Kamis, 15 November 2018 10:04 WIB
pmk

utama

Prabowo Jadi King Maker Saja

Redaktur:

Prabowo Subianto . Foto Indopos

INDOPOS.CO.ID – Pernyataan Prabowo Subianto siap menerima mandat dari partai dalam acara rapat koordinasi nasional Partai Gerindra, disambut biasa saja oleh pendukung Gatot Nurmantyo. Garuda Nusantara Center ( GN Centrer), pendukung Gatot tersebut malah berharap Prabowo tidak maju dalam pilpres mendatang. Cukup King Maker saja.

"Bagi saya itu bukan deklarasi. Prabowo menyatakan siap menerima mandat dari partainya saat rakornas. Artinya Prabowo belum tentu menjadi capres," kata inisiator Garuda Nusantara Center ( GN Centrer) Andriyanto, kepada INDOPOS., Rabu (11/4) 

GN Centre meyakini Prabowo tidak akan menjadi capres. Dirinya mengacu saat PDIP memberi mandat kepada Megawati Soekarnoputri untuk menjadi capres 2014 lalu.

"Meski PDIP menang pemilu tapi usung Jokowi. Jadi saya harap Prabowo ikuti jejak Mega sebagai king maker," ujarnya.

Namun jika Gerindra tetap mengusung Prabowo menjadi capres, maka dirinya berharap  poros ketiga  antara Demokrat, PKB  dan PAN  bisa terwujud.

"Nah, poros ketiga ini sangat ideal untuk mengusung Gatot- Rizal Ramli," tambahnya.

Terpisah, Partai Amanat Nasional (PAN) justeru menyatakan Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan layak menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto pada pilpres 2019. Pasalnya, semua kriteria yang dibutuhkan untuk mendampingi Prabowo diyakini ada pada diri ketua umum partai berlambang matahari terbit itu. Hal itu pasca Partai Gerindra mendeklarasikan ketua umumnya sebagai calon presiden (capres).

"Semua kriteria yang dibutuhkan ada di diri Pak Zulhasan (Zulkifli Hasan, red). Oleh sebab itu sangat cocok bila Prabowo bersanding dengan Pak Zulhasan," ungkap Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal PAN kepada wartawan, Rabu (11/4).

Sementara, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, partainya belum memutuskan mendukung Prabowo Subianto dalam pilpres 2019. Meskipun dirinya dan petinggi PKS menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saat ditanya apakah PAN akan mendukung Prabowo, kami belum ambil keputusan," tegas Zulhas, Rabu (11/4).

Dia mengatakan, arah koalisi dan dukungan PAN dalam pilpres 2019 belum bisa ditentukan. Sehingga, kemungkinan awal Mei 2018 baru terlihat arahnya yaitu, usai PAN melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

Zulhasan mengaku, PAN menggagas koalisi nasional yaitu koalisi yang rasional, berkualitas, mempersatukan dan menjalin kembali merah putih. Karena, PAN tidak ingin bangsa Indonesia terpecah-pecah.

"Pilpres dimaknai sebagai kontestasi untuk berbuat yang terbaik bagi Indonesia, bagi persatuan dengan harapan rakyat sejahtera, dapat pemimpin yang amanah dan program kerja yang bagus," ujarnya.

Zulkifli yang juga Ketua MPR RI itu mengaku, dirinya sudah bertemu dengan petinggi parpol lain seperti Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar dan Partai Gerindra. Dia mengatakan, kedatangannya dalam Rakornas Gerindra itu karena etikanya ketika ada pihak mengundang hadir maka dirinya wajib hadir dan akan membicarakan prospek Indonesia ke depan.

"Kalau PAN diundang maka kami akan datang dan bicara. Kalau PDIP mengundang maka kita harus bicara. Lalu kalau Golkar mengundang maka kita bicara dan apabila PKB mengundang dan kita bicara," tuturnya.

Diketahui, Partai Gerinda resmi mencalonkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai capres 2019 dalam acara Rakornas. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pemberian mandat Prabowo sebagai capres 2019 setelah melalui proses yang panjang dengan menyerap aspirasi rakyat berbagai daerah dan jutaan kader Partai Gerindra.

"Dalam Rakornas Partai Gerindra menentukan arah kebijakan nasional tentang rekrutmen dan seleksi calon legislatif serta pembahasan aspirasi rakyat Indonesia tentang desakan agar Prabowo Subianto kembali dicalonkan secara resmi oleh Gerindra," kata Muzani dalam keterangan tertulisnya.

Muzani mengatakan, dalam Rakornas itu diikuti sebanyak 34 Ketua DPD tingkat provinsi Partai Gerindra, 529 Ketua DPC tingkat kabupaten serta 2.785 orang anggota DPRD kabupaten kota dan 251 orang anggota DPRD tingkat provinsi dan 73 anggota DPR RI.

"Secara bergantian menyampaikan aspirasi konstituen yang menginginkan Prabowo Subianto maju calon presiden," ujar Muzani.

Atas dasar aspirasi tersebut, kata Muzani, maka Partai Gerindra secara resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres dan sekaligus memberikan mandat penuh untuk membangun koalisi dan memilih calon wakil presiden.

Dalam video pidato penerimaan mandat sebagai calon presiden, Prabowo Subianto menegaskan, menerima mandat tersebut dan akan segera bergerak membangun koalisi pilpres. Prabowo juga memerintahkan seluruh kader turun bersama rakyat siang dan malam serta berjuang dengan rakyat.

 "Saya siap menerima mandat asal PAN dan PKS mendukungnya," kata Prabowo.

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono optimis PKS dan PAN bakal berkoalisi dengan Gerindra mendukung  Prabowo Subianto jadi capres 2019. Dia yakin, PKS dan PAN tidak akan pindah ke koalisi lain.

"Kami percaya sama sahabat-sahabat partai kita yaitu partai PKS dan PAN, karena kami bertiga ini sudah seperti saudara ya,” kata arief.

Artinya, tambah dia,  sama-sama berjuang untuk melakukan perubahan besar yang lebih baik bagi Indonesia. Sangat tidak mungkin mereka itu akan pindah ke hati lain ya.” Artinya saya percaya dengan kawan-kawan di PKS dan PAN pasti akan mengusung pak Prabowo Subianto," papar Arief, Rabu (11/4).

Keyakinan dirinya, kara Arief, PKS dan PAN bergabung karena dua partai itu ikut hadir dalam Rakornas Gerindra. "Kenapa? Tadi hadir misalnya petinggi-petingginya komplit. (PKS, red) ada Kak Sohibul ada Sekjennya, (PAN, red) ada Pak Amien, Pak Zulkifli ada Pak Eddy dan juga tokoh tokoh masyarakat dan agama. Artinya saya yakin kawan-kawan saya di PAN dan PKS itu orang yang ingin melakukan perubahan bersama kami untuk Indonesia yang lebih baik," tutur Arief.

Lebih lanjut, Arief juga tak khawatir soal PAN dan PKS belum menyatakan sikap resmi mengusung Mantan Danjen Kopassus itu. Sebab partai pendukung Jokowi juga belum menyatakan sikap mengusung Joko Widodo. Menurutnya, sikap jelas para parpol pendukung dinyatakan saat sudah ada cawapresnya.

"Pak Joko Widodo juga belum ada hitam di atas putih kok, emang udah ada? Kan belum ada hitam di atas putih bahwa partai partai yang ada di pemerintah saat ini akan mengusung Jokowi, mana ada? Kan belum ada. Karena belum ada cawapresnya," imbuhnya.

Ia minta tunggu saja dan yakin  PKS dan PAN akan sejalan dengan kita untuk melakukan perubahan besar dan bangkit dari keterpurukan bangsa ini

Terpisah, Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara PKS, Nasir Djamil ikut angkat bicara. Menurutnya, Prabowo Subianto mengaku telah siap diusung menjadi capres 2019. Sebagai partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra di pilpres 2019, PKS akan berusaha menaikkan elektabilitas Prabowo.

"Tentu PKS selama ini kan bersama Gerindra. Dan tentu saja ekspektasi dari Gerindra dan PKS itu diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas Prabowo," kata Nasir kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/4).

Menurutnya, saat ini elektabilitas Prabowo cenderung stagnan. Namun, elektabilitas mantan Danjen Kopassus itu bisa berubah. "Karena harus kita akui juga bahwa paling tidak survei yang ada kan elektabitas Pak Prabowo itu ya stagnan. Karena itu memang kita liat saja nanti seperti apa apakah memang deklarasi hari ini ibarat mobil yang terus melaju kencang atau seperti apa karena dinamika politik kita tidak tahu seperti apa nanti," paparnya.

Anggota Komisi III DPR itu tidak mengetahui penyebab stagnannya elektabilitas Prabowo. Tetapi, ia menduga stagnasi itu terjadi karena Prabowo belum turun ke daerah seperti Presiden Joko Widodo yang juga berniat maju pilpres 2019.

"Tetapi bisa jadi karena beliau belum bergerak dan belum melakukan semacam kunjungan ke daerah dibandingkan Pak Presiden Jokowi yang selalu berkunjung ke daerah-daerah. tentu liat hasilnya nanti," ucapnya.

Pandangan Pengamat

Lantas, bagaimana komentar para pengamat politik soal pencapresan Prabowo? Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, ada satu hal yang menentukan pertarungan menuju RI 1 itu, yakni sosok calon wakil presiden.

"Jokowi versus Prabowo hal menarik di wakilnya. Karena wakil bisa menjadi penambah elektabilitas dari kedua capres itu," ujarnya kepada INDOPOS, Rabu (11/4).

Dari berbagai hasil survei, dia melihat, Jokowi berada di posisi teratas. Namun, hasil survei tidak sampai 50 persen, rata-rata hanya 30 sampai 40 persen.

Sebagai calon petahana, kata dia, ada permasalahan selama Jokowi memimpin. Sehingga, tingkat kepuasan tidak mencapai 50 persen. Untuk itu, diperlukan cawapres yang mampu meningkatkan elektabilitas.

"Siapa wakil? Itu orang yang bisa mengangkat elektabilitas itu," kata dia.

Menurut dia, cawapres Jokowi harus mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, seperti kesenjangan sosial dan utang luar negeri serta menangani rapuhnya persatuan nasional.

"Selain ekonom, sosok wakil Jokowi juga harus seorang agamis. Guna meraih suara mayoritas umat Islam yang selama ini merasa terzolimi  oleh pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla)," ucapnya.

Dirinya juga berpesan yang sama untuk Prabowo. Dia menyatakan, mantan Danjen Kopassus itu harus memilih wakil dari seorang yang paham ilmu ekonomi dan agamis.

"Jokowi dan Prabowo bukan seorang ekonom. Maka wakilnya harus ekonom plus seorang agamis. Agar tercipta duet nasionalis-agamis," jelasnya.

Dia pun menjelaskan, ada persoalan fundamental, di mana Indonesia kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa dan liberalisme menghancurkan sendi-sendi kehidupan. "Untuk itu seorang wakil dari mereka harus bisa memecahkan persoalan tersebut," jelasnya.

Ketika ditanya siapa sosok yang tepat menjadi wakil Jokowi dan Prabowo, Hendri menjelaskan itu bisa dilihat pada sosok tiga nama.

" Rizal Ramli, dia seorang pakar ekonomi dan juga dekat dengan ulama. Atau mungkin dengan ibu Susi Pudjiastuti, yang juga praktisi ekonomi, atau dengan TGB (Tuan Guru Bajang) yang mewakili sosok agamis dan muda," ujarnya.

Atas dasar itu, dirinya menyangsikan nama Muhaimin Iskandar (PKB), Zukifli Hasan (PAN) dan Agus Yudhoyono (Demokrat) bisa mewakili Jokowi maupun Prabowo.

"Saya pikir ketiga orang itu tak dipilih Jokowi ataupun Prabowo. Khususnya untuk Jokowi. Penolakan akan datang  dari PDIP dan Golkar sebagai pengusung terbesar suaranya," ucapnya.

Sejauh ini, dia melihat situasi politik nasional tidak ada yang pasti. "Meskipun berseberangan di tingkat nasional, namun mengusung calon yang sama di tingkat daerah saat Pilkada serentak.

"Sangat sulit memprediksi secara ilmiah dari yang dilakukan elit politik. Itu khas Indonesia susah disimpulkan secara ilmiah. Deklarasi itu istilah mengetes pasar. Begitu dilempar situasi politik seperti apa," tambahnya.

Diketahui pada Pilpres 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih 70.997.833 suara (53,15 persen) unggul atas Prabowo Subianto-Hatta Rajaya yang mengumpulkan  62.576.444 suara (46,85 persen).

Pendapat serupa juga diutarakan oleh pengamat politik LIPI Siti Zuhro. Kepada INDOPOS, ia berpendapat, pasangan calon yang ideal untuk Jokowi dan Prabowo adalah yang saling melengkapi," ucapnya.

Menurut Siti, di tataran nasional pasangan ini menjadi dwi tunggal. "Artinya dalam pemilu,  keberadaan dan peran cawapres adalah menyempurnakan kemenangan," tambahnya.

Namun, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago secara tegas menyebut Prabowo harus memilih calon wakil yang mampu mempunyai basis massa. Dirinya pun lebih mengimbau agar Prabowo mengambil wakilnya dari kader PKS.

"Dari kader PKS bisa Anis Matta, Mardani Ali Sera ataupun Anies Baswedan yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta," tuturnya. (aen/dil)


TOPIK BERITA TERKAIT: #prabowo-subianto #partai-gerindra #pemilu-2019 

Berita Terkait

Malam Ini, KPU Tetapkan DPT Hasil Perbaikan

Headline

Megawati Mau Pensiun

Headline

Soal OSO, KPU Tunggu Salinan Putusan PTUN

Nasional

Datangi Sekolah, KPU Bidik Pemilih Milenial

Politik

Tak Cerminkan Sikap Pahlawan

Politik

IKLAN