Jumat, 21 September 2018 03:06 WIB
pmk

Ekonomi

Ketika Pembayaran Elektronik Belum Merakyat, Infrastruktur GNNT Perlu Diperluas

Redaktur:

TRANSAKSI ELEKTRONIK-Alat pembayaran non-tunai. DOK/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Bank Indonesia (BI) telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) sejak 2014 lalu. Namun hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang masih menggunakan transaksi tunai.

Belum tersedianya infrastruktur pembayaran hingga ke pasar-pasar tradisional menjadi penyebabnya. Pedagang tradisional dan Pedagang Kaki Lima (PKL), belum banyak yang mempunyai alat pembayaran transaksi elektronik. Perangkat electronic data capture (EDC) baru ditemui di toko ritel modern.

Praktis, pembayaran non cash masih didominasi masyarakat dengan ekonomi mapan. Seperti untuk bayar parkir, tol, belanja di ritel modern ataupun transaksi jual beli secara daring.

Padahal, di sejumlah negara, pembayaran elektronik, termasuk di pasar tradisional sudah biasa. Bahkan di China sudah tak lagi ditemukan pembayaran dengan cara cash.

"Perlu ada upaya dari BI untuk memperkenalkan sistem ini secara massif.  Gagasannya itu sudah dikerjakan. Langkah berikutnya memperkenalkan. Supaya masyarakat luas paham," ujar Direktur Lembaga Manajemen Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Toto Pranoto, Minggu (6/5). 

Menurutnya, GNNT bukan hal mustahil diterapkan. Apalagi saat ini sudah era digital. Yang ‘memaksa’ masyarakat mau tidak mau harus bertransaksi secara elektronik.

"Sekarang sudah jaman digital,  di China, sampai di PKL  itu pakai non tunai. Istilahnya merchant diberikan fasiltas.

Dan semua penduduknya punya kartu dengan account mereka sendiri," jelas Toto.

Menurutnya, pedagang tradisional dan PKL dapat diberikan fasilitas. Memang dibutuhkan biaya untuk itu. Seperti untuk membeli alat pembayaran elektronik.

"Namun setelah itu, justru akan menguntungkan. Menjadi lebih efisien," jelas Toto. 

Ia menambahkan, perusahaan-perusahaan dan BUMN saat ini sudah banyak mendukung GNNT. Ditambah lagi ada Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang belum lama ini diluncurkan BI.

"Sekarang ini, mereka maunya arahnya efisiensi. Dari pada bank mengeluarkan masing-masing kartu, kini cukup satu kartu bisa digunakan dimana saja. Jadi lebih efisien," ujar Toto.

Masyarakat juga tidak perlu banyak mengoleksi kartu elektronik di dompetnya. Dari kartu ATM salah satu bank, sudah bisa digunakan di seluruh tempat pembayaran.

"Misalnya sekarang kartu ATM bank BUMN,  bisa dipakai di  ATM mana saja yang punya bank BUMN tersebut," ujar Toto.

Pemegang ATM Bank Mandiri misalnya, dapat menggunakan di ATM Bank BRI. Ataupun di merchant pembayaran. Jadi lebih efisien. Dengan adanya GPN, saat ini bank swasta juga ikut andil membangun infrastruktur non tunai. Saat ini sudah banyak bank swasta yang menerbitkan kartu debet berlogo GPN.

"Semua dengan kartu yang sama. Maksudnya itu diperluas. Jadi satu kartu bisa digunakan di seluruh pembayaran elektronik. Jadi tidak perlu bawa uang, cukup kartu saja," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, pihaknya mendukung program GNNT yang digulirkan BI.

"Yang jelas, dengan transaksi non tunai akan menunjang program finansial inclusion. Sehingga semua orang perlahan-lahan akan terhubung dengan lembaga perbankan," jelasnya, Minggu (6/5).

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan, pihaknya terus melakukan sejumlah hal untuk mendukung transaksi non tunai.

"Intinya semua infrastruktur ke non tunai itu sedang kita siapkan. Termasuk Gerbang Pembayaran Nasional, yang Kamis lalu sudah diluncurkan," ujar Agusman, Minggu (6/5).

Sementara, dikutip dari laman BI,  GPN merupakan wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan).

Terdapat tiga sasaran utama implementasi GPN. Pertama, menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik.

Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Dan ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.

Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program-program Pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi public dan keuangan inklusif. Juga pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce.

BI juga Itelah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional. Melalui kebijakan yang tertuang dalam ketentuan tersebut, diharapkan mendorong terjadinya sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkat, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan kembali untuk kegiatan pembiayaan pinjaman yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Implementasi GPN juga diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antar pihak, menjadi tersentralisasi di GPN.

Selain itu, melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel).

Sebagai awal dari keberadaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional, yang digunakan untuk transaksi dalam negeri. Juga dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant/pedagang dalam negeri.

Penerapan logo nasional merupakan identitas kedaulatan nasional di bidang sistem pembayaran ritel. Dengan penggunaan logo tersebut, kartu ATM/debet dimaksud dapat diterima dan digunakan secara lebih luas oleh masyarakat, tanpa mengesampingkan keberadaan instrumen pembayaran yang menggunakan logo internasional.

Adapun untuk GNNT, telah diluncurkan sejak 14 Agustus 2014 lalu  di Jakarta. Sementara itu, dukungan penerapan transaksi non tunai saat ini terus dilakukan. Misalnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, mengatakan, hadirnya GPN merupakan terobosan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Dengan demikian terjadi penghematan dalam membangun infrastruktur sistem pembayaran sehingga bisa dialihkan kepada pembangunan perbankan nasional, maupun infrastruktur fisik lainnya untuk kepentingan masyarakat.

Sementara itu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengutarakan, GPN diharapkan akan mempermudah penerapan sistem pembayaran tol tanpa berhenti atau Multi Lane Free Flow (MLFF). Dengan sistem ini pengguna jalan tol tidak lagi berhenti di gerbang tol menyentuhkan kartu tol-nya pada mesin transaksi.

Herry TZ mengatakan, semula MLFF ditargetkan bisa diterapkan pada akhir 2018. Namun baru akan bisa dilaksanakan pada triwulan pertama tahun 2019. Karena saat ini masih dilakukan persiapan lelang terhadap teknologi dan peralatan MLFF.

Selain pemerintah dan perbankan, sejumlah perusahaan properti  juga ikut mendukung GNNT. Serta sudah mengembangkan Cashless Society di lingkungannya. (dai)


TOPIK BERITA TERKAIT: #ekonomi 

Berita Terkait

Arcandra: Naik karena Laju Ekonomi Kencang

Headline

Neraca Perdagangan Defisit

Headline

IKLAN