Minggu, 22 Juli 2018 04:03 WIB
BJB JULI V 2

Nasional

Kartel Bawang Putih Bubar, Negara Untung Rp 10 Triliun

Redaktur: Syaripudin

Arteria Dahlan.

INDOPOS.CO.ID - Komisi III DPR RI mendesak pemerintah membubarkan kartel bawang putih. Ditengarai pelakunya adalah 13 perusahaan dan aparat harus menjerat pidana dengan pasal berlapis terhadap para penyelundupan bawang putih tersebut.
”Kondisi ini meresahkan masyarakat akibat ulah kartel ke-13 penerima Surat Persetujuan Impor (SPI) itu sangat diduga sudah melakukan kartel bawang putih. Apalagi Polri juga sudah menyegel gudang Usaha Dagang Anton & UD Bumi di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, setelah ketahuan menyelundupkan bawang putih dari Tiongkok (Cina, Red)," ujar Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR asal Fraksi PDIP di Jakarta, Selasa (17/4).

Dijelaskannya juga, dampak kartel itu menyebabkan harga bawang putih tetap bertahan kisaran RP 40 ribu hingga Rp 90 ribu/kg di pasar dengan modus mengeluarkan bertahap barang holtikultura impor itu di Jabodetabek.

Apalagi, penyelundupan yang dibongkar Tim Bareskrim Polri dari gudang UD Anton dan UD Bumi sebanyak 29 ton setara 29 ribu kg atau 1.450 sak bawang putih milik PT Citra Gemini Mulya.

"Saya minta polisi tegas menerapkan pasal berlapis terhadap kartel dan penyelundup bawang putih tersebut. Setidaknya mereka dijerat pakai UU No.13/2010, UU No.16/1992, UU No.8/1999 dan UU No.7/2014,” cetus politikus PDIP itu.

Dikatakan Arteria, tahun 2018 ini Kementerian Perdagangan memberikan SPI kepada 13 perusahaan untuk komoditi bawang putih dari 50 perusahaan yang mengajukan permohonan. Perusahaan itu adalah Pertani, Revi Makmur Sentosa, Sumber Alam Jaya Prima, Sumber Alam Jaya Perkasa, Tunas Sumber Rejeki, Setia Maju Sejahtera Abadi, Bumi Citra Bersama, Exindokarsa Agung, Fermase Inti Mulia, Maju Jaya Niagatama, Haniori dan Anugerah Makmur Sentosa.

Sedangkan nama PT Citra Gemini Mulya yang gudangnya digerebek Bareskrim di Pasar Induk Kramatjati tidak termasuk dalam 13 daftar nama tersebut.

”Petugas menemukan bawang putih impor selundupan itu karungnya tertulis PT Citra Gemini Mulya sudah dipastikan importasinya ilegal, karena tidak ada daftar namanya yang diberikan SPI oleh Kemendag,” ujar Arteria.

Dia juga mempertanyakan pengawasan Kemendag, Bea Cukai, Polres Pelabuhan dan Satgas Pangan terhadap lolosnya bawang putih selundupan yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan jumlah yang fantastik dan sebagian besar atau 2/3 sebanyak 11,62 ton atau 581 ton sudah dijual ke pasaran.

Padahal, hasil investigasinya harga bawang putih di Cina senilai modalnya USD 500 atau Rp 8.500/kg ditambah transportasi Rp 1.000 sampai gudang di Indonesia maka harga normalnya Rp 10 ribu/kg. Tapi harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp 25 ribu/kg atau untung Rp 15 ribu/kg. Namun kenyataannya di lapangan bawang putih dijual pedagang Rp 40 ribu sampai Rp 90 ribu.

Dengan menjual Rp 25 ribu/kg atau keuntungan Rp 15 ribu saja bila dikalikan dengan jumlah kouta impor bawang putih tahun 2018 sebanyak 125.984 ton importir sudah untung Rp 3,75 triliun. Apalagi dengan menjual Rp 40 ribu sampai Rp 90 ribu per kg maka keuntungannya mencapai Rp 10 triliun.

”Ini namanya bisnis menghisap, importir mengkondisikan rakyat yang jelas-jelas komoditi ini merupakan kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa dihindarkan sebagai bumbu masak,” kata Arteria.

Yang menjadi pertanyaan sesuai dengan rekomondasi dari Kementerian Pertanian, untuk 2018 kebutuhan bawang putih di masyarakat 400-500 ribu ton per tahunnya tapi oleh Kemendag hanya sepertiganya 125.984 ton yang disetujui diimpor oleh 13 perusahaan penerima SPI tersebut.

”Ada apa ini? Jelas kami mencurigai ada permainan kenapa hanya 13 perusahaan dari 50 perusahaan yang direkomondasikan Kementan. Siapa 13 perusahaan ini dan saya minta agar 13 perusahaan itu diaudit, apakah sudah memenuhi persyaratan sebelumnya, apakah kewajiban-keajiban sudah dipenuhi, apakah perusahaan lain tidak bisa seperti dia, sehingga yang diberikan hanya 13 peusahaan,” desak Arteria.

Dikatakannya juga, 13 perusahaan ini diduga kuat melakukan kartel dikarenakan mendapatkan proteksi perlindungan dari negara berlindung dengan surat SPIyang meraka peroleh sehingga mampu mengkondisikan harga dipasaran.

Karena itu, dia meminta kepada penegak hukum Polri, Satgas Pangan dan aparat terkait agar melakukan penegakan hukum dengan mengenakan kartel dengan Undang-Undang (UU) subversib karena membuat barang langka terus memainkan harga dan semua yang terlibat harus dihukum seberat-beratnya baik pemerintahan, pengusaha dan aparat penegak hukum yang ikut bermain karna mereka bermain di atas kepentingan umat. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kartel-bawang-putih #arteria-dahlan 

Berita Terkait

Kementan Sikat Kartel Bawang Putih

Nasional

MUI minta Pejabat Negara Jangan seperti Preman

Nasional

Arteria Akhirnya Minta Maaf

Nasional

PDIP Bela Arteria Soal Kecaman ke Kemenag

Nasional

Menag Desak Kader PDIP Minta Maaf

Nasional

Tak Patut Kader PDIP 'Ngamuk' ke Kemenag

Nasional

IKLAN