Kamis, 15 November 2018 03:47 WIB
pmk

Hukum

MA Terbitkan Surat Edaran Larang Tersangka Buron Mohonkan Praperadilan

Redaktur: Ali Rahman

Gedung Mahkamah Agung.

INDOPOS.CO.ID - Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO). Surat edaran tersebut

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2018 tertanggal 23 Maret 2018 itu ditandatangani oleh Ketua MA, Muhammad Hatta Ali. "Surat edaran ini ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia," Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada INDOPOS, Minggu (1/4).

Surat edaran ini, kata dia, untuk menyikapi praktek praperadilan yang akhir-akhir ini cenderung dimohonkan praperadilan oleh tersangka dengan status DPO. Menurutnya, ada tiga poin yang menjadi acuan oleh para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia terkait surat edaran tersebut.

"Pertama, dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status DPO, maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan," ungkapnya.

Kedua, jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya (tersangka)  maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima. "Ketiga, terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum," jelas Abdullah. (ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #mahkamah-agung 

Berita Terkait

IKLAN