Jumat, 17 Agustus 2018 02:51 WIB
pmk

utama

Istana: Bukan Kampanye, Salahnya di Mana?

Redaktur:

Johan Budi Sapto Prabowo. Dok Indopos

INDOPOS.CO.ID - JURU BICARA Presiden, Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, pembagian sembako oleh Presdien Joko Widodo sebenarnya sudah lama dilakukan setiap berkunjung ke daerah.

"Bagi-bagi sembako itu tidak hanya tahun ini. Jadi enggak masuk akal dikaitkan dengan kampanye. Apalagi kampanye belum dimulai, pendaftaran juga belum dimulai," kata Johan Budi kepada INDOPOS saat dihubungi, Minggu (22/4).

Dikatakan, dana pembagian sembako itu berasal dari pos anggaran operasional presiden. Pembiayaan yang merupakan hak Presiden itu diatur di dalam undang-undang. "Bagi-bagi sembako itu ada dananya, memang ada. Namanya DOP (Dana Operasional Presiden). Juga bantuan presiden itu ada dalam peraturan Kementerian Sekretariat Negara. DOP itu dilaksanakan atas perintah presiden. Presiden ingin membantu rakyat kecil dengan memberikan sembako. Apa yang salah?" Tanya mantan juru bicara KPK itu.

Untuk masalah tas sembako yang ada logo Istana Kepresidenan, Johan juga menekankan, itu memang dari presiden dengan dana operasional yang udah dianggarkan. Bahkan, agenda bagi-bagi sepeda yang sangat melekat pada citra Presiden Jokowi juga merupakan DOP.

"Itu dari Banmas (Bantuan Masyarakat). Sekali lagi, pos anggaran ada di presiden," tandasnya.

Disinggung berapa uang yang dianggarkan untuk pertahunnya, Johan mengaku, tidak tahu berapa jumlah dana yang disediakan di pos anggaran tersebut. "Waduh aku nggak tahu. Kamu tanya ke Setneg saja,” kata Johan.

Dikatakan, tidak hanya presiden yang memiliki anggaran untuk Banmas. Tetapi juga gubernur, walikota/bupati. "Gubernur, walikota/bupati juga punya, kalau nggak salah namanya DOB itu,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, karena masyarakat curiga kegiatan bagi-bagi sembako itu terkait kampanye menuju pilpres 2019, maka Presiden Jokowi sudah menyatakan akan menyetop sementara pembagian sembako kepada masyarakat. Terlebih saat kampanye pilpres 2019 nanti.

Moeldoko juga meminta, masyarakat dan semua pihak, agar dapat membedakan situasi mengenai pembagian sembako. Harus dibedakan saat situasi adanya bencana alam atau ketika jelang dan saat kampanye.

"Apa negara enggak boleh hadir? Harus dibedakan posisi kehadiran negara. Jangan terus dinilai ini kampanye," tegasnya kepada wartawan, Minggu (22/4).

Moeldoko menuturkan, pemerintah harus hadir saat kondisi seperti itu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat mulai dari sembako, air bersih, hingga perlengkapan lainnya. "Masyarakat mendesak perlu sesuatu. Teman-teman dan masyarakat harus membedakan," tandasnya.

Moeldoko menambahkan, pembagian sembako yang dilakukan Presiden Jokowi ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Dulu lebih bersifat masif dan tertutup.  Karena diberikan saat momentum tertentu, seperti kejadian bencana alam. Menurut Moeldoko, pembagian sembako pada era Jokowi hanya berbeda 'warna tas' dan banyak dikomentari karena menjelang pilpres 2019.

"Menjadi sensitif. Padahal sebelumnya sudah berjalan. Sebelum pemerintahan Pak Jokowi juga sudah berjalan. Hal yang sama seperti itu, jadi bukan hal baru," kilahnya.

Ia pun mengklarifikasi soal kupon yang ditemukan dalam aksi bagi-bagi sembako di daerah yang melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Tujuannya kata dia, untuk menghindarkan kejadian korban pingsan atau meninggal hanya karena berebut sembako. Untuk mencegah hal itu terjadi, polisi diminta mengatur pembagiannya. Selain itu, pemberian kupon bertujuan agar penerima sembako tepat guna kepada masyarakat yang membutuhkan. (aen)


TOPIK BERITA TERKAIT: #jokowi #sembako #bahan-pokok 

Berita Terkait

IKLAN