Selasa, 23 Oktober 2018 11:30 WIB
pmk

Politik

Mantap! Mantan Napi Bakal Dilarang Nyaleg

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengatur larangan mengenai mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019. Regulasi tersebut segera dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk pertama kalinya. ”Sebenarnya di undang-undang (UU) tidak ada mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan mau kita masukkan," ungkap Hasyim Asyari, Komisioner KPU RI, Jumat (30/3).   

Menurut dia, mantan narapidana kasus korupsi tidak layak menduduk jabatan publik. Alasannya, karena telah berkhianat terhadap jabatan sebelumnya. "Pejabat itu diberi amanah, korupsi itu pasti ada unsur penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang itu ya berkhianat terhadap jabatannya," imbuhnya.

Selain itu, lanjut hasyim, semua calon anggota legislatif yang ikut Pileg 2019 juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Kewajiban itu akan diatur dalam PKPU tentang Pencalonan Pileg mendatang untuk kali pertama. 

Hasyim mengatakan, LHKPN tersebut nantinya diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Salah satu syarat yang harus diajukan caleg adalah menyerahkan LHKPN, caleg di semua tingkatan," tandasnya. 

Menurut Hasyim, nantinya lembaga antirasuah akan memberikan bukti bahwa caleg tersebut telah menyerahkan LHKPN. Bukti tersebut harus diserahkan kepada KPU, sebagai salah satu dokumen yang harus disertakan ketika pendaftaran calon.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (Sekjen KIPP) Kaka Suminta menilai rencana KPU melarang mantan napi ikut Pileg 2019 menjadi langkah maju dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. "Sepanjang itu menjadi kewenangan KPU, maka langkah ini harus kita dukung," katanya kepada wartawan, Jumat (20/3). 

Kaka melihat rencana ini bisa menjadi bagian dalam memberikan hukuman keras kepada para koruptor. Di sisi lain, ia juga mendukung kewajiban caleg untuk menyerahkan LHKPN sebagai syarat dalam Pileg 2019. "Diharapkan dukungan lembaga lain seperti KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan bisa membangun sinergi dengan KPU soal ini," ujarnya. 

Kaka juga berharap dua rencana ini perlu mendapat dukungan politik dari partai politik peserta Pemilu 2019. Hal itu ditujukan agar parpol bertanggung jawab mewujudkan pemilihan demokratis sekaligus berintegritas. 

Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch ( ICW) Almas Sjafrina menilai rencana KPU melarang mantan napi kasus korupsi ikut pileg merupakan sebuah langkah progresif. Sebab, rencana ini bisa mewujudkan pemilu yang demokratis sekaligus berintegritas.  "Bahkan, jangan cuma mantan narapidana, tapi juga calon-calon dengan status hukum tersangka atau terdakwa kasus korupsi," katanya, Jumat (30/3). 

Di sisi lain, Almas juga mendukung kewajiban caleg untuk menyerahkan LHKPN karena kewajiban ini sejalan dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). "Ini sesuai dengan undang-undang yang mengatur penyelenggara negara bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat," ungkap dia. 

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menekankan pentingnya partai politik menempatkan kader-kader berintegritas dalam Pileg 2019. Sebab, penempatan figur-figur yang bermasalah justru akan melanggengkan praktik korupsi di tingkat legislatif. "Apalagi kalau sampai mereka terpilih lalu melakukan praktik-praktik koruptif dan melakukan penyimpangan terkait kewenangan yang dimilikinya," ujarnya kemarin. 

Titi mengingatkan, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sangat merugikan negara dan kepentingan rakyat. Selain itu, korupsi merupakan perbuatan yang mengkhianati amanat rakyat. "Perilaku koruptif memperlihatkan secara kasat mata ketidakmampuan seseorang untuk menjadi pemimpin dan mengemban tanggung jawab untuk bekerja sebaik-baiknya kepentingan orang banyak," kata dia.

Titi mengungkapkan, parpol harus belajar dari banyaknya anggota DPR dan DPRD yang jadi terpidana kasus korupsi. Salah satunya dengan melihat beberapa anggota DPRD Malang yang baru-baru ini terlibat dalam dugaan korupsi masal. Hal itu membuktikan bahwa pencegahan korupsi bisa dilakukan pada saat proses pencalonan legislatif oleh parpol.  "Bukannya malah memberi karpet merah pada orang bermasalah dan punya rekam jejak buruk," tukasnya.

Kewenangan yang dimiliki seorang caleg harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Titi menilai apabila kewenangan legislatif dipegang oleh orang yang bermasalah, maka akan membuat kepentingan publik menjadi terabaikan. (aen)

 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kpu #pileg-2019 #mantan-napi-dilarang-nyaleg 

Berita Terkait

31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT

Nasional

KPU Wajib Plototi Pembiayaan Politik

Nasional

Mahasiswa Bersatu Sukseskan Pemilu

Politik

IKLAN