Selasa, 23 Oktober 2018 11:32 WIB
pmk

Nusantara

Massa di Sumbar Tuntut Jokowi Tuntaskan Kasus Novel

Redaktur:

NYALAKAN LILIN-Puluhan penggiat antikorupsi di Sumbar melakukan aksi satu tahun kasus penyidik KPK Novel Baswedan di Kota Padang, Rabu (11/4). Foto : Taufik Hidayat/Padang Ekspres/JPG

INDOPOS.CO.ID - Koalisi Masyarakat Sipil Sumatra Barat Antikorupsi menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk langsung turun tangan dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk bisa mengungkap tuntas kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tidak adanya perkembangan signifikan yang mampu dicapai pihak kepolisian selama satu tahun terakhir membuat gerah puluhan penggiat korupsi di Sumbar yang melakukan aksi di Tugu Gempa, Taman Melati, Kota Padang, Rabu (11/4).

Dalam aksinya, masa menggelar rentetan orasi, aksi treatikal, dan pembacaan puisi sebagai bentuk dukungan terhadap Novel Baswedan. Selain menyoroti kurang maksimalnya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian, masa juga menuntut kepada pihak-pihak terkait untuk segera menuntaskan berbagai kasus korupsi yang saat ini juga tengah di Sumbar, seperti kasus SPJ fiktif yang baru menjerat satu tersangka.

”Korupsi tidak hanya terjadi di lingkup nasional tapi untuk provinsi Sumbar juga terdapat banyak kasus korupsi juga sebenarnya yang harus jadi perhatian bersama. Seperti, kasus SPJ fiktif yang baru menjerat satu terdakwa padahal fakta-fakta persidangan ada beberapa yang menyebutkan nama,” jelas penggiat Anti Korupsi Sumbar Resma Bintani Gustal kepada Padang Ekpres di lokasi aksi, Rabu (11/4).

Selain kasus SPJ fiktif, pihaknya juga menyoroti terkait kasus rumah dinas wali kota Padangpanjang yang melibatkan istri sang wali kota. ”Sikap kami tetap sama, usut segera kasus-kasus ini sampai tuntas. Serta kasus korupsi lain juga harus segera diungkap,” kata perempuan yang juga berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta itu.,

Sementara itu, perwakilan Masyarakat Sipil Sumbar Anti Korupsi, Hendriko Arizal, mengungkapkan bahwa kasus Novel merupakan ancaman serius terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Ia mengingatkan Presiden Jokowi untuk bersikap tegas dalam mengusut serta mengungkap aktor intelektual di balik serangan tersebut.

Penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, terjadi tepat satu tahun lalu, pada 11 April 2017. Novel disiram air keras oleh orang tidak dikenal saat pulang dari menjalankan salat subuh. Opini yang terbangun di tengah masyarakat, kejadian ini diduga kuat erat kaitannya dengan kasus korupsi e-KTP yang tengah diusut KPK.

"Teror terhadap Novel merupakan ancaman terhadap agenda pemberantasan korupsi.  Orang atau kelompok yang melakukan terror terhadap Novel ini tentu memiliki tujuan agar proses hukum terhadap kasus yang sedang ditangani KPK terhenti," kata Hendriko.

Sayangnya, lanjut Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ini, Presiden dan Kapolri seolah tidak peduli terhadap kasus ini. Hingga kini pun otak intelektual dan pelaku penyiraman tersebut masih belum terungkap. Ia memandang, penegak hukum seperti tidak ada keseriusan untuk mengungkap kasus ini.

Kasus novel ini, lanjutnya, setidaknya membuktikan bahwa negara telah gagal dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi siapa pun yang bekerja untuk melawan korupsi di Indonesia. Di luar semua itu, Hendriko mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat Indonesia perlu tahu siapa dalang di balik aksi teror yang terjadi terhadap Novel Baswedan ini.

"Sampai kapan presiden akan membiarkan kasus ini? Apa harus menunggu Kepolisian angkat tangan dulu, baru Presiden akan bertindak? Novel Baswedan butuh keadilan," pungkasnya. (y/jpg)


TOPIK BERITA TERKAIT: #novel-baswedan #kpk #jokowi 

Berita Terkait

IKLAN