Sabtu, 22 September 2018 10:18 WIB
pmk

Nusantara

Diduga Cemari Laut, Polresta Segel Kapal Bermuatan 7.576 Ton Batubara

Redaktur:

POLICE LINE-Kapal tongkang bermuatan batubara, ekskavator dan truk di Pelabuhan Tanjung Lontar Tenau Kupang di-garis polisi pihak Polres Kupang Kota, Rabu (28/3). Foto : Obed Gerimu/Timor Express/jpg

INDOPOS.CO.ID- Aktivitas bongkar muatan batubara milik PT Sarana Agra Gemilang (SAG) atau PT Semen Kupang dari kapal tongkang ke truk pengangkut di Pelabuhan Tanjung Lontar, Tenau, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga berdampak pencemaran ekosistem laut.

Kapal tagboat TB Momentum dan tongkang BG 3003 tersebut memuat batubara dari Kabupaten Sangata, Kalimantan Timur. Aktivitas tersebut diduga telah melanggar Undang-undang (UU) Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, aktivitas tersebut mengabaikan ketentuan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Pihak Satreskrim Polres Kupang Kota telah melakukan tindakan hukum penyegelan dengan memasang garis polisi pada 1 unit kapal tongkang bermuatan ribuan ton batubara beserta 1 unit dumptruk warna hijau dan 1 unit truk Fuso warna merah sebagai barang bukti, serta 2 unit ekskavator.

Penyegelan aktivitas reload batubara sebanyak 7.576 metrik ton tanpa menggunakan konveyor ke kendaraan angkut itu dipimpin Kasat Reskrim AKP Pinten Bagus Satrianing Budi di dermaga barang Tenau, sekira pukul 19.00 Wita, Selasa (27/3).

Aktivitas bongkar batubara tersebut sudah berlangsung sejak pukul 10.00 Wita.Tindakan hukum penghentian operasi pembongkaran batubara penyokong produksi PT Semen Kupang tersebut juga diwarnai aksi protes dan ancaman terhadap petugas dari oknum PNS yang diduga membekingi kegiatan tersebut.

Bahkan karena penyegelan tersebut, ada oknum PNS dalam percakapan melalui telepon selular dengan Kasat Reskrim, mengancam bakal memutasi pejabat di Polres Kupang Kota.

Tak hanya itu, sejumlah orang yang mengaku bertanggungjawab dengan operasi pembongkaran batubara tersebut menyatakan sudah mengantongi izin dari Gubernur NTT untuk bongkar batubara di Pelabuhan Tenau sejak 1983.

Aktivitas pembongkaran batubara yang terjadi diduga tidak sesuai ketentuan yang berlaku, dimana proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang ke puluhan truk hanya menggunakan ekskavator.

Aktivitas yang diduga nonprosedural ini mengakibatkan banyak batubara yang tumpah berhamburan di atas dermaga lalu jatuh ke air dan mencemari laut di sekitar tempat kapal tersebut bersandar. Apalagi terdapat lubang pada lantai dermaga sehingga tumpahan batubara langsung jatuh ke laut.

"Tongkangnya sudah biasa, tapi kita kan sudah dari 83 (tahun 1983, Red) dengan SK gubernur. Kami tidak tau secara pastinya, tapi kan sudah lama berlangsung," kata seorang dari mereka yang mengaku mengantongi izin gubernur.

Namun saat pemeriksaan oleh petugas kepolisian, tidak ditemukan satupun dokumen izin terkait aktivitas bongkar batubara tersebut. Kasat Reskrim Polres Kupang Kota AKP Pinten Bagus Satrianing Budi yang diwawancarai Timor Express, Rabu (28/3), mengatakan, mengawali penyelidikan pihaknya tengah memeriksa sejumlah saksi. "Terkait masalah ini tentu saja kita akan memanggil pemilik dari barang tersebut. Sudah kami dapat informasi pemilik barang ini adalah PT SAG atau PT Semen Kupang," kata Pinten.

"Kami menghentikan kegiatan yang kami sasar adalah pelanggaran terhadap lingkungan hidupnya. Itu masih kami dalami. Saat ini nakhoda dan ABK kapal sedang diperiksa," lanjut dia.

Pinten menambahkan, para pihak terkait kegiatan pembongkaran batubara tersebut juga telah membuat surat berita acara menyatakan prosedur pihaknya menghentikan operasi pembongkaran batubara tersebut salah.

Dalam surat tersebut, lanjut Pinten, disebutkan bahwa yang berwenang adalah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). "Dalam Undang-undang Pelayaran dan Kepelabuhanan, itu ada aturan yang mengatakan KSOP, pemilik pelabuhan dan nakhoda kapal harus bertanggungjawab terkait pencegahan terjadinya pencemaran baik oleh pelabuhan maupun kegiatan yang terjadi di pelabuhan. Dalam kasus ini sudah jelas tindakan mereka menyebabkan kerusakan lingkungan," terang Pinten.

Sementara itu, General Manager (GM) PT Pelindo III Cabang Kupang, Baharuddin yang dikonfirmasi terpisah mengakui, pihaknya mengetahui adanya proses bongkar kapal tongkang bermuatan batubara di pelabuhan terbesar di NTT itu.

Menurut Baharuddin, batubara untuk bahan kebutuhan di PT Semen Kupang (PT.SAG) itu selama ini melakukan bongkar muat di Pelabuhan Tenau. Kecuali perusahaan tersebut sudah memiliki Terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS). "Nah, itu batubara ini adalah barang kebutuhan Semen Kupang," jelas Baharuddin melalui pesan WhatsApp, Rabu (28/3).

Terkait persoalan lain yang membuat polisi harus menghentikan proses bongkar tersebut, Baharuddin mengaku belum mengetahui secara persis. Namun saat disoal tentang kemungkinan adanya pembiaran oleh petugas dari PT Pelindo III Kupang, Baharuddin langsung membantah. "Tidak," tutupnya.

Informasi yang dihimpun, menyebutkan, 7.000 ton lebih batubara tersebut untuk memenuhi kebutuhan PT SAG atau PT Semen Kupang untuk produksi selama 40 hari ke depan. (cel/joo/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #limbah 

Berita Terkait

Kali Bekasi Kembali Tertutup Busa Putih

Megapolitan

Limbah Kiriman Ancam Kali Bekasi

Megapolitan

Kali Cileungsi Menghitam, Puluhan Warga Keracunan

Megapolitan

Beroperasi Meski Disegel, Perusahaan Jeans Digerebek

Megapolitan

Cemari Lingkungan, Warga Demo PT Aplus

Banten Raya

IKLAN