X CLOSE Laporan Kinerja DKPP
Rabu, 19 Desember 2018 12:42 WIB

Banten Raya

Pengamat: Pemkab Tangerang ‘Cuek’ dengan Prostitusi Jalanan

Redaktur: Redjo Prahananda

INDOPOS.CO.ID - Sejumlah pengamat menilai  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang tidak memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Salah satu contoh kasus, sampai saat ini penertiban terhadap PSK dan Waria di akses jalan menuju kantor Bupati  belum terlaksana. Penyakit masyarakat ini memicu aksi kriminalitas menimbulkan korban.

Pengamat Sosial Budaya Universitas Indonesia, Devie Rahmawati mengatakan, perlindungan terhadap masyarakat seharusnya diperhatikan seksama oleh Pemkab Tangerang. Mengingat pemicu aksi kriminalitas di kota itu karena pengentasan masalah sosial tidak dilakukan. Sehingga, hal itu pula kata dia akan memicu gejolak di masyarakat.

"Sudah pasti Pemkab tidak melindungi masyarakat dan lingkungan. Masalah ini sangat krusial dan harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat bergerak dan membuat semua ricuh," katanya kepada INDOPOS .

Dilanjutkan Devie, budaya pembiaran terhadap praktik prostitusi di jalan akses utama di Kabupaten Tangerang ini akan memicu tingkat kriminalitas. Seperti, pencurian dan perampokan hingga pemerkosaan. Karena, lokasi jalan yang gelap akan menjadi titik sentral pelaku kejahatan untuk beraksi.

"Ini yang sering kali terjadi di setiap kota. Kenapa kriminalitas terjadi, karena kondisi daerah sangat mendukung sekali. Budaya ini luput dari kajian Pemkab sehingga terus menjadi sorotan.”

Kewajiban Pemkab Tangerang terhadap pemberian penerangan jalan umum (PJU) di akses jalan kota sampai jalan protokol harus dilaksanakan. Mengingat, warga telah membayar pajak kepada pemerintah daerah. Sehingga anggatan tersebut harus dipergunakan untuk membangun fasilitas umum kebutuhan masyarakat.

"Ini bentuk pelayanan yang buruk yang sering dilakukan pemerintah daerah. Harusnya penyediaan fasilitas umum dilengkapi, jangan dibiarkan seperti itu," papar dia

Selain itu juga, sambung Devie, tanggungjawab terhadap persoalan sosial seperti ini berada di wilayah hukum Polresta Tangerang. Lembaga ini memiliki peran dalam melakukan razia di lokasi rawan kejahatan. Terlebih di jalur yang minim penerangan jalan umum yang kerap digunakan masyarakat untuk berkegiatan.

"Muspida harus turun tangan. Kalau Satpol PP tidak melakukan penertiban, polisi turun tangan. Karena, kalau muncul kasus kejahatan di lokasi, lembaga hukum menangangi," jelas dia.

Karena masalah itu pula, Devie menyarankan, Pemkab dan Polresta Tangerang melakukan tindakan pemantauan dan razia terhadap PSK dan Waria di jalan menuju kantor Bupati.

Kemudian, peran instansi lain seperti Dinas Sosial menerjunkan tim dalam melakukan pembinaan terhadap PSK dan Waria  agar berhenti beraktivitas. (cok)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pemkab-tangerang #prostitusi 

Berita Terkait

Bupati Dukung BSD Grand Prix 2018

Banten Raya

Pemkab Tak Akan Serahkan Aset Jenis Usaha

Banten Raya

Pemkab Naikkan Gaji Guru Honorer

Banten Raya

Cegah Prostitusi, Penghuni Apartemen Didata Ulang

Megapolitan

Marak Prostitusi Berkedok Panti Pijat

Jakarta Raya

Posko Bersama Tangkal Prostitusi

Jakarta Raya

IKLAN