Rabu, 17 Oktober 2018 05:02 WIB
pmk

Banten Raya

Berobat Gratis ala Gubernur Banten Terus Menuai Polemik

Redaktur: Redjo Prahananda

Ilustrasi. Foto: jawapos.com

INDOPOS.CO.ID - Polemik berobat gratis modal KTP di Banten yang digulirkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim, menuai pro dan kontra.

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, meski tidak dengan tegas mendukung kebijakan tersebut karena bertentangan dengan UU.

Namun, Menteri Kesehatan mengapresiasi upaya pemprov Banten mengcover biaya kesehatan lebih dari 2 juta penduduk Banten belum masuk dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Kebijakan Gubernur ini tidak melibatkan pemeritahan Kota dan Kabupaten,sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan,karena banyak masyarakat yang sudah punya BPJS dari pemerinrah pusat,termasuk Jamkesda dari Kota dan Kabupaten.

“Pak Gubernur tidak mengajak serta Kabupaten dan Kota ketika mengeluarkan kebijakan berobat gratis dengan modal KTP,” ungkap Hj Ratu Tatu Chasanah,Bupati Serang kepada INDOPOS, Sabtu (28/4).

Pihaknya mendukung adanya kebijakan berobat gratis tersebut,namun harusnya Gubernurj mengajak Kabupaten dan Kota duduk bareng untuk mendiskusikan kebijakan tersebut agar tidak rancu.” Seharusnya masyarakat tidak mampu yang sudah punya BPJS dari pemerintah pusat tidak usah berobat gratis pakai KTP,” cetus Tatu.

Peran pemerintah menurut Tatu,adalah untuk mencover masyarakat miskin yag belum masuk di BPJS, tidak dengan cara mengeneralisir semuanya berobat gartis hanya dengan modal KTP.”Disnilah peran pemerintah Provinsi,Kabupaten dan Kota untukk mencovernya,” imbuh Bupati.

Semetara itu,rillis yang dikirimkan oleh drg Murti Utami, Plt. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes kepada INDOPOS mengatakan, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Nila Moeloek mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Banten dalam mengcover biaya kesehatan lebih dari 2 juta penduduk Banten belum masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurutnya, saat ini perlindungan kesehatan bagi penduduk Indonesia telah ditetapkan dalam program JKN yang diamanatkan dalam Undang-undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Perpres No 12 tahun 2013 dan perubahannya tentang jaminan kesehatan.

“Perpres tersebut menyebutkan bahwa penduduk belum termasuk sebagai peserta program JKN dapat diikutsertakan/didaftarkan oleh pemerintah daerah (Pemda) dengan iuran dibayarkan Pemda dan hak perawatan di kelas 3,” terang dia.

Selain itu, dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri no. 440/3890/SJ/2016 tentang dukungan Pemda pada program JKN menyatakan agar Pemda segera mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke sistem Jaminan Sosial Nasional bidang kesehatan diselenggarakan BPJS.

“Saya menilai ini baik apa yang diupayakan pak Gubernur dicovenya biaya kesehatan masyarakat oleh pemerintah akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” kata drg Murtu Utamai menirkan peryataan Menkes Nila F Moeloek. (yas)


TOPIK BERITA TERKAIT: #pengobatan-gratis #pemprov-banten 

Berita Terkait

Pemprov Banten Kirim Relawan dan Bantuan ke Sulteng

Banten Raya

Perjuangkan TKS, Gubernur Banten Lobi KPK

Banten Raya

1.500 RTS di Serang Terima Bansosratu

Banten Raya

Sekda Terkejut, Kadinkes Banten Ditahan Kejaksaan

Banten Raya

IKLAN