Hukum

Hukuman untuk Setnov Masih Kurang

Redaktur: Redjo Prahananda
Hukuman untuk Setnov Masih Kurang - Hukum

TERSENYUM : Terpidana Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto saat pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto : Ismail Pohan / INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Pengadilan Tipikor Jakarta telah memutuskan vonis 15 tahun penjara dan mencabut hak politik selama 5 tahun terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov). 
Namun, nampaknya beberapa kalangan sedikit kecewa dengan keputusan dipimpin hakim Yanto tersebut. Salah satu kekecewaan tersebut datang dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. 

Menurut dia, lika-liku proses hukum Setnov dengan berbagai bumbu dramanya mengharuskan mantan Ketua DPR itu mendapat hukuman lebih berat."Kalau vonis tentu menurut saya tidak memuaskan dengan drama-drama  itu . Harus lebih berat dari mereka dengan proses cepat," ujar Ray di Kawasan Guntur Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (24/4).

Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga menilai hukuman penjara 15 tahun tersebut dirasa kurang. Pasalnya, kata dia, desakan dari publik cenderung menginginkan pelaku korupsi mendapat hukuman mati atau hukuman paling berat.

"Tapi realitasnya pengadilan tidak pernah berani untuk memberikan hukuman yang paling berat bagi pelaku korupsi," 

Lucius menambahkan bahwa pengadilan selalu ragu untuk memberikan hukuman berat bagi pelaku korupsi. Berbeda dengan kasus narkoba yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman mati.

"Padahal kan pidana korupsi dan narkoba sama sama extra ordinary crime mestinya pengadilan juga menilai untuk memberikan hukuman berat atau mati seperti pada pelaku narkoba, hukuman mati bagi pelaku korupsi," papar dia.

Namun demikian, lanjut Lucius, hukuman 15 tahun penjara sudah maksimal untuk kasus Setnov. Karena berkaca pada kasus korupsi lain, hukumannya juga berkisar 15-20 tahun.(jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.