Usulan Mobil Berbayar Masuk Jakarta Dikritik

INDOPOS.CO.ID – Usulan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) agar mobil dari luar daerah yang masuk Jakarta dikenai tarif (berbayar), menuai kritik dari sejumlah pihak. Mereka menilai, jika kebijakan itu serius diterapkan di ibu kota, harus memenuhi Undang-undang (UU) yang ada.

“Harus ada dasar hukumnya dulu dong. Undang-undangnya saja belum ada. BPTJ jangan asal usul dong,” ujar pengamat transportasi Azas Tigor Nainggolan pada INDOPOS, Minggu (25/3).

Tigor akan mempertanyakan kepada Pemprov DKI, apabila serius menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kebijakan elektronic road pricing (ERP) saja, hingga saat ini belum direalisasikan.   

“ Kalau penerapan kebijakan ERP itu ndak apa-apa. Ini saja belum diberlakukan, sudah ada usulan lagi,” terangnya.

Atas usualan BPTJ, menurut Tigor Pemprov DKI harus melakukan kajian lagi. Dari kajian peraturan hingga teknis pelaksanaan dan infrastrukturnya. “ Dasarnya apa menerapkan berbayar kepada kendaraan yang masuk Jakarta. Kalau ERP kan sudah jelas. Jadi sekali lagi kalau penerapan ERP silahkan,” katanya.

Sebelumnya, dengan dalih menekan angka kendaraan yang masuk wilayah DKI Jakarta, BPTJ memberikan usulan agar mobil masuk Jakarta dikenai tarif. Hal ini menjadi upaya mengalihkan masyarakat menggunakan transportasi umum.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan mempelajari dulu usulan dari BPTJ.

“Saya belum dapat detailnya soal wacana itu. Saya pelajari dulu karena baru dengar kemarin,” kata Anies.

Anies menggaku belum mendapatkan informasi lebih detail mengenai adanya usulan tersebut. Untuk sementara ini, Anies pun tidak bisa berbicara terlalu banyak. “Saya baca dulu nanti ya. Saya mau tahu dulu lengkap detailnya seperti apa. Senin atau lusa saya akan minta lengkapnya dulu,” ujarnya.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono sebelumnya menjelaskan, usulan mobil masuk Jakarta harus berbayar merupakan salah satu rencana jangka panjang yang disiapkan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi di DKI.

“Itu masuk dalam rencana jangka panjang. Kita ajukan agar bisa menekan dan mendorong masyarakat memakai moda transportasi umun. Karena kalau tidak begitu tidak akan selesai masalah kemacetan di Ibu Kota,” tandasnya. (nas)

 

Komentar telah ditutup.