Selasa, 23 Oktober 2018 10:34 WIB
pmk

Nasional

Tingkatkan 9 Fasilitas Layanan, Hanya Naik Rp 345,290

Redaktur:

Foto: Charlie/Indopos.

INDOPOS.CO.ID - Setelah tiga bulan kerja keras, akhirnya Komisi VIII DPR bersama pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018. Walaupun, adanya kebijakan kenaikan PPN sebesar lima persen oleh pemerintah Arab Saudi dan kenaikan avtur (bahan bakar pesawat), namun kenaikan itu bisa ditekan. Sedangkan sembilan item fasilitas pelayanan haji kian ditingkatkan.

Untuk satu orang jamaah haji Indonesia dibebani biaya sebesar Rp 35.235.602 juta. Jumlah ini naik Rp 345.290 atau 0,99 persen dibandingkan tahun lalu yakni, Rp 34.890. 312.

”Kenaikan biaya haji tidak bisa dihindarkan karena faktor pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kebijakan soal PPN 5 persen serta naiknya harga Avtur. Hal itu berimplikasi pada naiknya harga tiket pesawat, hotel dan biaya makan atau ketering. namun, tetap semaksimal mungkin kita tekan agar tidak lebih menyulitkan masyarakat,” ungkap Ali Taher Parasong, Ketua Komisi VIII DPR RI saat memimpin Rapat Kerja bersama Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/2). 

Akhirnya, sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kenaikan bisa ditekan hanya Rp 345,290. Namun, pihaknya dan pemerintah sepakat meningkatkan pelayanan kepada para jamaah. Adapun peningkatan pelayanan itu yakni, pertama, penambahan jumlah makan jamaah haji dari 25 kali menjadi 40 kali. Makanan itu juga dipastikan berkualitas lantaran, merekrut tenaga pengawas profesional dibidang makanan, ahli gizi, dan sanitarian.

”Kedua, sistem sewa pemondokan di Mandinah juga menggunakan sistem full musim dan blocking time, berbeda pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya menerapkan sistwm blocking time,” terangnya.

Selain itu, Ali Taher juga memastikan, pelayanan embarkasi melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji sebagai peningkatan pelayanan ke tiga, kemudian, keempatnya, peningkatan kualitas katering dan kelima, layanan kesehatan di embarkasi.

”Keenamnya, alokasi kuota petugas haji Indonesia tahun 2018 sesuai ketersediaan barcode asalah 4100 orang. Ketujuh, peningkatan fasilitas di Armina, kedelapan meningkatkan pelayanan bis masyair (bis menuju Armina dan layanan transportasi shalawat, Red). Kemudian, yang terakhir peningkatan koper dan tas kabin jemaah haji, selain itu meningkatkan pelayanan embarkasi melalui peningkatan fasilitas sarana dan prasarana asrama haji,” urai Ali Taher.

Ditambahkan Ketua Panja BPIH DPR RI, Noor Achmad, soal kenaikan biaya haji memang disebabkan adanya beberapa faktor, yakni kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Arab Saudi sebesar 5 persen, juga terdapat baladadiyah (Pajak Pemerintah Daerah) 5 persen dan kenaikkan harga BBM di Arab Saudi hingga 180 persen.

”Selanjutnya terjadi fluktuasi kenaikan bahan bakar pesawat dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar, dan mata uang Saudi Arabia Riyal (SAR) yang berimbas pada naiknua harga komponen penerbangan, pemondokan, katering, transportasi darat, dan biaya oprasional,” kata Noor.

Dia menjelaskan, komponen BPIH terdiri atas harga rata-rata komponen penerbangan (tiket, airport text dan passenger sercice charge) sebesar Rp 27.495.842 yang dibayar langsung oleh jemaah haji (direct  cost). Kedua, harga rata-rata pemondokan Mekkah sebesar 4.450 riyal dengan rincian sebesar 3.782 riyal dialokasikan ke dalam anggaran dana optimalisasi (indirect cost) dan sebesar 668 real yang dibayar oleh jemaah haji (direct cost), ekuivalen sebesar Rp 2.384.760.

”Ketiga, biaya rata-rata sewa pemondokan Madinah sebesar 1.200 Riyal dengan sistem sewa semimusim dan dibiayai dari dana optimalisasi (indirect cost). Keempat, besaran living allowance sebesar 1.500 riyal yang ekuivalen dengan Rp 5.355.000,00 dan diserahkan pada jamaah haji dalam mata uang riyal (SAR, Red),” bebernya.

Noor juga menjelaskan, hasil pembahasan di Komisi VIII DPR juga lebih rendah dari usulan awal pemerintah yang disampaikan Menteri Agama pada rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yaitu sebesar Rp 35.790.982.

”Komisi VIII DPR mengenai BPIH dan Panja BPIH Kementerian Agama RI menyepakati alokasi anggaran safeguarding dalam indirect cost BPIH tahun 1439 H/2018 M sebesar Rp 30 miliar yang dimanfaatkan untuk antisipasi selisih kurs, force majeure, dan kemungkinan timbulnya biaya tidak terduga yang terkait dengan pelayanan langsung terhadap jemaah,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi proses pembahasan panja pada tahun ini karea lebih meningkat kualitasnya. Kualitas tersebut  dilihat dari proses waktunya lebih awal sehingga sangat membantu pemerintah untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji. ”Jadi tentu, selaku Menteri Agama saya bersyukur dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh Panja BPIH tahun 2018,” ujar Lukman.

Mengenai kenaikan yang tidak sesuai usulan, dia menyebut keputusan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun terpenting adalah sudah ada ketetapan sehingga masyarakat mengetahui besaran biaya haji tahun ini. (adv)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpih-2018 

Berita Terkait

IKLAN