Senin, 19 November 2018 08:16 WIB
pmk

Nasional

Status Tak Jelas, Pegawai Honorer Demo Kemen PANRB

Redaktur: Achmad Sukarno

Foto : Istimewa

INDOPOS.CO.ID - Masih dalam suasana peringatan Hari Buruh Dunia atau May Day, ribuan pegawai non-PNS yang tergabung dalam KNASN (Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara) dan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) berunjuk rasa di Kantor Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan loReformasi Birokrasi Kemen PANRB.

Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan bagi seluruh pekerja pelayanan publik di pemerintahan, yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS, yang bekerja di seluruh bidang, untuk menjadi pegawai tetap negara. Ketua KNASN Mariani, mengatakan pekerja pelayan publik yang bekerja di pemerintah pusat dan daerah yang mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status, penghasilan dan perlindungan BPJS. ”Sehingga, kami meminta agar ada keadilan untuk diangkat menjadi pegawai tetap negara PNS dan ada payung hukum melalui Revisi UU ASN,” ujarnya (2/5).

Padahal Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Presiden (Surpres) tentang revisi UU Aparatur Sipil Negara. Surpres ini memerintahkan tiga menteri untuk membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Tiga menteri ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) sebagai leading sector, Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Hukum dan HAM.

”Namun hingga kini tidak ada tindak lanjut dari Menteri PANRB termasuk belum ada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU ASN. Seharusnya, dengan dikeluarkannya Surpres oleh Presiden Jokowi, MenpanRB wajib menjalankan dengan melakukan pembahasan dengan DPR RI,” ucapnya.

Untuk itu KN ASN mendesak agar revisi UU ASN berkeadilan dapat disahkan pada 2018. Sementara itu Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) Rieke Diah Pitaloka mengatakan aksi hari ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Aksi yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ini hanya sebagai bagian dari pendidikan atau pencerahan kepada seluruh elemen bangsa. ”Bahwa Menteri yang sudah mendapatkan penugasan dari Presiden, dalam ketatanegaraan Republik Indonesia wajib menyerahkan draft UU versi Pemerintah dan selanjutnya WAJIB membahas dengan DPR dalam rapat terbuka,” ungkapnya.

Menurut Rike, jelas perintah UUD 1945, UU dibahas oleh DPR bersama Presiden yang diwakilkan kepada para menteri terkait, sebagai pembantu Presiden. ”Selamat berjuang kawan-kawan KNASN, terima kasih untuk genggam perjuangan yang mulai terjalin dari FHK21. KRPI mendukung perjuangan para Pekerja Pelayan Publik yang berstatus tidak tetap di seluruh Indonesia,” tandasnya.(dni)


TOPIK BERITA TERKAIT: #demo #knasn #fhk2i #kemen-panrb 

Berita Terkait

Dihukum Kepsek, Siswa SMP Ancam Demo

Megapolitan

Uang Lembur Tak Dibayar, Karyawan PT Lung Ceong Mogok

Megapolitan

Ribuan KNASN dan FHK2I Desak Revisi UU ASN

Nasional

Dukung Permenhub 108, Pemerintah Jangan Goyah

Nasional

Kantor Grab Digeruduk Puluhan Massa

Jakarta Raya

Ke Lebak, Jokowi Disambut Aksi Demo

Megapolitan

IKLAN