Kamis, 15 November 2018 01:44 WIB
pmk

Jakarta Raya

Anies Masih Konsisten Hentikan Reklamasi

Redaktur:

LAUT - Tampak pulau reklamasi di kawasan Teluk Jakarta, yang ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan menjadi salah satu janji kampanyenya. ISMAIL POHAN/INDPOS

INDOPOS.CO.ID - Reklamasi tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Hal ini dianggap sebagai bentuk konsistensi Gubernur Anies Baswedan, dalam menolak proyek senilai Rp 500 triliun yang hanya menguntungkan para pengembang raksasa itu.

“Langkah gubernur yang tidak memasukkan program reklamasi dalam RPJMD patut diapresiasi,” ujar Direktur Eksekutif  Jakarta Publik Service (JPS), M Syaiful Jihad, Rabu (11/4).

Syaiful mengatakan, butuh keberanian besar bagi gubernur untuk tetap bertahan pada janji menolak reklamasi. Untuk itu, ia berharap seluruh pihak memberikan dukungan kepada kebijakan tersebut. Terutama kalangan DPRD DKI Jakarta, diharapkan berada di pihak gubernur, untuk menghentikan reklamasi. “Reklamasi sama sekali tidak memberikan manfaat bagi warga ibu kota. Bahkan, pengurukan laut menjadi pulau palsu itu menimbulkan kerusakan lingkungan serta memicu banjir Rob di kawasan Jakarta Utara semakin parah,” katanya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masih setia pada janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi di teluk Jakarta.

Dia mengklaim dengan bukti bahwa kebijakan reklamasi tak masuk dalam RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 yang sedang dalam tahap pengesahan bersama DPRD. RPJMD akan menjadi acuan kebijakan dan anggaran Anies-Sandi selama lima tahun ke depan. "Kalau RPJMD kan menjelaskan apa yang akan kami kerjakan. Jadi dari situ Anda bisa lihat jelas apa yang kami kerjakan tidak menyebutkan soal reklamasi. Artinya bahwa itu bukan dari rencana kami," kata Anies.

Anies menambahkan, pulau reklamasi yang terlanjur dibangun akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Namun, dia tak menjelaskan secara rinci akan digunakan untuk apa pulau-pulau tersebut.

Sementara itu, dalam salinan draf RPJMD, Pemprov DKI Jakarta disebut akan menyiapkan manajemen pengelolaan pesisir agar lingkungannya lebih berkualitas dan warga lebih sejahtera dan maju.

"Pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta, diletakkan dalam kerangka pengembangan tata ruang dan zonasi pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah administratif Pemprov DKI Jakarta. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah tumbuh kembangnya kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik," demikian tertuang dalam draf RPJMD.

Lebih lanjut, dalam RPJMD juga tertulis akan dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi Teluk Jakarta, karena saat ini sudah ada pulau buata yakni Pulau C, D, G, dan K. Kajian atau audit yang dilakukan terkait kualitas air laut dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove; kondisi dan pengaruh hidrodinamika laut dalam flushing limbah, sampah maupun sedimen yang masuk ke teluk; kondisi kimia dan biologi lapisan tanah di dasar Teluk Jakarta pada tiap-tiap kedalaman tertentu serta perkiraan resiko subsiden di Teluk Jakarta; kondisi fishing ground; tren penurunan muka air tanah; dan tren penuruna muka tanah.

"Hasil pemetaan/audit lingkungan ini akan menjadi dasar dari perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang pulau reklamasi serta menjadi dasar penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan penetapan Peraturan Daerahnya," seperti tercantum dalam draf RPJMD. (nas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #reklamasi 

Berita Terkait

Lahan Reklamasi Diusulkan untuk TPST

Jakarta Raya

Jembatan Reklamasi PIK 2 Ilegal

Banten Raya

Haji Lulung Apresiasi Penyegelan Pulau Reklamasi

Jakarta Raya

Soal Reklamasi, Sandiaga: Semua ke Anies

Jakarta Raya

IKLAN