Minggu, 22 Juli 2018 04:03 WIB
BJB JULI V 2

Nasional

Kasus Abu Tours, Ombudsman Temukan Maladministrasi di Dua Kementerian

Redaktur: Syaripudin

Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy. Foto: Yudha Krastawan/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Ombudsman RI menemukan empat maladministrasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) dan satu maladministrasi oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkait dugaan penipuan dan gagal berangkat jamaah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours).

”Maladministrasi yang dilakukan oleh Kemenag meliputi tidak kompeten, pengabaian kewajiban hukum, penyimpangan prosedur, dan penyalahgunaan wewenang. Sementara, ditemukan satu maladministrasi dilakukan Kemenpar yaitu pengabaian kewajiban hukum," ungkap Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy saat konferensi pers di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Pejabat yang akrab disapa Suaedy itu juga mengungkapkan, temuan maladministrasi oleh kedua kementerian tersebut diperoleh atas serangkaian pemeriksaan berdasarkan banyaknya korban calon jamaah gagal berangkat umrah dan laporan masyarakat korban PT Abu Tours serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sebelumnya pada 2017, Ombudsman telah mengeluarkan saran kepada Kemenag terkait kasus penipuan dan gagal berangkat calon jamaah umrah sebanyak 56 ribu jamaah dengan dana yang hilang sekitar Rp 830 miliar.

Meskipun Kemenag telah menindaklanjuti sebagian saran Ombudsman dengan keluarnya PMA Nomor 8 Tahun 2018, namun penipuan dan kasus gagal berangkat umrah ternyata terulang kembali di PT Abu Tours dengan jumlah korban yang lebih besar yaitu 86 ribu jamaah dengan penggelapan dana Rp 1,8 triliun.

Hal tersebut juga terjadi di PPIU lainnya misalnya di PT Solusi Balad Lumampah dengan jumlah korban mencapai 12.645 jamaah dan di PT Hanien Tour sejumlah 58.862 jamaah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan ada empat maladministrasi yang dilakukan Kemenag dalam pengawasan penyelenggaraan layanan ibadah umrah.

"Pertama, Kemenag tidak kompeten, misalnya tidak eektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja PPIU sehingga banyak jamaah umrah gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU," ungkapnya.

Kedua, Kemenag melakukan pengabaian kewajiban hukum karena lambat memberikan sanksi terhadap PPIU yang gagal memberangkatkan jamaah, penipuan dan penggelapan dana jamaah. Selain itu, terjadi pula maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dengan membiarkan transaksi antar calon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan jamaah umrah.

"Bentuk maladministrasi terakhir yang dilakukan Kemenag adalah penyalahgunaan wewenang misalnya dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours untuk memberangkatkan jamaah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah," bebernya.

Terkait maladministrasi yang dilakukan oleh Kempar, diungkapkan Suaedy juga, telah ditemukan pengabaian kewajiban hukum dengan tidak melakukan pengawasan terhadap pengajuan izin baru Biro Perjalanan Wisata (BPW) di dinas pariwisata di kabupaten dan kota.

"Ombudsman menemukan banyak BPW yang berani menyediakan layanan paket ibadah haji khusus dan umrah dengan mengabaikan persyaratan untuk menjadi PPIU yaitu harus berdiri minimal 2 tahun," ungkapnya.

Atas temuan maladministrasi tersebut, Suaedy menegaskan, pihaknya telah mengeluarkan saran kepada Kemenag dan Kemenpar untuk melakukan tindakan korektif. "Banyak langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh Kemenag untuk memperbaiki penyelenggaraan ibadah umrah," tegasnya.

Selain itu, Ombudsman juga mengusulkan agar Kemenag melakukan moratorium pendaftaran ibadah umrah selama dua bulan dan melakukan audit menyeluruh terhadap semua PPIU.

”Selama moratorium pendaftaran, Kemenag harus memastikan bahwa seluruh jamaah yang telah terdaftar di semua PPIU dijamin dapat berangkat," usulnya. Ombudsman, ditambahkan Suaedy juga, mengusulkan kepada Kemenpar melakukan pengawasan terhadap dinas pariwisata di setiap kabupaten dan kota dalam hal pendaftaran dan pengajuan izin baru sebagai BPW.

”Selain itu, Ombudsman juga mengusulkan agar Kepolisian secara aktif melakukan penyelidikan atas dugaan adanya keterlibatan dan conflict of interest terhadap oknum-oknum di Kemenag,” tambah Ahmad Suaedy juga. (ydh)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #abu-tours #penipuan-umrah 

Berita Terkait

Polda Riau Segel Kantor Abu Tours

Nusantara

Kuasa Hukum Abu Tours: Nursyahriah Tak Mangkir

Nasional

Kuasa Hukum Abu Tours: Nursyahriah Tak Mangkir

Nasional

Abu Tours Sempat Ganti Manajemen

Nasional

IKLAN