Rabu, 21 November 2018 09:25 WIB
pmk

Hukum

Kasus Kredit Bank Mandiri 1,4 Triliun, Kejagung Pertimbangkan TPPU

Redaktur: Redjo Prahananda

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, M Adi Toegarisman. (Yudha Krastawan)

INDOPOS.CO.ID - Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan untuk menerapkan  pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap para tersangka kasus dugaan penyimpangan kredit Bank Mandiri Cabang Bandung kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) tahun 2015. 

Hal ini dipertimbangkan mengingat kerugian negara yang sangat besar yakni mencapai Rp 1,4 triliun. "Itu kan tergantung fakta, tunggu saja," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman di Kejagung, Kamis (12/4). 

Saat ini, dituturkan Adi, penyidik masih mengumpulkan alat bukti terkait perbuatan tersangka melakukan TPPU. "Ini lagi jalan, kita tunggu saja," ujarnya. 

Menurutnya, apabila bukti yang ditemukan sudah cukup, maka pihaknya bakal langsung menjerat para tersangka kasus tersebut dengan sangkaan TPPU. Namun, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen itu belum memastikan kapan alat bukti tersebut bisa segera diperoleh oleh penyidik. "Lihat saja perkembangan nanti," jelas Adi menimpalkan. 

Sejauh ini, Kejagung telah menetapkan tujuh orang tersangka yang di antaranya 5 orang merupakan pimpinan Bank Mandiri Cabang Bandung dan 2 orang pimpinan PT TAB.

Dari Bank Mandiri, mereka di antaranya, Surya Baruna Semenguk selaku Komersial Banking Manajer, Frans Eduard Zandra selaku Relationship Manager dan Teguh Kartika Wibowo selaku Senior Kredit Ris Manajer. 

Selain itu, Totok Sugiharto selaku Head of Commercial Banking dan Purwito Wahyono selaku Head of Wholesale Credit. Sedangkan dari PT TAB,  tersangka adalah Rony Tedi selaku Direktur dan Juventius selaku Head of Accounting.

Kasus ini bermula pada saat Rony Tedy mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bandung berdasarkan Surat Nomor: 08/TABco/VI/205 tanggal 15 Juni 2015. 

Hal ini meliputi perpanjangan seluruh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp880.600.000.000, perpanjangan dan tambahan plafond LC sebesar Rp40 miliar sehingga total plafond LC menjadi Rp50 miliar. Serta fasilitas Kredit Investasi (KI) sebesar Rp250 miliar selama 72 bulan.

Namun dalam dokumen pendukung permohonan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit itu terdapat data aset PT TAB yang tidak benar dengan cara dibesarkan dari aset yang nyata. 

Seolah-olah berdasarkan Nota Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015, kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan. Sehingga akhirnya perusahaan itu bisa memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pada 2015 sebesar Rp1,170 triliun.

Selain itu, debitur PT TAB juga telah menggunakan uang fasilitas kredit antara lain sebesar Rp73 miliar, yang semestinya hanya diperkenankan untuk kepentingan KI dan KMK, tetapi dipergunakan untuk keperluan yang dilarang untuk perjanjian kredit.(ydh)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-kredit-bank-mandiri #kejagung 

Berita Terkait

IKLAN