Rabu, 21 November 2018 03:22 WIB
pmk

utama

Cak Imin Bermanuver

Redaktur:

Muhaimin Iskandar

INDOPOS.CO.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberi sinyal akan mengevaluasi dukungannya kepada Pemerintahan Joko Widodo. Alasannya, Jokowi belum benar-benar melaksanakan agenda keumatan, terutama soal ekonomi keumatan.  PKB mengancam, jika Jokowi tidak segera mewujudkan agenda keumatan, maka partai yang berbasis warga Nahdatul Ulama (NU) ini akan menarik dukungannya kepada Jokowi.

Sinyal tarik dukungan itu disampaikan PKB melalui Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Daniel Johan. Ia mewakili ketua umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Pernyatan ini langsung mengundang berbagai komentar, karena dianggap bagian dari manuver Cak Imin menjelang Pilpres 2019. Maklum, Cak Imin sangat berkeinginan menjadi cawapres mendampingi Jokowi.

"Agenda ekonomi umat sangat penting," ungkap Daniel Johan, kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (2/4).

Wakil Ketua Komisi IV itu menuturkan, sejumlah program pemerintah Jokowi dirasa belum memenuhi agenda keumatan yang menjadi syarat PKB kembali mendukung tahun depan. Misalnya, terkait larangan penggunaan cantrang bagi nelayan.

Dia menegaskan, banyak nelayan yang merupakan warga Nahdatul Ulama (NU) pada akhirnya tak memiliki pekerjaan karena kebijakan yang salah. "Itu nelayan banyak warga NU yang nganggur karena kebijakan yang enggak benar," kata Daniel.

Selain itu, dia juga mengkritik, kebijakan pemerintah menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). "PNBP saja dinaikkan seratus persen. Edan," tandasnya.

Daniel mengatakan, program Jokowi yang dinilai tak berhasil akan menjadi masukan pada saat musyawarah pimpinan nasional (muspimnas) PKB pada Juni nanti. Apakah kemudian akan dijadikan salah satu indikator untuk mempertimbangkan kembali mengusung Jokowi pada pilpres 2019, ia mengatakan belum tahu.

"Belum tahu. Akan dibahas di muspimnas Juni nanti. Tentu akan menjadi salah satu masukan dan bahan evaluasi," imbuhnya.

Namun di satu sisi, tambah Daniel, pihaknya juga mengapresiasi penetapan Hari Santri oleh Presiden Jokowi. "Kita apresiasi kalau Hari Santri itu," tukas Daniel.

Diamini Ketua DPP PKB, Lukman Edy. Dia mengatakan, pihaknya juga punya syarat untuk Jokowi ingin mendapatkan hati partainya. Sebab, PKB sebagai partai berbasis Islam mengutamakan agenda keumatan.

"Tawaran kita kan dua hal itu, yang paling diprioritaskan adalah agenda keumatan. Kira kira visi misi lima tahun yang akan datang Jokowi ini mencantumkan agenda keumatan atau tidak," ujar Edy kepada wartawan, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani menilai, syarat PKB itu bertujuan agar dana keumatan ditambah serta manuver agar Cak Imin diduetkan dengan Jokowi pada pilpres 2019 nanti.

"Maksud PKB mungkin minta ditambah besar anggaran dan program keumatan. Ditambah lagi ketumnya ingin menjadi pendamping Jokowi," kata Irma saat dihubungi, Senin (2/4).

Irma menyebut, perhatian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terhadap program dan agenda keumatan sudah berjalan dengan baik, walaupun Indonesia bukan negara Islam. Contohnya, adanya anggaran untuk pembangunan madrasah, pembangunan masjid, pengelolaan dana haji lewat pembagian keuntungan.

"Wajar lah, selama ini program untuk umat berjalan sudah sangat baik," ujarnya.

Berangkat dari syarat PKB itu, Irma mengusulkan, agar Jokowi menaruh perhatian lebih terhadap marbot dan ustaz-ustadzMisalnya dengan memberikan upah serta anggaran untuk akomodasi mereka.

"Saya kira ke depan usul saya, marbot masjid wajib digaji.  Ustad-ustad diberi bantuan transportasi dan akomodasi perbulan meski harus diperjelas kriterianya," papar Irma.

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, PKB hingga saat ini belum mendeklarasikan mendukung Jokowi untuk pemilu 2019. Padahal, PKB telah menawarkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi.

"Tujuan yang pertama membangun market positioning. Jadi dia ingin memposisikan apa yang dibuat partainya baik itu program, sosok dan seterusnya di benak pemilih," kata Hendrawan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (2/4).

Tujuan kedua, kata Hendrawan, adalah menaikkan posisi tawar PKB di mata Jokowi. Hal ini berkaitan juga dengan jatah menteri untuk PKB jika kadernya tidak digandeng Jokowi sebagai cawapres.

"Membangun bargaining position, posisi tawar. Kalau belum apa-apa 'oh ya saya mendukung sampeyan', bisa-bisa menterinya hanya 1, 2," tukasnya.

"Kalau kita lama diulur, oke, kalau saya bukan Wapres apa? Minta ganti Menko 1, menteri 3 misalnya. Kan begitu, politik begitu," sambung dia.

Hendrawan memahami optimisme Cak Imin digandeng sebagai cawapres oleh Jokowi. Dia yakin Cak Imin optimis lantaran serius diproyeksikan PKB menjadi cawapres. "Mereka mengusung tapi tidak pede namanya main-main," tutupnya. (aen)

LANGKAH CAK IMIN MENUJU 2019

18 Februari 2018: Survei Populi Center menunjukkan elektabilitas Cak Imin sebagai cawapres  sebesar 2,1% dengan popularitas 7%

2 Maret 2018: Ketua DPP PKB Muhammad Lukman Edy mengatakan,  PKB sudah menawarkan Cak Imin agar menjadi cawapres mendampingi Jokowi dan Prabowo. Tapi jika ditolak, PKB membuat poros baru.

14 Maret 2018: Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, akhirnya meneguhkan tekad untuk maju sebagai calon wakil presiden 2019 dengan menggelar deklarasi sebagai cawapres.

25 Maret 2018: Berziarah ke makam mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan Kalibata

31 Maret 2018: Kiai di Jatim Dukung Cak Imin Jadi Cawapres

2 April 2018: Di Mataram, Lombok, Cak Imin mengaku amanah yang ditugaskan para ulama di Lombok untuk maju sebagai Cawapres 2019 sangat berat. Sebab di balik itu, ia juga mengemban tugas untuk mendorong penyatuan umat.


TOPIK BERITA TERKAIT: #muhaimin-iskandar #pemilu-2019 #pkb 

Berita Terkait

Ajak Kaum Milenial Awasi Pemilu

Politik

Pemilih Tak Beridentitas Capai 476.928 orang

Headline

IKLAN