Senin, 17 Desember 2018 09:46 WIB

Nasional

Diragukan, Gugatan KBN Harus Dibuktikan

Redaktur:

INDOPOS.CO.ID - Sengketa antara PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang menggugat Kesyabandaran Otoritas Pelabuhan Marunda dan PT. Karya Citra Nusantara (KCN) segera memasuki tahap pembuktian di pengadilan. KBN mengklaim lahan yang dipakai untuk perjanjian konsesi antara KCN dengan Otoritas Pelabuhan Marunda adalah milik mereka. Namun, pihak tergugat meragukan klaim tersebut.

Kuasa hukum PT KCN, Yevgeni Yesyurun, mengaku menunggu pembuktian seperti apa yang akan diberikan oleh pihak penggugat dalam persidangan mendatang.

Diketahui, KBN menggugat Otoritas Pelabuhan Marunda dan PT KCN dengan 0bjek gugatan Perjanjian Konsesi selama 70 tahun. Perjanjian konsesi itu ditandatangani oleh Dirut PT. KCN dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda. Intinya, KBN mengklaim lahan yang dipakai untuk perjanjian konsesi tersebut adalah milik mereka.

”Saya selalu tertarik dengan kata milik. Karena milik berhubungan dengan bukti kepemilikan, jika itu lahan maka harus dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan,” kata Yevgeni. Menurutnya, bukti kepemilikan itulah nanti harus dibuktikan dalam sidang tentang pokok perkara di pengadilan.

Menurut Yevgeni, bisa jadi penggugat memiliki bukti kepemilikan, namun hal itu masih meragukan dan butuh pembuktian. “Karena kata ‘milik’ itu merujuk pada obyek tertentu. Padahal, dalam gugatan tidak pernah disebutkan bukti kepemilikan itu berdasar apa? Berdasar sertifikat hak milik nomor berapa?,” tanya dia.

Yang ada, tambahnya, selama ini penggugat hanya merujuk pada kepres yang dianggap sebagai bukti kepemilikan lahan tersebut. “Sejauh yang saya tahu, Kepres itu bukan bukti kepemilikan, tetapi hanya landasan hukum saja,” tegasnya.

Selain itu, kata Yevgeni, obyek pelabuhan yang akan dibangun berada di atas laut. Jadi, tidak masuk akal jika KBN menggugat obyek perjanjian dengan mengklaim memiliki bukti kepemilikan. “Masak mereka punya sertifikat untuk kawasan laut? Setahu saya, BPN tidak bisa menerbitkan sertifikat untuk kawasan di atas laut,” tegasnya.

Di bagian lain, tambahnya, obyek gugatan berupa perjanjian konsesi antara KCN dan otoritas pelabuhan yang diklaim penggugat merugikan negara juga rancu. Sebab, pemberi konsesi adalah pemerintah (otoritas pelabuhan) dan penerima konsesi adalah pihak pengelola pelabuhan (KCN).

“Justru KCN yang memberi keuntungan kepada negara dengan membangun pelabuhan memakai uang sendiri tanpa memakai uang negara. Sementara membangun pelabuhan adalah tugas negara. Jadi, klien kami ini justru membantu negara dengan membangun pelabuhan tanpa memakai uang negara,” tuturnya.

Seandainya perjanjian konsesi tersebut melawan hukum, kata Yevgeni, kliennya tidak dalam posisi melakukan perbuatan melawan hukum. “Klien kami diberi hak atau izin untuk membangun pelabuhan oleh negara (otoritas pelabuhan Marunda). Klien kami bersedia, lalu digugat oleh KBN yang notabene juga adalah bagian dari negara. Kan jadi rancu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KBN mendaftarkan gugatan atas perjanjian konsesi tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 1 Februari 2018 dengan Tergugat I PT. Karya Citra Nusantara, Tergugat II Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda, dan Turut Tergugat PT. Karya Teknik Utama (KTU). Pekan ini, persidangan sudah masuk agenda replik atau tanggapan dari pihak Penasehat Hukum PT. KBN (Persero).

Dalam gugatannya, PT. KBN (Persero) menuntut agar Perjanjian Konsesi selama 70 tahun antara PT. KCN dengan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) V Marunda dibatalkan.

Menurut Hendra Gunawan, anggota kuasa hukum KBN, Perjanjian Konsesi tersebut terbit tanpa ada persetujuan dari KBN selaku pemegang saham dan pemilik lahan. KBN tidak memberikan persetujuan Perjanjian Konsesi karena KBN belum mendapat persetujuan Menteri BUMN dan Gubernur DKI Jakarta selaku pemegang saham KBN.

”Lahan yang diletakkan dalam Perjanjian Konsesi itu wilayah usaha PT. KBN (Persero) yang mencakup bibir pantai sepanjang lebih kurang 1.700 meter dari Muara Cakung Draine sampai dengan Sungai Blencong sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara,” jelas Hendra. (*/fol)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pt-kcn #kerugian-negara 

Berita Terkait

IKLAN