Selasa, 25 September 2018 12:30 WIB
pmk

Nasional

Ribuan Karyawan Freeport Mengadu ke DPD

Redaktur:

ADUKAN NASIB- Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang menerima perwakilan karyawan PT Freeport Indonesia di ruang tamu pimpinan DPD RI, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/3). Pertemuan tersebut membicarakan persoalan yang dihadapi manajemen PT Freeport dengan karyawan Freeport yang dirumahkan. Foto: CHARLIE LOPULUA/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Sebanyak 3.000 karyawan PT Freeport mendatangi DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3). Mereka mengadukan kejelasan nasibnya yang telah dirumahkan oleh perusahaan dimana tempat mereka bekerja sejak Februari 2017 silam.  

Informasi yang dihimpun, pemberhentian sementara operasi Freeport dan berimbas pada ribuan karyawannya itu lantaran, permasalahan mengenai izin ekspor tambang antara Freeport dan pemerintah. Para karyawan yang dirumahkan itu mengeluhkan sejumlah fasilitas yang mulai dicabut seperti, tunjangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Padahal mereka merasa belum ada pernyataan resmi mengenai pemberhentian hubungan kerja (PHK).

Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, Oesaman Sapta Odang (Oso) meminta jajaran direksi PT Freeport segera menyelesaikannya. Pasalnya, Freeport harus sejalan dengan keinginan pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo, yang sedang berupaya membangun Papua agar sejajar dengan daerah lain. ”Saya rasa Pak Jokowi itu sudah bekerja kerasa untuk bangun Papua secara keseluruhan. Tapi kalau tiap hari, tiap waktu selalu ribut dan gaduh seperti ini, ya repot,” ujarnya saat menerima perwakilan PT Freeport dan sejumlah karyawan yang dirumahkan, di Gedung Nusantara III, lantai 8, Senin (12/3). 

Untuk itu, kata Oso, dirinya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dan langsung akan datang ke Papua. ”Saya akan kesana langsung. Saya ingin tahu apa kemauan para karyawan, dan apa solusi yang bisa diberikan oleh perusahaan,” ucapnya. 

Harusnya, kata Oso, Freeport bukan lagi fokus soal ekspor impor di satu bidang usaha saja. ”Perusahaan besar harusnya bisa bermanfaat bagi warga sekitarnya. Coba bayangkan, di sana belum ada pabrik semen. Padahal sumber dayanya cukup banyak, kalau bisa dibuat kan bisa juga mengakomodir warga di sana untuk bekerja, apa harus saya yang buat pabrik,” tukasnya.

”Jadi saya minta sudahilah keributan ini. Mari kita bicara bersama, cari solusinya. Dan ingat, Papua dengan SDM yang melimpah, harus bisa maju seperti daerah lain,” tambah Oso.

Sementara, Deddy Muklis, Komisaris Pengurus Serikat Kerja PTFI, mengatakan, pihak BPJS Ketenagakerjaan masih mengklaim mereka tidak ada hubungan dengan Freeport. ”Sehingga kami dihentikan. Hanya karena Freeport kirim surat ke BPJS Ketenagakerjaan bahwa kami sudah mengundurkan diri,” ungkapnya.

Karena dicabutnya fasilitas tersebut, lanjutnya, ada pekerja yang harus pergi ke pengobatan tradisional guna menghemat pembiayaan. ”Alhasil, kami harus keluarkan biaya sendiri, bahkan ada yang tadinya pengobatan tradisional dan meninggal. Ada 16 orang yang sudah meninggal,” tutur Deddy. 

Deddy menanyakan, para karyawan mendesak status mereka karena mereka merasa belum ada juga keputusan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). ”Kami belum di PHK, di Kemenaker harus dicatatkan juga,” pungkas Deddy. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #freeport #dpd-ri 

Berita Terkait

Pemerintah Berharap Divestasi Freeport Rampung Bulan Ini

Indobisnis

Gelar Diskusi, UIA Tingkatkan Ekonomi Umat Islam

Nasional

Plus Minus Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Ekonomi

Larangan Pengurus Parpol Nyalon DPD Diprotes

Nasional

Bebas dari Parpol, Marwah DPD Kembali Terjaga

Nasional

IKLAN