Hukum

Usai Putusan Setnov, ACTA Minta KPK Kembali Telusuri Aliran Dana Korupsi e-KTP

Redaktur: Redjo Prahananda
Usai Putusan Setnov, ACTA Minta KPK Kembali Telusuri Aliran Dana Korupsi e-KTP - Hukum

ilustrasi. Foto : Dok INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) meminta KPK untuk kembali melanjutkan penelusuran penerima aliran dana korupsi e-KTP yang mencapai Rp 2,3 Trilyun.

Wakil Ketua ACTA Ade Irfan Pulungan menegaskan, putusan Pengadilan Tipikor terhadap Setya Novanto (Setnov) itu bukanlah akhir dari pengungkapan skandal mega korupsi e-KTP.

"Jadi kami minta supaya KPK menindaklanjuti semua fakta-fakta yang ada dipersidangan, baik itu persidangan Setnov maupun persidangan terdakwa lain yang telah divonis," ujar dia saat dihubungi INDOPOS di Jakarta, Selasa (24/4).

Dalam hal ini ACTA melihat banyak nama yang telah disebutkan dalam fakta persidangan baik pihak Kemendagri, DPR maupun swasta, akan tetapi realitanya masih sedikit orang yang diberikan status tersangka oleh lembaga antirasuah itu.

"Nah nama-nama yang banyak disebutkan dipersidangan, sekalipun itu mantan Mendagri Gamawan Fauzi, Puan Maharani, Pramono Anung, para mantan anggota Komisi II DPR serta pihak swasta, seharusnya KPK berani memberikan status hukum terhadap mereka," papar Ade.

Ia menjelaskan bahwa dalam delik korupsi, ketika ada fakta persidangan yang menyebut nama seseorang menerima aliran dana, orang tersebut masuk dalam hukum korupsi.

Untuk itu, Ade kembali menegaskan, ACTA meminta penyelidikan terhadap kasus e-KTP tidak berhenti pada Setnov saja, karena ia yakin bahwa Setnov bukan sebagai aktor intelektual dan Setnov bukan penerima.

Selanjutnya untuk membuktikan itu, menurut Ade sangat mudah, di mana KPK harus membuktikan apa yang telah diaudit BPK kerugian negara Rp 2,3 T.

"Nah angka itu harusnya yang dibuktikan KPK, siapa saja yang menerima aliran dana itu kemana saja. logika sederhananya gini, dari beberapa orang yang sudah mengembalikan itu dihitung secara total apakah sudah mencapai Rp 2,3 T," terang Ade.

"Jadi saya pikir ini korupsi berjamaah, kan Setnov dalam deliknya termasuk bersama sama juga," tuntasnya. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.