Rabu, 25 April 2018 05:44 WIB
citraland

Jakarta Raya

Pergub 18, Senjata Anies Perangi Prostitusi

Redaktur:

TERTUTUP – Salah satu sudut ruangan di dalam Hotel Alexis, Jakarta Utara, yang telah ditutup oleh Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu. ISMAIL POHAN/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata resmi diterbitkan. Dengan begitu, pelanggaran dalam pengelolaan tempat hiburan malam, seperti dalam kasus Hotel Alexis beberapa waktu lalu dapat dicegah. Pemprov juga akan menggunakan pergub ini, untuk memerangi peredaran narkoba di lokasi-lokasi tersebut.

“Dengan Pergub ini, Pemprov DKI bisa lebih mudah menutup tempat usaha yang terindikasi membiarkan praktik-praktik terlarang,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta, Senin (19/3).

Anies mengungkapkan, Pergub ini telah diterbitkan pada 12 Maret 2018 lalu. Menurutnya, peran pengawasan melibatkan masyarakat dan media massa. Setiap pelanggaran bisa diambil dari sumber media massa dan pengaduan dari masyarakat. “Pelanggaran itu bisa saja berupa prostitusi atau perjudian. Ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) dan pasal 56 ayat (1),” katanya.

Sementara itu, masih ujar Anies terkait peran pemberitaan media massa bisa digunakan untuk melakukan pengawasan khusus. Dan ini telah diatur dalam pasal 49 tentang pengawasan. Pengawasan, menurut Anies bisa dilakukan rutin di tingkat kota dan dilakukan khusus dengan tim bentukan Gubernur.

Lebih jauh Anies menjelaskan, fungsi pengawasan khusus bisa dilaksanakan secara insidential dan/atau atas dasar maksud dan tujuan tertentu meliputi, pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pada bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan hari raya keagamaan lainnya. Kemudian, juga ada pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pada malam pergantian tahun masehi/tahun baru.

Selanjutnya, karena adanya pengaduan/laporan masyarakat terkait dengan terjadinya pelanggaran atau musibah di tempat usaha pariwisata, adanya pernberitaan media massa terkait dugaan adanya tindakan asusila, peredaran, penjualan dan/atau pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di tempat usaha pariwisata dan adanya tindak pidana dan pelanggaran lainnya dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata. “Pergub ini telah melalui kajian mendalam,” kata dia.

Menanggapi hal itu, Sosiolog Musni Umar mengapresiasi langkah Pemprov DKI dalam mengawasi tempat hiburan. Sehingga tempat hiburan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat secara baik. Seperti untuk menyanyi, berdansa dan bersuka ria.

“ Ya kalau tempat hiburan itu tidak dilarang, yang dilarang itu kalau tempat hiburan untuk prostitusi, perjudian, dan narkoba,” terangnya.

Ia menegaskan, Pergub bisa melaksanakan berbagai hal yang harus dilaksanakan oleh pengelola tempat hiburan. Selain itu, petugas dalam hal ini Satpol PP bisa melakukan tindakan preventif dan pencegahan.

Menurut Musni, pandangan masyarakat di DKI saat ini hiburan identik dengan kegiatan yang melanggar hukum. Dari penyalahgunaan narkotika, miras dan perdagangan manusia. “ Praktek tempat hiburan di Jakarta memang ada seperti itu. Dan persepsi masyarakat soal tempat hiburan itu negatif tidak bisa disalahkan,” katanya.

Ia mengatakan, dengan terbitnya Pergub pengelolaan tempat hiburan bisa mencegah munculnya unsur-unsur yang melanggar hukum. Agar pengelolaan tempat hiburan di Jakarta bisa sesuai dengan UU.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tempat hiburan sudah sangat tepat. Namun demikian, menurutnya masyarakat tidak bisa menjadi hakim jalanan, dengan melakukan penegakan hukum.

“ Masyarakat cukup melaporkan bila ada pelanggaran ke petugas atau Pemprov, biar petugas Satpol PP dan Kepolisian yang menindaknya,” ungkapnya.

Ia menegaskan, partisipasi masyarakat dan media massa dalam pengawasan tempat hiburan sangat diperlukan. Apalagi, di tengah keterbatasan petugas. Untuk memberikan efek sanksi sosial, peran media massa bisa melalui publikasi.

“ Media tentu harus memberitakan sesuai fakta-fakta. Ini bisa mendapat dari perhatian masyarakat, untuk lebih aktif turut dalam pengawasan tempatr hiburan,” tandasnya.(nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #prostitusi #pemprov-dki #gubernur-dki 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi