Nasional

Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan

Editor: Ali Rahman

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali.

INDOPOS.CO.ID - Pasca terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan pemindahan rekening dana haji ke BPKH, berdampak pada berbagai aspek keuangan dan penganggaran. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah pun merespon cepat regulasi baru dengan merelokasi anggaran BPIH ke APBN.

Perwakilan tiap Direktorat di Direktorat Jenderal PHU selama sehari penuh, Rabu (28/3) melakukan penyusunan relokasi anggaran tersebut. Bertempat di hotel Morisey Jakarta Pusat kegiatan dibuka secara langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali. Dalam sambutannya Nizar menegaskan penggunaan APBN dalam penyelenggaraan ibadah haji.

BACA JUGA : Viral! Install Aplikasi Lazada sekarang dapat Diskon Hingga 80% dan Gratis Ongkir Selama Ramadhan

"Seluruh anggaran petugas haji harus dari APBN, saat ini sebagian masih ditanggung melalui BPIH," kata Nizar, Jakarta, Rabu (28/3).

"Melalui APBN justru operaisonal petugas dapat menyesuaikan dengan Pagu yang ditetapkan Kementerian Keuangan dalam Standar Biaya Masukan (SBM)," ujar Nizar lebih lanjut.

Berikutnya Nizar menambahkan bahwa petugas haji merupakan bagian paling penting dalam pelayanan jemaah haji di Arab Saudi. Seharusnya petugas mendapat porsi yang memadai karena beban kerja sangat berat dan harus bekerja penuh waktu.

"DPR telah menyetujui memindahkan semua komponen kebutuhan petugas ke APBN," paparnya.

Dirjen juga berpesan agar Bagian Perencanaan PHU berjibaku dengan memperjuangkan pengajuan anggaran sekeras mungkin demi pelayanan jemaah haji. Para penyusun juga diperintahkan teliti dalam melakukan proses relokasi anggaran.

"Jangan perlakukan petugas haji seperti mesin atau robot, harus manusiawi dan sebanding antara hak dan kewajiban kerjanya," tegas Nizar didampingi Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan dan Humas PHU.

Menurut regulasi, penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional, Nizar menganggap sudah sewajarnya bila kebutuhannya dibiayai APBN. Nizar juga memerintahkan agar komponen anggaran yang akan disusun dalam kegiatan ini harus dilengkapi dengan data yang valid dan argumen yang kuat.

"Relokasi anggaran ini demi azaz keadilan. Semoga berdampak baik bagi penyelenggaraan ibadah haji ke depan," pungkasnya. (*/atr)

Berita Lainnya

Banner

Facebook

Twitter