Senin, 19 November 2018 06:49 WIB
pmk

Nasional

DPR Tegas Lawan Legalisasi LGBT

Redaktur:

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.

INDOPOS.CO.ID - DPR RI menyatakan berkomitmen membendung upaya legalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Namun, membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk masyarakat.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, dirinya merasa prihatin dan menegaskan para penegak hukum agar waspada dengan adanya serbuan dari luar soal konten LGBT. Temasuk melalui VCD ataupun komik.

"Untuk itu diharapkan para penegak hukum lebih ketat dan tegas dalam menindak soal maraknya VCD dan komik berkonten LGBT," ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan.

Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo itu menegaskan, komitmennya dalam membendung upaya legalisasi LGB.

"LGBT merupakan perilaku yang menyimpang dari ajaran agama dan melawan kodrat. Allah SWT telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan wanita. Ada jantan dan betina. Pengaruh LGBT menjadi ancaman serius bagi moral bangsa dan ini menjadi tanggung jawab bersama," kata politisi Golkar itu.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengatakan, semua fraksi di DPR tidak menyetujui perilaku LGBT di Indonesia. Marwan menjelaskan, masalah tentang LBGT memang sedang dibahas di  Komisi III dalam RUU KUHP dan akan segera dibahas dalam RUU Kekerasan Seksual di Komisi VIII.

"Kami akan membahas hal ini penuh dengan kehati-hatian, karena hal ini sangat sensitif dan menyangkut perkembangan situasi kemasyarakatan kita,” ungkapnya di Komplek Parlemen, Senayan. 

Lebih lanjut politisi partai PKB itu menegaskan, tidak ada fraksi yang setuju dengan perilaku LGBT, apalagi melegalkan dalam undang-undang. "Masyarakat harus percaya DPR dan diharapkan masyarakat juga harus waspada soal maraknya VCD dan komik berkonten LGBT," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menuturkan, kasus seksual menyimpang seperti LGBT kemungkinan bisa masuk dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas Komisi III DPR RI. Delik pidana perzinahan dan perkosaan bisa diperluas, tidak saja melibatkan pria dan perempuan. Tapi bisa juga kepada sesama jenis.

Sebagai anggota Panja sekaligus Tim Perumus RKUHP, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu sangat berkepentingan memberi penjelasan ini kepada publik tentang kontroversi kasus LGBT.

"Dalam KUHP yang berlaku sekarang, perzinahan yang bisa dipidana adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya masih terikat dalam pernikahan. Lalu, pasangannya mengadu ke polisi. Itulah posisi pengertian perzinahan yang ada di KUHP peninggalan Belanda sekarang. Kini, pasal menyangkut perzinahan diperluas. Tidak hanya dibatasi seperti itu, tapi segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan. Hanya deliknya masih delik aduan,” papar Arsul.

Kini, lanjutnya, pasal perzinahan masih dirumuskan dan belum mendapat rumusan final. Dalam draf RKUHP, kasus ini ditempatkan dalam pasal 484-488. Peluang kasus LGBT masuk dalam pasal tersendiri dalam KUHP kelak, masih sangat terbuka seperti diserukan para ulama dari Madura, Jatim itu.

"Kalau selama ini perzinahan yang secara tradisional hanya menyangkut hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini diperluas seperti yang diinginkan para ulama Madura seperti LGBT. Rumusannya belum final, tapi pembahasannya sudah sampai ke arah sana. Yang masuk pasal ini seperti perbuatan cabul, pornografi, perkosaan, itu juga akan dipidana," bebernya.

Konsep delik perkosaan, masih menurut Arsul, nanti tidak hanya laki-laki dengan perempuan, bisa juga laki-laki dengan laki-laki. Di sinilah ada kejahatan pedofil yang kini marak terjadi dan bisa masuk dalam rumusan RKUHP. Komisi III sudah membahas selama dua tahun RKUHP ini, karena banyak sekali pasal yang diajukan. (aen)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #dpr-ri #lgbt 

Berita Terkait

Taman Kota Jadi Lokasi Favorit Pelaku LGBT

Megapolitan

Heboh, Aktor Taiwan Ini Kencani Tiga Pria Sekaligus

Indotainment

KPK Cekal Wakil Ketua DPR RI

Headline

Mahathir : Tak Ada Hak LGBT di Malaysia

Internasional

Musnahkan Komik LGBT

Nasional

IKLAN