Ekonomi

Proses Akad Produk Hawalah, BNI Syariah Bahas dengan OJK

Redaktur: Redjo Prahananda
Proses Akad Produk Hawalah, BNI Syariah Bahas dengan OJK - Ekonomi

Pemimpin Divisi Keuangan BNI Syariah Wahyu Avianto (kedua dari kanan

INDOPOS.CO.ID - Bank BNI Syariah sedang memproses akad produk Hawalah dapat memfasilitasi pengalihan utang nasabah.

Kalau nasabah ingin pembiayaan dipindahkan ke Bank BNI Syariah dari bank konvensional maupun sesama bank syariah. Namun aturan akad Hawalah ini belum ada dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehingga BNI Syariah sedang berdiskusi membahasnya dengan pihak OJK.

Pemimpin Divisi Keuangan BNI Syariah Wahyu Avianto mengatakan, kebutuhan akad Hawalah di masa depan sangat besar, 80 persen dari pembiayaan konsumer BNI Syariah di produk griya.

Ini, kata Wahyu, sangat besar potensinya. Masyarakat yang ingin pindah ke bank syariah pun masih terbilang banyak. Masyarakat ini membuka peluang pada pengalihan utang atau take over sehingga harus disiapkan solusi dengan akad Hawalah.

“ BNI Syariah mengambil akad Hawalah ini karena melihat banyak nasabah kadang ingin pembiayaan dipindahkan ke BNI Syariah. Misal nasabah membeli rumah dari bank konvensional atau dari bank syariah lain, terus dia mungkin membandingkan margin, jadi muncul ingin pindah ke BNI Syariah. Tentu harus mendapat fasilitas, dengan akad Hawalah,” ucap Wahyu .

Wahyu menjadi pembicara dalam workshop perbankan syariah yang diselenggarakan Jurnalis Ekonomi Syariah (JES) bekerja sama dengan Bank BNI Syariah di gedung BNI Syariah, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/4).

Waktu mengambil alih itu, tentu mengeluarkan dana. Di dalam pencatatan bank itulah, harusnya muncul piutang Hawalah. Dia berharap dalam waktu dekat atau semester I 2018 ini, lanjut dia, produk akad Hawalah ini bisa diluncurkan. Walau nanti pasti dengan beberapa pendekatan tentu.

“Misal dalam pencatatan munculkan sebagai piutang cord karena belum bisa dimungkinkan dengan menggunakan piutang Hawalah sehingga ini sifat  darurat sampai nanti peraturan OJK keluar tinggal menyesuaikan. Tapi semua ini tentu atas dasar persetujuan Dewan Pengawas Syariah pula,” harap dia. (ers)

Berita Terkait


Baca Juga !.