Kamis, 15 November 2018 03:28 WIB
pmk

Nasional

Mendag Tidak Mau Disebut Ada Temuan BPK

Redaktur:

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

INDOPOS.CO.ID - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengaku sudah melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam kegiatan impor beras, gula dan sapi. Sehingga menurut Mendag, tidak ada lagi hal yang menjadi persoalan. Terlebih disebut sebagai temuan.

"Tidak ada soal. Baca tidak temuannya apa? Kami sudah mengikuti dan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan BPK," ujar Enggar saat ditemui INDOPOS di kantornya, Senin (9/4).

Kementerian  Perdagangan (Kemendag) memang tengah mendapat sorotan. Hal itu menyusul laporan ikhtisar BPK ke presiden.  Menurut BPK, ada data tidak sinkron antar menteri terkait impor. Lembaga tersebut juga merekomendasikan Kemendag supaya impor harus sesuai kebutuhan dalam negeri. Seperti alokasi beras, gula dan sapi. Selain itu BPK juga menemukan ada dokumen yang tidak lengkap dari perusahaan yang mengajukan impor.

Terkait pengawasan impor, menurut Mendag, pihaknya akan memperketat. Misalnya importir pangan yang mendistribusikan barangnya sedikit-sedikit, sehingga harga naik. "Kita awasi. Nanti kita bongkar gudang," ujarnya.

Sementara itu,  Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menambahkan, ada beberapa hal temuan yang menurut BPK tidak pas. Ada prosedur yang harus diikuti. Padahal kita ada mekanisme lain.

"Misalnya, harus melihat produksi  dalam negeri. Kita perlu ada rekomendasi. Dari mana saja. Kalau dari perindustrian dari Kemenperin, pertanian, kementrian Pertanian,” kata Oke.

Tapi semua temuan itu tambahnya, mengarah kepada perbaikan sistem. “Jadi mekanisme perijinan ini harus dibuat secara sistemik. Manakala ada kelengkapan yang tidak lengkap, maka tidak boleh keluar," ujar Oke, di kantornya Senin (9/4). 

Ia menambahkan, Kemendag sudah  Melakukan rekomendasi BPK. Seperti melakukan perbaiki portal. "Ada perbaiki sistem. Rekomendasinya rata-rata itu," ujarnya. 

Disinggung ada data yang tidak sama dengan kementerian lainnya, Oke mengatakan, perlunya sistem yang terintegrasi. "Kalau kita pakai sistem, kita bisa mendorong sistem di kementrian lain untuk input ke kita. Sistemnya nyambung. Kita sudah upayakan. Membangun sistem dan mengkoordinasi portal dengan kementerian dan lembaga, memang agak lama," jelasnya.

Lebih lanjut Oke menjelaskan, BPK juga mengatakan Kemendag tidak  mengitung-hitung  produksi dalam negeri. "Lah kitakan pakai rekomendasi.  selama ada rekomendasi stok kurang kita pakai,” tegasnya. Harusnya, menurut dia, ada rekomendasi produksi dalam negeri.

"Kita kan ada itu, tata niaga impor.  Ini kan temuan yang sebelumnya," imbuhnya.

Oke menambahkan,  BPK meminta produksi dalam negeri dipertimbangkan. Serta ada yang tidak lengkap saat impor. Menurutnya, pihaknya  ada dua sistem. Sistem yang tidak nge-link. Tapi pihaknya sudah mengetahui.  Misalnya untuk setiap perusahaan, jika mau mendapatkan persetujuan hak impor,  harus punya hak akses.

Untuk membuaat hak akses ada dokumen  yang harus dilengkapi. Seperti NPWP,  SIUPP dan sebagainya. "Saat mengajukan persetujuan impor lagi, tertera lagi. Tapi karena sudah punya hak akses tidak perlulah melengkapi itu. Tidak perlu duplikasi atau ditanyain lagi. Tapi itu terlihat  BPK  kok yang ngajuin impor dokumen tidak lengkap diberi ijin. Padahal pengusaha ini sudah punya hak akses. Kalau melengkapi lagi, dobel. Tapi tetap itu jadi temuan," pungkasnya. (dai) 


TOPIK BERITA TERKAIT: #impor-beras #mendag-ri 

Berita Terkait

Stok Aman, Bisa Ekspor Beras

Nasional

Data Beras Berantakan, Perbaiki Dulu Baru Impor

Nasional

Impor Beras Menjadi Blunder

Nasional

IKLAN