Rabu, 21 November 2018 11:45 WIB
pmk

Nasional

Kemenristekdikti Pangkas Birokrasi Pelayanan Publik

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah tidak akan berjalan efektif kalau proses layanan pada birokrasi masih berbelit-belit. 
 
Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menciptakan reformasi birokrasi terhadap layanan publik, khusunya kualifikasi dan kompetensi dosen Indonesia. 
 
Forum tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menilai bahwa tanpa pelayanan publik optimal, tidak mungkin terselenggara pendidikan tinggi berkualitas. 

"Perbaikan layanan terus kami galakan, dan setiap layanan dapat dilaksanakan dengan cepat dan benar. Cepat dalam arti responsif, tidak menunda-nunda, tidak mempersulit dan benar berarti akurat, sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan dalam pelayanan," tutur Menteri Nasir di Auditorium Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (20/3).

Kemudian, dia menambahkan, setiap sistem pelayanan harus memberikan kepastian. Sehingga, dalam sebuah program, pejabat terkait mampu menentukan batas waktu layanan dan kepastian dalam proses layanan. 

"Saat ini semua pengajuan kenaikan Penilaian Angka Kredit (PAK) dosen, lektor kepala, dan guru besar sudah online, tanpa berkas. Bahkan, kami optimalkan proses PAK untuk lektor kepala dan guru besar hanya dalam waktu dua bulan semenjak diterima di Kemenristekdikti. Waktu layanan ini sangat jauh lebih baik dibandingkan dengan masa-masa dahulu yang kadang bisa bertahun-tahun tanpa kepastian," terang Nasir.(rej)

TOPIK BERITA TERKAIT: #kemenristekdikti 

Berita Terkait

IKLAN