Kamis, 16 Agustus 2018 07:06 WIB
pmk

Nasional

Perusahaan Wajib Daftarkan JKN-KIS Seluruh Pekerja dan Keluarga

Redaktur: Novita Amelilawaty

INDOPOS.CO.ID - BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Barat mengumpulkan ratusan perwakilan perusahaan di RS Sumber Waras, Jakarta Barat (14/3). Perusahaan-perusahaan tersebut masuk ke dalam kategori belum mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarganya. 

Para undangan tersebut mengikuti acara Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Percepatan Rekrutmen Peserta Badan Usaha Top Up To 100 Persen dan Sosialisasi Aplikasi New E-dabu  kepada badan usaha yang ada di wilayah Jakarta Barat. Dalam acara tersebut diundang pula Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Grogol, Andre J. Tuamelly. Andrey  bersosialisasi tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat disinergikan dengan Program Jaminan Kesehatan oleh BPJS Kesehatan. 

Kepala Bidang Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Barat, Sarastriana, mengatakan setidaknya ditemukan 400 perusahaan di wilayah Jakarta Barat belum mendaftar seluruh karyawan dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS.  Sarastriana meyakini pada dasarnya perusahaan-perusahaan tersebut patuh terhadap kewajibannya sesuai ketentuan Undang Undang.

Tapi memang ada beberapa faktor kenapa perusahaan-perusahaan tersebut belum mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarga menjadi peserta JKN-KIS. "Salah satu faktornya, perusahaan ini belum menguasai pengoperasian aplikasi New Edabu," ucapnya.

Untuk itulah pihaknya menggelar sosialisasi  untuk mengajarkan aplikasi New Edabu kepada perwakilan badan usaha atau perusahaan. Sehingga badan usaha dapat dapat mendaftarkan karyawannya, melakukan perubahan data, dan mencetak kartu secara mandiri lewat aplikasi. Program  KN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan merupakan suatu jaminan kesehatan yang wajib diikuti oleh setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. 

Dikatakan, sosialisasi tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk menuju cakupan semesta pada tahun 2019. Kegiatan tersebut juga dalam rangka percepatan rekrutmen peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). “Rekrutmen  dilakukan dengan jalan mendata badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh karyawannya kemudian badan usaha tersebut dapat memberikan data seluruh karyawan dan dapat menggunakan aplikasi New E-dabu setelah sosialisasi ini selesai dilaksanakan,” ujar Sarastriana. 

Menurutnya, jenis kepesertaan PPU cukup berbeda dengan jenis kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Mengingat pendaftaran maupun kepesertaan para karyawan dilakukan secara kolektif oleh badan usaha yang menaunginya. "Sehingga penting kiranya badan usaha memiliki staf khusus atau karyawan khusus yang menangani aplikasi New Edabu," cetusnya. 

Dalam sosaliasi tersebut Sarastriana juga menjelaskan mengenai kewajiban pemberi kerja. Antara lain, wajib mendaftarkan dan memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan. Wajib membayar iuran, memungut iuran dari pekerja dan membayarkannya kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 

Dikatakan penting juga bagi badan usaha untuk mengetahui aplikasi JKN Mobile yang dapat memudahkan Person in  Charge (PIC) badan usaha dalam hal perubahan data. "Apabila seluruh karyawan mendownload aplikasi ini, peserta akan mendapatkan informasi tentang JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, mengetahui lokasi fasilitas kesehatan, skrining riwayat kesehatan, melakukan perubahan data peserta, melakukan pengaduan keluhan, dan juga memuat E-ID kartu kepesertaan,” cetus Sarastriana. 

Dikatakan, apilkasi JKN Mobile sangat berguna bagi peserta, sedangkan Edabu adalah alat bantu untuk mempermudah proses mutase tambah/kurang peserta dan rekonsiliasi data peserta dan iuran badan usaha. Sedangkan prinsip kerjanya adalah self assessment. Badan usaha mengakses data pekerja dan anggota keluarganya yang menjadi peserta BPJS Kesehatan pada periode tertentu yang telah ditetapkan.

 Itu dapat langsung melakukan koreksi terhadap data tersebut sebelum dimigrasikan ke dalam masterfile BPJS Kesehatan. Akses untuk Edabu ini akan diberikan setelah badan usaha melakukan registrasi kemudian baru mendapatkan username dan password. (dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-kesehatan 

Berita Terkait

IKLAN