Selasa, 24 Juli 2018 12:18 WIB
BJB JULI V 2

Nasional

Partai Islam Dorong RUU Larangan Kampanye LGBT

Redaktur: Syaripudin

Asrul Sani. Foto: dok/indopos

INDOPOS.CO.ID - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Kampanye Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) agar bisa dibahas dan dijadikan undang-undang.

Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani mengatakan RUU ini akan didorong bersamaan dengan RUU KUHP yang saat ini terus digarap karena belum mengatur mengenai pelarangan promosi atau kampanye kelompok yang dianggap masyarakat pengidap penyakit sosial tersebut.

Asrul Sani juga mengungkapkan, Fraksi PPP telah mendapat dukungan dari seluruh partai Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terkait RUU Larangan Kampanye LGBT tersebut.

Selain itu juga, ada partai yang berideologi nasionalis juga ikut mendukung meskipun mempunyai perbedaan sudut pandang. ”Fraksi PPP akan mengajukannya dalam RUU tersendiri jika larangan kampanye LGBT tidak tercantum dalam RUU KUHP,” terangnya kepada INDOPOS, Selasa (20/3).

Asrul sadar kalau pengajuan RUU Larangan Kampanye LGBT akan berbenturan dengan UU 12 tahun 2015 tentang Hak Sipil Politik yang mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka publik. Kendati demikian, Asrul Sani menganggap hal tersebut masih dalam koridor konstitusi.

Pasalnya, instrumen hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dianggap juga mengatur kewajiban warga negaranya. Meski begitu, dia meminta instrumen HAM di Tanah Air tidak boleh disamakan dengan yang digunakan internasional.

Baginya, HAM di Indonesia juga memandang aspek agama, kultur ketimuran yang jelas berbeda dengan negara barat. Sehingga, menurutnya juga, masyarakat harus mengubah cara pandangnya tentang HAM.

”HAM kita bukan menggunakan paradigma Internasional Covenant on Civil Politic Right (ICCPR). Jadi ubahlah cara pandang yang selalu menghadap ke dunia barat ketika bicara hak sipil,” cetusnya juga.

Jadi, Asrul meminta seluruh elemen warga mengajukan permohonan uji materi untuk UU Nomor 12 tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena undang-undang itu merupakan hasil ratifikasi ICCPR. (cr1)


TOPIK BERITA TERKAIT: #tolak-lgbt #ppp 

Berita Terkait

Sandiaga hingga Sekjen Gembleng Kader PPP DKI

Jakarta Raya

PPP DKI Kumpulkan Pengurus se Ibu Kota

Nasional

PPP Dapat Amunisi dari PRB

Politik

IKLAN