Kamis, 19 Juli 2018 04:20 WIB
BJB JULI V 2

Hukum

Demokrat Tuding Putusan PN Jaksel soal Century Cacat Hukum

Redaktur: Redjo Prahananda

Foto : Ilustrasi

INDOPOS.CO.ID - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai putusan praperadilan PN Jakarta Selatan mengenai Wakil Presiden Boediono harus ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus bailout Bank Century merupakan cacat hukum.

Ia menjelaskan, praperadilan adalah sarana untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya setiap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Mulai dari sah tidaknya penangkapan, penahanan sesuai dengan Pasal 77 huruf a KUHAP. Lalu, yang terbaru berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 juga menguji sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka.

"Itulah wewenang Praperadilan di KUHAP dan perluasannya sebagaimana Putusan MK No.21/2014. Dikatakan praperadilan ini adalah semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik," kata Jansen saat dihubungi, Rabu (11/4).

Untuk itu, ia meminta agar Mahkamah Agung (MA) sebagai instusi yang mengawasi produk peradilan, termasuk putusan ini agar serius meluruskan kesalahan ini.

"Jadi Mahkamah Agung sebagai institusi yang bertanggung jawab harus segera meluruskan putusan praperadilan ini. Mungkin ada yang mengatakan putusan ini progresif. Tapi ini jenis progresif yang merusak," katanya.

Diketahui, sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus Century.

Dalam sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Effendi Mukhtar memutuskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan penyidikan kasus skandal Bank Century dan meminta KPK untuk menetapkan tersangka terhadap mantan Wakil Presiden, Boediono.

PN Jaksel dalam putusan nomor 24 pid.pra 2018 menolak seluruh eksepsi termohon, dan dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.

Dalam amar putusannya, hakim tunggal Effendi Mukhtar menyebutkan bahwa kasus tersebut dapat ditangani oleh penegak hukum lain yakni kepolisian dan kejaksaan.

"Atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," bunyi petikan putusan Hakim Effendi Mukhtar. (aen) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #putusan-praperadilan-pn-jakarta-selatan #century #demokrat 

Berita Terkait

IKLAN