Selasa, 13 November 2018 10:00 WIB
pmk

Nasional

Telusuri Data Registrasi Bocor, DPR Panggil Menkominfo

Redaktur:

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Komisi I DPR RI akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara dan operator seluler. Tujuannya guna menindaklanjuti dugaan kebocoran registrasi registrasi SIM card prabayar. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua I DPR RI, Meutya Hafidz.

”Senin nanti (19/3) kami mengundang Menkominfo dan operator seluler terkait evaluasi registrasi prabayar yang telah dilakukan,” ujar Meutya kepada wartawan, Senin (13/3). Pada kesempatan itu juga, kata politisi Golkar itu, DPR akan menanyakan secara langsung kepada Menkominfo dan operator seluler menyangkut isu-isu bocornya data pelanggan.

Meutya mengaku, meski tidak menuding secara langsung bahwa kebocoran data pelanggan seluler terkait bisa terjadi dan melalui berbagai pintu masuk, persoalan ini harus diantisipasi tidak hanya diatur dalam level peraturan menteri, namun harus ada di level undang-undang. ”Sinyal (kebocoran data, Red), makanya kita panggil. Komisi I memanggil Menkominfo dan operator seluler untuk duduk bersama. Kesiapannya bagaimana untuk melakukan proteksi data pribadi konsumen seluler ini,” ucapnya.

Diamini Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari. Dia mengatakan, data registrasi tersebut rawan dibocorkan oleh oknum tertentu. ”Pemerintah seharusnya buat semacam perangkat hukum dibanding mewajibkan registrasi SIM card,” kata Kharis saat dihubungi, kemarin. 

Politisi PKS itu menyatakan, bila pemerintah tidak membuat perangkat hukum soal data SIM card, maka pihaknya akan menolak kebijakan tersebut. Sebab, data tersebut rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu. Data itu bisa saja bocor karena tidak ada perlindungan dari perangkat hukum. ”Prinsipnya registrasi itu harus. Tetapi harus ada jaminan dari pemerintah bahwa data itu aman dan tidak disalahgunakan. Kalau ada yang berani jamin, saya setuju. Tapi kalau tidak ada jaminan, saya tidak setuju,” tukasnya.

Disinggung adanya kemungkinan data tersebut digunakan untuk kepentingan pileg dan pilpres mendatang, Kharis enggan berkomentar. ”Saya tidak tahu. Tapi tidak boleh digunakan oleh siapa pun,” pungkasnya.

Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membantah kabar tersebut. ”Belum ada surat pemanggilan dari DPR,” ujarnya.

Dia juga menyatakan, tidak ada data yang bocor karena yang memegang datanya adalah Dukcapil dan keamanan data itu tertera dalam undang-undang tentang administrasi kependudukan. Sementara dari sisi operator seluler ada sertifikat keamanan data ISO 27001 dan Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi.

”Dari Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika, Red) tidak ada data yang bocor, operator juga tidak bocor, karena datanya tetap ada di Dukcapil. Apa yang dilakukan otorisasi itu adalah dicocokkan, dari pelanggan kepada operator dicocokkan NIK dan KK dengan database milik Dukcapil, bukan data di operator, hanya konfirmasi saja,” jelas Rudiantara.

Meski begitu, Rudiantara tidak bisa memungkiri ada saja orang-orang yang mengumbar data pribadinya di dunia maya sehingga masuk dalam mesin pencarian, termasuk data seperti NIK dan nomor KK. Hal inilah yang kemudian membuat nomor itu disalahgunakan.

”Kita kalau googling di dunia maya, NIK dan KK itu banyak dan ada, dan itu memang sudah terjadi sebelum adanya registrasi prabayar, karena registrasi prabayar ini kan baru mulai Oktober 2017. Jadi, memang kesadaran masyarakat terhadap keamanan itu yang harus ditingkatkan terus,” paparnya. Menurutnya, literasi terhadap aspek keamanan dalam menjelajahi dunia maya memang sangat penting dan harus ditingkatkan. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #registrasi-sim-card #kemenkominfo #dpr-ri 

Berita Terkait

Bebankan APBN, Nasdem Menolak

Nasional

Jazuli Dorong Resolusi Berkeadilan

Nasional

IKLAN