Rabu, 25 April 2018 05:46 WIB
citraland

Nasional

Partai Islam Dorong RUU Larangan Kampanye LGBT

Redaktur: Syaripudin

Asrul Sani. Foto: dok/indopos

INDOPOS.CO.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Kampanye Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) agar bisa dibahas dan dijadikan undang-undang.

Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani mengatakan RUU ini akan didorong bersamaan dengan RUU KUHP yang saat ini terus digarap karena belum mengatur mengenai pelarangan promosi atau kampanye kelompok yang dianggap masyarakat pengidap penyakit sosial tersebut.

Asrul Sani juga mengungkapkan, Fraksi PPP telah mendapat dukungan dari seluruh partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terkait RUU Larangan Kampanye LGBT tersebut.

Selain itu juga, ada partai yang berideologi nasionalis juga ikut mendukung meskipun mempunyai perbedaan sudut pandang. ”Fraksi PPP akan mengajukannya dalam RUU tersendiri jika larangan kampanye LGBT tidak tercantum dalam RUU KUHP,” terangnya kepada INDOPOS, Selasa (20/3).

Asrul sadar kalau pengajuan RUU Larangan Kampanye LGBT akan berbenturan dengan UU 12 tahun 2015 tentang Hak Sipil Politik yang mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka publik. Kendati demikian, Asrul Sani menganggap hal tersebut masih dalam koridor konstitusi.

Pasalnya, instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dianggap juga mengatur kewajiban warga negaranya. Meski begitu, dia meminta instrumen HAM di Tanah Air tidak boleh disamakan dengan yang digunakan internasional.

Baginya, HAM di Indonesia juga memandang aspek agama, kultur ketimuran yang jelas berbeda dengan negara barat. Sehingga, menurutnya juga, masyarakat harus mengubah cara pandangnya tentang HAM.

”HAM kita bukan menggunakan paradigma Internasional Covenant on Civil Politic Right (ICCPR). Jadi ubahlah cara pandang yang selalu menghadap ke dunia barat ketika bicara hak sipil,” cetusnya juga.

Jadi, Asrul meminta seluruh elemen warga mengajukan permohonan uji materi untuk UU Nomor 12 tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena undang-undang itu merupakan hasil ratifikasi ICCPR. (cr1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #tolak-lgbt #ppp 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi