Jumat, 14 Desember 2018 07:41 WIB

Jakarta Raya

Keren, DKI Ancang-Ancang Virtual STNK

Redaktur:

DIGITALISASI - (Dari kiri) Dirut Bank DKI Kresno Sediarsi, Gubernur DKI Anies Baswedan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Diah Natalisa, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz, Direktur Keuangan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Myland. Foto : Ismail Pohan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan samsat digital dan pembayaran non tunai untuk DKI Jakarta. Peresmian berlangsung di halaman Kantor Samsat Polda Metro Jaya (26/3),

Turut hadir Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Aziz, Pangdam Jaya Jony Supriyanti, Ketua KPK Agus Raharjo, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan, serta Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Kresno Sediarsi. Samsat digital tersebut dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Nontunai untuk meningkatkan layanan kepada warga DKI Jakarta dan sekitarnya.

Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan menyebutkan dengan kemudahan layanan samsat digital pemilik kendaraan bermotor lancer melunasi kewajibannya. Anies menyebut, proyeksi di tahun 2018 pendapatan pajak bermotor sebesar Rp 8 triliun, bea balik nama sekitar Rp 5,7 triliun. Sedangkan pertanggal 26 Maret 2018 ini sudah ducapai 22,8 persen.

Apakah DKI siap menginisiasi STNK digital/virtual yang tanpa kertas (paperless), Anies menyatakan pihaknya memang akan menuju ke arah sana. STNK virtual artinya tidak perlu lagi dicetak dengan kertas. Wajib pajak kendaraan bermotor akan diberikan akun yang didalamnya sudah ada STNK virtual.

Langkah ini akan membawa dampak efisiensi yang luar biasa. Sebab ada kalanya wajib pajak tak perlu harus datang ke kantor Samsat semisal untuk perpanjangan tahunan. Itu cukup dilayani secara digital dari gadget milik wajib pajak. Namun menurut Aneis, untuk menerapkan gagasan STNK paperless ada 2 pertimbangan. Pertama teknologi dan kedua perlu dukungan peraturan perundangan yang memiliki kekuatan legal sama dengan penggunaan kertas.

”Jadi bukan semata-mata teknologi namun perlu dukungan perundangan," ungkap Anies. Mewujudikan ide ini juga membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Sementara itu Direktur Utama Bank DKI, Kresno Sediarsi mengungkapkan, kerja sama samsat digital ini sebagai wujud modernisasi sistem transaksi pembayaran yang didukung oleh produk dan layanan Bank DKI.

Masyarakat merasa mudah dan nyaman untuk melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara nontunai.

”Dalam kerjasama ini juga Bank DKI akan berperan sebagai bank penerima pembayaran PKB, PNBP, dan SDWKLLJ di DKI Jakarta sekaligus agregator pengumpulan dana hasil penerimaan pembayaran untuk wilayah DKI Jakarta,” ucapnya.  Dikatakan, mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara nontunai adalah pemilik kendaraan/wajib pajak cukup datang ke Samsat untuk mengisi data kendaraan via e-Form. Selanjutnya, wajib pajak mendaftarkan kendaraannya pada loket pendaftaran untuk melakukan proses verifikasi data pemilik dan kendaraannya.

Langkah selanjutnya, wajib pajak mendatangi loket nontunai untuk melakukan pembayaran melalui Bank DKI. Selain melalui ATM, Saat ini, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta sudah dapat dilakukan melalui aplikasi JakOne Mobile Bank DKI. JakOne Mobile merupakan aplikasi layanan keuangan yang terdiri mobile banking dan mobile wallet. Fasilitas ini dipakai untuk transaksi kebutuhan sehari-hari pada merchant-merchant yang bekerja sama dengan Bank DKI.

JakOne Mobile juga dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan fitur scan to pay. Dalam hal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, wajib pajak cukup mendownload aplikasi JakOne Mobile pada android dan App Store pada IOS. Selanjutnya, wajib pajak cukup melakukan scanning pada QR Code yang disediakan pada loket non tunai di Samsat.

Menurutnya, Bank DKI juga menyiapkan fasilitas pembayaran untuk para biro jasa. Yaitu  dengan penggunaan kartu ATM Combo Bank DKI yang multifungsi untuk dapat digunakan sebagai ID Card sekaligus sebagai alat pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta. Tujuan lain dari penggunaan ID Card adalah sebagai bentuk tertib administrasi di lingkungan Samsat. Selain itu, berbagai inovasi yang dilakukan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bertujuan untuk turut mendukung program less cash society Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Kreseno menyebut, layanan pembayaran via e-Samsat ini bertujuan untuk mendukung penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak.(ibl/dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #virtual-stnk #pemprov-dki 

Berita Terkait

Terbitkan KLJ, KJP Plus, dan KP

Jakarta Raya

Jakarta Siap Menjadi Pusat Kebudayaan Asia

Jakarta Raya

Rumah Aman Tangani Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jakarta Raya

PWI dan Pemrov DKI Apresiasi Karya Jurnalistik

Jakarta Raya

Pemprov Diminta Perbaiki Layanan Kesehatan

Jakarta Raya

Belasan Reklame Liar Diturunkan Sukarela

Jakarta Raya

IKLAN