Hukum

Tuntutan Jaksa terhadap Setnov Dinilai Ringan

Redaktur: Redjo Prahananda
Tuntutan Jaksa terhadap Setnov Dinilai Ringan - Hukum

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad mengkritik tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa korupsi pengadaan E-KTP, Setya Novanto hanya 16 tahun.

Menurut pengamat hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad, tuntutan yang pantas terhadap mantan ketua DPR itu adalah seumur hidup.

"Tuntutan itu belum maksimal, jika dibandingkan dengan pelaku korupsi seperti Akil Mochtar , Luthfi Hasan yg tuntutannya sangat berat. Bahkan Akil divonis seumur hidup," kata Suparji, kepada INDOPOS, Minggu (1/4).

Tidak hanya itu, tuntutanNovanto Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan juga dinilai ringan. Dirinya menilai seharusnya Novanto bisa dimiskinkan, seperti kebanyakan pelaku korupsi lainnya.

"Tidak dituntut dengan TPPU ( Tindak Pidana Pencucian Uang) yang bisa digunakan untuk melakukan pemiskinan. Padahal jaksa punya keyakinan berdasarkan alat bukti terbukti melakukan tipikor," ucapnya.

Dia menerangkan, tuntutan ini masih misterius. "Karena tidak komprehensif dugaan pidananya dan ditindaklanjuti fakta persidangannya," ucapnya.

Meski begitu, direktur eksekutif SA Institut ini berharapkasus Novanto menjadi titik penting pengungkapan kasus e-KTP.

"Khususnya terkait nama besar yang pernah disebut oleh Novanto," ujarnya.

Dirinya menambahkan, harus ada hitungan yang jelas kerugian negara mengalir ke siapa dan sudah berapa yang bisa dikembalikan.

"Banyak yang menduga akan terjadi tsunami hukum tetapi sepertinya antiklimaks dan tidak sesuai ekspektasi publik," tuturnya.

"Pendekatan hukum progresif. Hukuman tidak sekadar menghukum terdakwa tetapi juga harus memberi keadilan bagi masyarakat dengan mengembalikan uang negara yang diambil oleh para koruptor," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, Mantan Ketua DPR itu dituntut 16 tahun penjara oleh jaksa. Novanto juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa KPK menolak permohonan Setya Novanto untuk memeroleh status sebagai justice collaborator. Menurut jaksa, Novanto tidak memenuhi syarat sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

"Dari keterangan terdakwa, kami jaksa penuntut umum menilai terdakwa belum memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator. Untuk itu, jaksa belum dapat memenuhi permohonan terdakwa," ujar jaksa Abdul Basir saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/3).

Menurut jaksa, sesuai ketentuan perundangan, pemohon justice collaboratorharuslah seorang pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatan dan memberikan keterangan signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar.

Meski demikian, keterangan yang disampaikan terdakwa akan digunakan sebagai pertimbangan yang komprehensif, sehingga memberikan tuntutan pidana yang adil.

Novanto sebelumnya mengajukan permohonan sebagai justice collaboratorpada 10 Januari 2018.

Dalam perjalanan persidangan, Novanto juga menyebutkan sejjmlah nama yang diduga menerima alirang uang korupsi e-KTP. Di antaranya Puan Maharani dan Pramono Anung. (dil)

Baca Juga


Berita Terkait

Hukum / Dipindah ke Gunung Sindur, Agar Setnov Tobat

Headline / Setnov Salahgunakan Izin Berobat, ni Kronologinya

Megapolitan / 91 Tahanan Kehilangan Hak Pilih


Baca Juga !.