Senin, 19 November 2018 06:13 WIB
pmk

Jakarta Raya

Lagi, Ombudsman Sentil Pemprov DKI

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - OMBUDSMAN Jakarta Raya kembali memberikan warning Pemprov DKI. Kali ini Ombudsman menemukan dugaan pelanggaran administrasi terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu menegaskan, penerbitan SHM dan SHGB itu melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Seperti penerbitan 62 SHM di Pulau Pari tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Ayat 1, 2, 3, dan 4 serta Pasal 26 Ayat 1, 2, dan 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

”Pada proses pengukuran, warga yang berbatasan dengan bidang-bidang tanah tidak mengetahui dan hasil pengukuran atau daftar peta bidang tanah tidak diumumkan, sehingga tidak ada kesempatan warga untuk menyatakan keberatan,” ujar Dominikus Dalu di kantornya, Jakarta, Senin (9/4).

Ia menilai, penerbitan SHM syarat dengan dugaan monopoli kepemilikan hak atas tanah dan peralihan fungsi lahan di Pulau Pari yang bertentangan dengan Pasal 6, 7, dan 13 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Untuk penerbitan 14 SHGB, lanjut Dominikus pihaknya menilai Kantor Pertanahan Jakarta Utara melanggar UU Nomor 5 Tahun 1960, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Dominikus, penerbitan 14 SHGB di Pulau Pari mengabaikan fungsi sosial tanah, adanya monopoli kepemilikan hak, mengabaikan kepentingan umum dalam pemanfaatan ruang, melanggar RTRW (kawasan permukiman) dan melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.

”Kami menilai Kantor Pertanahan Jakarta Utara tidak melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pemegang SHGB. Sejak tahun 2015 mereka membiarkan tanah itu telantar,” terangnya. Ia meminta, harus dilakukan pengukuran dan pemetaan ulang terhadap kepemilikan hak atas tanah di Pulau Pari. Oleh karena itu, bagi warga yang memiliki hak atas tanah, agar segera diproses untuk memperjelas status kepemilikan berdasarkan ketentuan di Undang undang (UU).

”Jangan hanya di Pulau Pari saja. Pemprov DKI harus inventarisasi seluruh Pulau di Kepulauan Seribu. Kami harap hasil korektif nanti bisa disampaikanpada Ombudsman dalam waktu 60 hari,” tegasnya. Hal yang sama diungkapkan Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih. Ia mengatakan, ada maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.

”Dari pemeriksaan kami atas kesesuaian dokumen dan semua berita acara ada maladministrasi,” ujarnya. Ia meminta, Pemprov DKI untuk mengembalikan fungsi hunian di Pulau Pari. Karena itu, sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Sebagai upaya perlindungan terhadap pulau-pulau kecil, nelayan, lingkungan, dan ekosistem laut.

”Kalau ingin mengembangkan kawasan wisata, Pemprov DKI harus membangun kawasan tersebut terintegrasi dengan kepentingan warga Pulau Pari,” katanya. Di tempat yang sama, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan menaati masukan Ombudsman. Masukan tersebut, menurut Sandiaga tercantum dalam laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman terkait penerbitan SHM dan SHGB PT Bumi Pari Asri dan PT Bumi Raya Griyanusa di Pulau Pari.

Ia mengapresiasi tindakan Ombudsman yang telah memperhatikan keluhan warga. Pihaknya berjanji akan memastikan penelusuran kepastian hukum dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, ke depan Pemprov DKI ingin merangkul dunia usaha dengan memberikan kepastian hukum juga melibatkan masyarakat.

Sandiaga mengakui, pada kasus Pulau Pari pihaknya sebagai pihak terkait. Sementara pihak terlapornya Kantor Tanah Jakara Utara Kementerian ATR dan BPN. ”Laporan ini akan kami konsultasikan. Namun, kami akan melakukan koreksi,” ujarnya.

Ke depan, setiap perbaikan, menurut Sandiaga pihaknya akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam pengembangan kawasan pariwisata. Selain pengembang tetap memperhatikan lingkungan hidupnya.”Kami akan berkoordinasi secara internal dengan pihak Ombudsman. Ia berjanji ke depan akan inventarisasi aset-aset milik Pemprov DKI di kawasan Kepulauan Seribu menjadi pariwisata berbasis lingkungan,” terangnya. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemprov-dki #ombudsman 

Berita Terkait

Pendekatan Ini Atasi Masalah Ekosistem Danau di Jakarta

Jakarta Raya

Anggaran Revitalisasi TIM Capai Rp 1 Triliun

Jakarta Raya

DKI Responsif, Jabar Belum Ada Kabar

Megapolitan

Anies Minta Cawagub Taati Visi Kampanye

Jakarta Raya

Penerapan ERP Jadi Solusi Kemacetan

Jakarta Raya

IKLAN