Bareskrim Bongkar Sindikat TPPO Jaringan Malaysia-Indonesia

INDOPOS.CO.ID – Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangkap dua tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus menempatkan pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tanpa izin.

“Kedua tersangka atas nama Joko Eko Supriyanto alias Eko selaku Direktur PT Darussalam Samudra dan pengirim TKI ke luar negeri dan Kade Aridana alias Kadek selaku pengirim sepuluh korban ke Malaysia,” ungkap Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak saat konferensi pers di kantornya, Senin (22/4).

Dia mengungkapkan, dalam kasus ini jumlah korban sebanyak sepuluh orang dengan modus operandi dijanjikan diberikan pekerjaan oleh tersangka dengan gaji 74 RM (Ringgit Malaysia) per hari atau Rp 7.000.000 per bulan di Malaysia. “Tetapi pada kenyataanya korban bekerja dan tidak mendapatkan gaji sesuai yang dijanjikan,” ungkap Herry.

Adapun kronologisnya, dipaparkan dia, sekitar November 2017 sampai Desember 2017, korban atas nama MJ Susilo dan lain-lain direkrut dan atau dijanjikan kerja di pabrik sarung tangan di Malaysia dengan gaji sebesar 74 RM per hari atau Rp 7.000.000 per bulan.

Karena tertarik dengan tawaran yang dijanjikan tersangka, kemudian para korban pun langsung dikirim ke Malaysia. Namun, pengiriman para korban ke negeri jiran tersebut dilakukan secara dua tahap oleh tersangka Joko. Yakni, 3 orang (MJ Adi Susilo dkk) dikirim pada tangal 16 November 2017. “Sedangkan 7 orang korban lainnya (Achmad Chaerul dkk) pada tanggal 2 Desember 2017 dengan dibawa langsung oleh tersangka Kadek yang saat ini ditahan di Polres Tegal dengan perkara penipuan,” papar Herry.

Dalam mengirimkan 10 orang bekerja di Malaysia, Joko ternyata tidak memiliki izin (SIPPTKIS) dari Menteri Ketenagakerjaan RI dan tidak ada perjanjian kerja serta job order.

Baca Juga :

Ironisnya, korban yang dikirimkan tersangka pada tanggal 16 November 2017 hanya bekerja selama 1 bulan dan hanya mendapatkan gaji selama setengah bulan sebesar 380 RM atau sekitar Rp 1.100.000. Dan untuk korban yang dikirimkan tersangka pada tanggal 2 Desember 2017 bekerja selama satu bulan dan tidak mendapatkan gaji. “Selama 10 korban bekerja di Malaysia, mereka bekerja selama 12 jam full, mendapatkan mess yang tidak layak (tidak ada ventilasi udara, bau, kasur yang banyak kutu) serta kotor,” paparnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam Pasal 4 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dengan hukuman maksimal 15 tahum penjara, minimal 3 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp120 juta, paling banyak Rp 600 juta.

Selain itu, tersangka juga diancam Pasal 102 ayat 1 huruf b UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri. Ancaman hukumannya minimal 2 tahun penjara dan maksimal 10 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 2000.000.000 dan paling banyak Rp 15.000.000.000.(ydh)

Komentar telah ditutup.