sendiri. Sanksinya itu mau di PAW atau dikembalikan itu kita tidak tau," ujarnya

Disamping itu, Andhika menambahkan, KPK memberikan rapor baik bagi DPR RI yang cukup patuh melaporkan harta kekayaannya. Sekitar 80 persen dari 560 anggota DPR RI taat melaporkan harta kekayaannya di tahun 2017. Sementara, Penyelenggara lain seperti pejabat Yudikatif, dari keseluruhan tercatat sekitar 90 persen sudah melaporkan harta kekayaannya. Kemudian pejabat Eksekutif pada peringkat ketiga dengan persentase sekitar 60 hingga 70 persen. (cr-1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpk 

Berita Terkait

Kecewa Tuntutan KPK

Nasional

KPK Didesak Cabut Hak Politik Bupati

Headline

Pendidikan Antikorupsi Sejalan dengan PPK

Nasional

Kada Bisa Tiap Pekan Di-OTT

Headline

Komitmen Bangun Pendidikan Antikorupsi

Nasional

IKLAN