Jumat, 21 September 2018 09:30 WIB
pmk

Banten Raya

Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tol Serang Panimbang Dipercepat

Redaktur: Redjo Prahananda

Teguh Wieyana,kepala BPN Pandeglang

INDOPOS.CO,ID - Terlambatnya pembayaran lahan untuk tol Serang-Panimbang yang ada di Kabupaten Pandeglang,disebabkan lambatnya keluar surat tugas untuk PPK seksi III Bojong-Panimbang yang menangani jalan tol sepanjang 26,8 KM yang membentang dari Bojong ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung,Kecamatan Panimbang.

Hal ini dikatakan oleh Teguh Wieyana,kepala kantor Agraria,Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pandeglang kepada INDOPOS,Senin (16/4).

“Terlambatnya pembayaran lahan tol Serang-Panimbang di Kabupaten Pandeglang, karena adanya  keterlambatan  turun SK PPK Seksi III,” ujar Teguh.

Teguh menjelaskan, kebutuhan lahan untuk tol Serang-Panimbang di Kabuaote Pandeglang mencapai  1.400 bidang yang tersebar di 15 Desa dalam 6 Kecamatan, yaitu, Kecamatan Picung, Bojong, Patia,Sindang Resmi, Suka Resmi dan Kecamatan Panimbang, dengan luas bentangan 26,8 KM.

Kendati izin penetapan lokasi (Penlok) akan berakhir bulan Juni 2018 mendatang,namun pihaknya menargetkan pembayaran ganti rugi lahan akan dapat diselesikan sebanyak 80 persen dari kebutuhan pada bulan Juni 2018 sebelum izin Penlok habis.”Yang sudah dilakukan pembayaran sebayak 26 bidang, dengan nilai ganti rugi mencapai Rp 13,6 miliar lebih.Sebelum izin Penlok habis,kami tergetkan pembayaran sudah mencapai 80 persen pada bulan Juni,” tegasnya.

Ia menjelaskan, saat ini ada 330 bidang tanah yang sudah terverifikasi dan siap untuk dibayaran,karena sudah dilakukan musyawarah antara pemilik lahan dengan tim pengadaan, serta nilai ganti rugi sudah diterima, dan pemilik siap untuk melepaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan jalan tol Serang-Panimbang,setelah dilakukan penilai harga ganti rugi oleh tim appraisal.”Ada 330 bidang tanah yang sudah terverifikasi dan siap untuk dibayarkan,” cetusnya.

Menurut Teguh, ada sejumah kendala yang dihadapi dalam melakukan indentifikasi dan verifikasi lahan yang akan digunakan untuk tol Serang-Panimbang,yaitu,minimnya bukti kepmilka laham atau alas hak yang dimiliki oleh masyarakat.”Kebanyakan masyarakat hanya punya bukti SPPT,” kata Teguh.

Sejumlah warga di Kecamatan Bojong berharap,lahan mereka yang sudah diukur oleh BPN dapat segera dibayarkan sesuai denga harga pasaran.Mereka juga meminta kepada BPN dan tim appraisal untuk transparan dalam menentukan harga ganti rugi,karena mereka mengaku belum tahu bagaimana cara menghitung ganti rugi itu.” Kami minta segera dilakukan pembayaran sesuai dengan harga pasaran.Kami tidak tahu cara tim appraisal menilai harga tanah dan bangunan kami.Namun,kami minta harganya sama dengan harga tanah di Kabupaten Lebak,” ujar Cecep Mudin,seorang warga pemilik lahan.

Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang bertujuan untuk memudahkan akses bagi masyarakat dan wisatawan yang akan menuju ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon terbagi dalam tiga Trase atau Seksi,yaitu

Seksi I Serang – Rangkasbitung, Seksi II Rangkasbitung – Bojong, dan Seksi III Bojong - Panimbang,dengan alokasi biaya pembebasan lahan diperkirakan mencapai Rp1,40 triliun - Rp 1,50 triliun

Merujuk data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, investasi proyek ini diperkirakan akan menelan anggaran Rp 5,33 triliun. Untuk pendanaannya, pemerintah akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

 PT Wijaya Karya Serang Panimbang sendiri akan mengelola ruas tol Serang-Panimbang sepanjang 84 km. Skema investasi dilakukan dengan availability payment (AP) dengan membagi paket pembangunan menjadi dua, yakni 51 km untuk WSP dan 33 km dukungan dari pemerintah.(yas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pembangunan-jalan-tol 

Berita Terkait

IKLAN