Selasa, 23 Oktober 2018 11:33 WIB
pmk

Nasional

Proyek Infrastruktur Dimonopoli BUMN

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, dimonopoli perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penguasaan proyek infrastruktur ini antara lain karena pengerjaan proyek yang kejar waktu hingga soal alat berat yang memang hanya dimiliki BUMN.

"Banyaknya proyek yang dikerjakan oleh perusahaan BUMN, dampaknya pasti ada (terhadap prusahaan konstruksi swasta),” kata Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo, kepada INDOPOS, Senin (16/4).

Dikatakan, dimonopolinya sejumlah proyek infrastruktur oleh BUMN antara lain karena swasta memang tak mampu mengerjakannya. Dari proyek yang ada,  dari segi waktu pengerjaan, tak hanya harus tepat waktu,  tapi bahkan  bisa kurang. “Karena memang proyek strategis ini kejar waktu. Swasta berat kalau melakukan itu," ujar Soeharsojo.

Selain itu lanjutnya,  dari pengerahan alat-alat kontruksi untuk pekerjaan besar,  rata-rata hanya dimiliki BUMN. Sementara perusahaan konstruksi swasta, alat-alatnya tidak sebanyak perusahaan BUMN.

"Apalagi sekarang kecenderungannya proyek pemerintah diharapkan bukan hanya tepat waktu. Namun kalau bisa dipercepat. Itu yang membuat swasta berpikir ulang," ulang Soeharsojo.

Menurutnya, digebernya proyek infrastruktur memang peran BUMN yang sangat dibutuhkan. Jadi memang seperti ekspansi. "Negara ini punya keinginan mempercepat infrastruktur. Apalagi Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) ikut langsung turun mengawasi,’ kata Soeharsojo.

Harapan Gapensi, BUMN dapat menggandeng perusahaan konstruksi swasta lokal, agar kue proyek dapat dibagi. “Selain itu, kita juga bisa menimba ilmu dari BUMN," pungkas Soeharsojo.

Senada dengannya, Sekjen Gapensi Andi Rukman Karumpa mengatakan, dengan memacu infrastruktur di Indonesia, harus ada sinergi BUMN dan swasta. Terutama untuk pengerjaan proyek di daerah. "Perusahaan BUMN harus melibatkan pengusaha setempat. Entah itu jadi subcon dan sebagainya.  Juga nilai infrastruktur yang diberikan layak. Dari sisi finansial dan alat-alat, teman-teman di daerah, tentu lebih banyak,"  jelas Andi. 

Namun menurutnya, BUMN-BUMN yang mempekerjakan atau ikut menggandeng Gapensi, harus mematuhi klausul kontrak. Jangan telat membayar.

"Kalau bayarnya telat, itu akan sangat mempengaruhi kondisi perusahaan," pungkasnya.

Terpisah, Pengamat Ekonomi dari  Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, proyek infrastruktur  pemerintah ditargetkan selesai dalam waktu cepat. "Kalau swasta  kita minta barang ke orang lain, harus cash. Kalau sesama BUMN, bisa ngutang. Kelihatannya cepat, dari sisi keuangan. Kita tidak tahu kemampuan BUMN karya," ujarnya Senin (16/4). Buktinya lanjut Firdaus, ada perusahaan BUMN yang meneribitkan obligasi dan surat hutang.

"Itu oke, tidak apa. Asal pembayaran dan utang bisa dibayar. Sesuai jadwal," jelasnya.

Karena itu menurutnya, infrastruktur yang dikerjakan harus menguntungkan dan balik modal. Kalau tidak, akan memberatkan BUMN. "Tiap tahun ada tagihan utang. Sementara balik modal lama,  dilema itu yang saat ini terjadi. Atau dihadapi perusahaan BUMN Karya," ujarnya.

Selain itu lanjut Firdaus, penugasan yang diberikan ke BUMN terkesan dipaksakan. Harus mau atau harus dikerjakan. "Contoh Jalan tol di Sumatera Utara, banyak sudah dibangun jalan, namun tidak laku. Harapannya, tol bisa mempermurah biaya logistik. Namun truk kontrainer masih lewat jalan biasa," ujarnya.

Sebenarnya kata Firdaus, yang dibutuhkan dunia industri itu tak sekedar jalan tol. “Kebutuhannya apa sih? Apa hanya tol? Sekarang itu harus di evaluasi. Logistik terkait transportasi barang, efektif laut dan kereta," imbuhnya.

Karena itu lanjut Firdaus, pihaknya tidak heran saat ada wacana "menjual" ruas jalan tol dengan skema konsesi. "Karena itu tadi, perusahaan BUMN yang mengerjakan infrastruktur itu butuh uang untuk membayar utang. Serta supaya kondisi keuangan perusahaan tetap baik," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Adhi Karya (ADHI) saja,  hingga Maret 2018, mencatat kontrak baru sejumlah Rp 3,0 triliun. Meningkat 78,6 persen dibanding kontrak baru Februari 2018 senilai Rp 1,3 triliun. Koleksi kontrak baru itu diantaranya dari Trans Park Bekasi (Arsitektur dan MEP) sebesar Rp 845,8 miliar melalui anak perusahaan Adhi Persada Gedung (APG).

Selain itu, kontrak baru diperoleh dari pekerjaan gerbang tol dan fasilitas penunjang tol Bakauheni sebesar Rp 186,8 dan penataan kawasan Gelora Bung Karno sekitar Rp 134,2 miliar. Hingga pengujung tahun ini, perusahaan mematok kontrak baru senilai Rp 23,3 triliun, naik 31 persen dibanding realisasi tahun lalu sejumlah Rp 17,8 triliun.

Di mana, kontrak baru tahun ini terdiri dari 33,4 persen gedung, 22,4 persen properti, 17,4 persen sumber daya alam (SDA) dan pelabuhan, 8,2 persen jalan, 3,8 persen Engineering Procurement-Construction (EPC), dan 13,8 persen lainnya. ”Kontribusi per lini bisnis kontrak baru Maret didominasi bisnis konstruksi dan energi 87,3 persen, properti 10 persen dan lini bisnis lainnya,” tutur Direktur Utama Adhi Karya, Budi Harto, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Budi menyebut berdasar segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari pemerintah 30 persen, BUMN 48,6 persen, dan swasta atau lainnya sebanyak 46,4 persen. Sedang pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung 66,3 persen, proyek jalan dan jembatan 20,2 persen, infrastruktur lain 13,5 persen. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #proyek-infrastruktur 

Berita Terkait

IKLAN