Selasa, 20 November 2018 01:05 WIB
pmk

Nusantara

Mahasiswa Duduki DPRD, Demo Tuntut RDP Kenaikan Pertalite

Redaktur:

PROTES BBM-Ratusan mahasiswa berorasi dan menduduki kursi anggota DPRD Sumut saat berunjuk rasa di kantor DPRD Sumut, Medan, Senin (9/4). Foto : Sutan Siregar/Pumut Pos/JPG_

INDOPOS.CO.ID - Sekitar Seratusan mahasiswa dari sejumlah kampus mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) menuntut digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) melibatkan Pertamina, Senin (9/4). Dalam aksinya, mahasiswa pun sempat menduduki bahkan salat di gedung paripurna.

Awalnya, mahasiswa yang berasal dari beberapa kampus seperti USU, UNPAB, Polmed dan Polimedia merasa sempat dijanjikan untuk digelar RDP di Komisi B bersama Pertamina, membahas masalah kenaikan BBM jenis pertalite dan juga kelangkaan premium di masyarakat. Sehingga, kebijakan menaikkan BBM tersebut sangat memberatkan bagi kebutuhan hidup rakyat banyak.

"Mana janjinya, katanya mau digelar RDP hari ini, nyatanya anggota dewan menggelar paripurna. Itupun dibatalkan karena jumlahnya sedikit. Bagaimana kami mau percayakan suara rakyat kepada kalian," teriak koordinator aksi, Wira Putra.

Karena merasa permintaannya tidak diindahkan dewan, mereka pun meminta anggota DPRD Sumut memberikan jawaban yang pasti terkait jadwal RDP yang sempat dijanjikan kepada mereka pada akhir Maret lalu. Permintaan itu pun dipenuhi dua legislator yakni Muchrid Nasution (Choky) dan Aripay Tambunan yang menemui langsung mahasiswa.

Dari atas mobil komando, Aripay menyampaikan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah kewenangan pemerintah pusat. Pun begitu, mereka juga mengkaji mendengar terjadinya kelangkaan premium dan solar bersubsidi di masyarakat, sehingga perlu dipertanyakan langsung, mengapa hal itu terjadi.

"Untuk RDP, ini belum diputuskan di Banmus, jadi kalaupun kita paksakan pertemuannya tidak sesuai tatib, maka namanya rapat ilegal," sebutnya.

Bahkan Aripay mengaku telah berkomunikasi dengan Hiswana Migas, soal kelangkaan premium dan solar bersubsidi di Sumut. Informasi yang ia dapat bahwa kelangkaan tersebut adalah kebijakan pemerintah pusat yang ingin menarik keberadaannya dari lapangan.

"Saya juga sepakat dengan adik-adik mahasiswa. Tetapi Pertamina juga dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya pelaksana. Ini yang mengatur kementerian ESDM dan kementerian Keuangan," katanya.

Mendengar jawaban tersebut, mahasiswa pun memaksa masuk dan bertemu dengan pimpinan dewan. Namun permintaan itu sempat mendapat penolakan dari aparat kepolisian. Akibatnya, Aripay Tambunan dan Choky sempat ditahan mahasiswa dan tidak boleh keluar dari kerumunan massa sebelum permintaan mereka dipenuhi.

Menjawab hal itu, Aripay pun memberikan arahan agar ratusan mahasiswa diizinkan masuk dan digelar pertemuan di ruang Aula Gedung Baru. Sementara sebagian lainnya, dipersilahkan melaksanakan salat Dzuhur di masjid bersama anggota dewan.

Namun saat memasuki gedung, sebagian mahasiswa yang dipersilahkan masuk ke ruang aula, memilih naik ke atas dan menuju ruang rapat Paripurna di lantai 2 melewati selasar penghubung antar gedung.

Bahkan setelah di dalam, mahasiswa pun mengelar salat Dzuhur di depan kursi pimpinan dewan. Dalam sekejap, kondisi ruang mirip seperti agenda rapat paripurna yang kehadirannya maksimal, tidak seperti biasanya.

"Bagaimana kita mau percaya kepada wakil rakyat, jika dalam rapat saja mereka tidak disiplin. Agenda paripurna batal karena banyak yang absen. Jika mereka bisa, kita pun bisa paripurna di sini dan jadi wakil rakyat," kata seorang pengunjuk rasa.

Selain berorasi bergantian, ratusan mahasiswa yang memenuhi kursi anggota dewan serta kursi undangan dan pimpinan sidang, membentangkan spanduk yang memprotes kebijakan menaikkan BBM jenis pertalite dan kelangkaan BBM jenis premium serta menganggap DPRD Sumut tidak tepat janji.

Usai berorasi, mahasiswa pun diajak bertemu anggota dewan di aula gedung baru. Di dalamnya, Choky yang mewakili para dewan menyampaikan bahwa permintaan mahasiswa itu harus dituakan dalam rapat Banmus (Badan Musyawarah). Kemudian baru ditentukan kapan RDP menghadirkan Pertamina dan Biro Keuangan Pemprov Sumut bisa dilakukan bersama mahasiswa.

"Ini akan kita sampaikan segera untuk rapat Pimpinan Dewan. Nanti ada Banmus berjalan, disitu nanti kita masukkan. Kita usulkan 17 April digelar. Karena Banmus ini kan juga harus disetujui fraksi-fraksi. Makanya kita akan usulkan," sebutnya.

Mendengar itu, mahasiswa pun berharap tidak ada lagi pengingkaran janji untuk mengagendakan RDP seperti sebelumnya. Mereka pun berjanji akan hadir dalam jumlah maksimal pada saat RDP nantinya. Meskipun sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian, namun aksi berjalan tertib dan damai. (bal/ila/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #harga-bbm #demonstrasi 

Berita Terkait

Guru Honorer Mogok Mengajar

Megapolitan

Ribuan Pegawai Honorer Tuntut Keadilan

Jakarta Raya

IKLAN