Nasional

Uji Materi UU Pemilu agar JK Bisa Maju di Pilpres 2019 Dinilai Yusril Berat

Redaktur: Ali Rahman
Uji Materi UU Pemilu agar JK Bisa Maju di Pilpres 2019 Dinilai Yusril Berat - Nasional

Prof. Yusril Ihza Mahendra

INDOPOS.CO.ID - Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai, judicial review atau uji materi mengenai norma UU Pemilu yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan berat untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasalnya, menurut Yusril, selain menguji UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, MK juga harus menguji Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi MK tidak berwenang untuk menguji UUD, sebab pengujian itu harus melalui amandemen konstitusi.

"MK tidak berwenang menguji itu (UUD 1945) kecuali ada amandemen konstitusi, konvensi ketatanegaraan yang artinya konstitusi itu tidak berubah tapi dalam praktiknya itu berubah," ujar Yusril di Kawasan Slipi Jakarta Barat, Jumat (4/5).

"Saya kira itu cukup sulit menciptakan konvensi ketatanegaraan sekarang ini," tambah dia.

Ketua Umum PBB ini menegaskan, MK pasti menerima dan melakukan persidangan permohonan yang diajukan atas nama Muhammad Hafidz tersebut. Akan tetapi untuk keputusannya, Yusril nilai agak berat. "Nah kalau MK menerima atau menolak pasti di dalam sidang. Pengadilan itu pasif. ketika ada orang datang bawa perkara dia nggak boleh nolak," papar Yusril.

Sebelumnya pada 27 April, Dewan Pimpinan Federasi Pekerja Singaperbangsa dan Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi menggugat MK mengenai syarat menjabat presiden maksimal dua periode digugat ke MK.

Mereka meminta MK membatalkan dua pasal di UU Pemilu, Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i. Dengan pasal ini, Jusuf Kalla terbentur untuk tidak bisa maju kembali dalam ajang Pilpres 2019. (jaa)

Berita Terkait


Baca Juga !.